BANYU POS – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan realisasi belanja negara hingga akhir September 2025 yang mencapai angka fantastis, yakni Rp 2.234,8 triliun. Capaian ini setara dengan 63,4% dari target yang telah ditetapkan dalam outlook, yaitu sebesar Rp 3.527,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, merinci komposisi belanja negara tersebut. Beliau menjelaskan bahwa dari total belanja, Rp 1.589,9 triliun merupakan belanja pemerintah pusat. Angka ini mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 800,9 triliun dan belanja non-K/L senilai Rp 789 triliun.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp 644,9 triliun, atau 74,6% dari outlook yang ditargetkan sebesar Rp 864,1 triliun. Meskipun demikian, Wamenkeu Suahasil menekankan pentingnya percepatan belanja, mengingat tahun 2025 akan segera berakhir dalam kurun waktu tiga bulan.
“Realisasi belanja pemerintah pusat saat ini berada di angka Rp 1.589,9 triliun, yang berarti 59,7% dari outlook. Penting untuk dicatat bahwa ini adalah data hingga akhir September. Dengan sisa waktu tiga bulan di tahun 2025, diperlukan percepatan belanja sekitar Rp 1.292,7 triliun untuk mencapai target outlook yang telah ditetapkan,” tegas Suahasil.
Lebih lanjut, Suahasil menggarisbawahi bahwa percepatan belanja pemerintah bukan hanya sekadar memenuhi target, tetapi juga krusial dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Upaya percepatan ini sangat penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi kita. Oleh karena itu, percepatan belanja negara harus segera direalisasikan,” imbuhnya.
Secara spesifik, Suahasil menjelaskan bahwa belanja K/L yang telah terealisasi mencapai Rp 800,9 triliun. Hal ini berarti masih terdapat sekitar Rp 475 triliun yang perlu dibelanjakan pada Kuartal IV-2025.
“Kami terus mendorong kementerian dan lembaga untuk mempercepat belanja mereka, dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan efisiensi dalam setiap kegiatan,” jelasnya.
Di sisi lain, terkait belanja non K/L, Suahasil menyoroti perlunya percepatan belanja modal. Beliau menambahkan bahwa biasanya, peningkatan belanja ini terjadi menjelang akhir tahun, terutama pada bulan November dan Desember 2025.
“Kami telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk mempercepat pelaksanaan belanja modal, termasuk untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur,” pungkasnya.
Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com
Ringkasan
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara hingga akhir September 2025 mencapai Rp 2.234,8 triliun, atau 63,4% dari target. Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 1.589,9 triliun, terdiri dari belanja K/L dan non-K/L, sementara Transfer ke Daerah mencapai Rp 644,9 triliun.
Wakil Menteri Keuangan menekankan perlunya percepatan belanja negara dalam tiga bulan tersisa tahun 2025 untuk mencapai target, terutama pada belanja modal dan oleh K/L. Percepatan ini dinilai krusial untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
