Jakarta, IDN Times – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2025. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,1 persen (year on year/yoy). Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan capaian pada kuartal II-2025 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,12 persen.
Menurut Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, resiliensi ekonomi pada kuartal III-2025 diperkirakan akan terjaga berkat kinerja industri yang tetap ekspansif. Selain itu, kinerja ekspor juga diproyeksikan membaik seiring dengan rampungnya negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).
“Kelihatannya ekonomi akan cukup resilien, mungkin di kisaran 5,1 persen karena kinerja ekspor kita masih positif untuk kuartal III. Bahkan, untuk kuartal IV, kami melihat tren ekspor akan terus membaik,” jelas Febrio saat ditemui di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kamis (9/10/2025).
Salah satu strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah melalui percepatan realisasi belanja pemerintah.
Mendorong Percepatan Belanja Pemerintah
Febrio menekankan pentingnya peran belanja pemerintah, terutama belanja kementerian/lembaga (K/L), dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah akan fokus untuk mempercepat realisasi belanja K/L.
Data dari Kemenkeu menunjukkan bahwa realisasi belanja K/L hingga awal Oktober 2025 baru mencapai Rp815 triliun, atau sekitar 55 persen dari total pagu anggaran K/L sebesar Rp1.471 triliun.
“Untuk tahun 2025, fokus utama kami adalah percepatan realisasi belanja K/L. Kami melihat waktu yang tersisa kurang dari tiga bulan, sehingga upaya percepatan menjadi krusial,” imbuh Febrio.
Target Pertumbuhan Ekonomi 2025 dan 2026
Secara keseluruhan, Kemenkeu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 dapat mencapai 5,2 persen, dan meningkat menjadi 5,4 persen pada tahun 2026. Untuk mencapai target ambisius ini, pemerintah berencana mengoptimalkan tiga mesin pertumbuhan utama perekonomian.
Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah meluncurkan kebijakan stimulus yang ditujukan khusus untuk masyarakat miskin. Kebijakan ini diharapkan dapat menopang daya beli masyarakat dan memberikan dorongan signifikan bagi konsumsi domestik. Saat ini, pemerintah melalui K/L terkait sedang dalam tahap finalisasi kebijakan tersebut.
“Salah satu inisiatif yang sedang difinalisasi adalah pemberian insentif, khususnya bantuan, untuk masyarakat miskin dan rentan guna meningkatkan daya beli. Kami memperkirakan dampaknya akan cukup terasa pada kuartal IV-2025,” ujar Febrio.
Peran Sektor Keuangan dan Reformasi Dunia Usaha
Sektor keuangan menjadi mesin pertumbuhan kedua yang diandalkan pemerintah. Pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di perbankan pelat merah. Dana ini diharapkan dapat disalurkan ke sektor riil dalam bentuk kredit, sehingga menggerakkan aktivitas usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga berupaya mendorong sektor keuangan melalui penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Kami akan memastikan penjaminan KUR melalui koordinasi yang erat dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” kata Febrio.
Mesin pertumbuhan ketiga adalah reformasi dunia usaha, yang dilakukan melalui pembenahan regulasi dan sistem perizinan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Melalui regulasi ini, pemerintah menerapkan sistem fiktif positif, yaitu mekanisme di mana permohonan perizinan yang tidak direspons dalam jangka waktu tertentu dianggap otomatis disetujui.
“Ini adalah upaya mengintegrasikan pemerintah pusat hingga daerah. Tentunya ini merupakan sebuah terobosan. Nantinya, kita akan lihat sejauh mana dampaknya terhadap percepatan perizinan,” jelas Febrio.
Ia menambahkan bahwa sistem fiktif positif bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan mendorong efisiensi birokrasi.
“Fiktif positif dapat dijalankan ketika permohonan izin tidak ditanggapi dalam waktu tertentu. Artinya, izin dianggap disetujui secara otomatis. Misalnya, jika tidak ada ketentuan waktu dalam proses perizinan tertentu, dan permohonan itu tidak diproses selama lima hari, maka permohonan tersebut dianggap disetujui,” pungkasnya.
Ringkasan
Kementerian Keuangan optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2025 mencapai 5,1 persen (yoy), didorong oleh kinerja industri yang ekspansif dan perbaikan kinerja ekspor. Pemerintah berupaya mempercepat realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebagai salah satu strategi utama. Realisasi belanja K/L hingga awal Oktober 2025 baru mencapai 55 persen dari total pagu anggaran.
Kemenkeu menargetkan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2 persen dan 2026 sebesar 5,4 persen. Untuk mencapai target ini, pemerintah mengoptimalkan tiga mesin pertumbuhan utama, termasuk pemberian stimulus untuk masyarakat miskin, penguatan sektor keuangan, dan reformasi dunia usaha melalui sistem perizinan berbasis risiko (fiktif positif).
