BANYU POS JAKARTA. Tren hajatan Initial Public Offering (IPO) di pasar modal Indonesia diperkirakan akan tetap semarak pada tahun 2026, bahkan di tengah adaptasi terhadap perubahan regulasi terbaru. Sejumlah analis sepakat bahwa penyesuaian seperti alokasi penjatahan efek dan peningkatan batas free float justru akan membentuk lanskap pasar yang lebih matang dan berkualitas.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini merevisi aturan alokasi penjatahan efek dalam IPO, yang tertuang dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 25 Tahun 2025. Peraturan ini membawa angin segar bagi investor ritel, yang kini mendapatkan porsi lebih setara dengan investor non-ritel, dengan rasio penjatahan efek menjadi 1:1 dari sebelumnya 1:2. Selain itu, OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga tengah serius mengkaji rencana kenaikan minimal free float saham, yang diperkirakan berada di kisaran 10% hingga 15%.
Ekky Topan, seorang Analis Investasi dari Infovesta Utama, mengungkapkan bahwa penyesuaian regulasi terkait penjatahan efek dan kenaikan batas free float akan menciptakan proses IPO yang lebih adil, namun sekaligus lebih menantang bagi sebagian calon emiten. Skema penjatahan dengan rasio 1:1 antara investor ritel dan non-ritel menuntut pihak underwriter untuk memastikan minat yang sama kuat dari kedua segmen investor. Oleh karena itu, narasi IPO yang kuat dan kredibilitas calon emiten akan menjadi semakin krusial dalam menarik partisipasi pasar. “Ekspektasi saham untuk oversubscribe dan ARA (auto reject atas) terus-menerus pada awal berlangsungnya IPO mungkin akan berkurang,” ujarnya pada Kamis (11/12/2025).
Lebih lanjut, kewajiban batas free float saham yang lebih besar berpotensi menjadi beban bagi emiten dengan struktur kepemilikan yang sangat terkonsentrasi, karena mereka perlu melepas porsi saham yang lebih substansial ke publik. Bagi underwriter, kondisi ini akan meningkatkan risiko jika fundamental emiten tidak kokoh, sehingga menimbulkan potensi tekanan harga saham pasca pencatatan perdana di bursa. Namun, bagi emiten yang memiliki kualitas tinggi dan narasi bisnis yang jelas, kebijakan ini justru akan meningkatkan daya tarik karena adanya peningkatan likuiditas dan transparansi. “Secara keseluruhan, regulasi baru ini mendorong kualitas IPO meningkat, meski membuat prosesnya lebih selektif dan menuntut kesiapan emiten yang lebih kuat,” jelasnya.
Secara terpisah, Harry Su, Managing Director Research dan Digital Production Samuel Sekuritas Indonesia, berpendapat bahwa aturan penyesuaian rasio penjatahan efek justru akan memperdalam pasar dan memperbaiki likuiditas di pasar saham. Meskipun demikian, kebijakan ini akan menjadi tantangan signifikan bagi calon emiten yang sangat bergantung pada investor institusi atau yang belum populer di mata investor ritel. Karenanya, bagi pihak underwriter yang mengawal calon emiten untuk IPO, penyesuaian strategi bookbuilding menjadi keharusan, lantaran kualitas permintaan tidak lagi bergantung secara dominan pada investor institusi.
Baik pihak emiten maupun underwriter dituntut untuk lebih aktif dalam melakukan edukasi kepada investor serta komunikasi pasar yang lebih intensif. Hal ini krusial, sebab bagi emiten yang belum memiliki rekam jejak kuat atau merek yang belum dikenal secara luas, porsi penjatahan efek untuk investor ritel yang lebih besar berpotensi meningkatkan volatilitas harga saham usai listing. “Namun, secara umum, kebijakan ini tidak menurunkan minat emiten untuk IPO,” tuturnya pada Kamis (11/12/2025).
Harry juga menilai bahwa peningkatan batas free float akan menambah likuiditas pasar karena lebih banyak saham yang tersedia untuk diperdagangkan. Pada akhirnya, hal tersebut akan memikat investor institusi dan asing untuk berpartisipasi. “Namun, kebijakan ini bisa memperlambat lonjakan harga saham IPO pada awal perdagangan, karena lebih banyak saham yang beredar di pasar,” pungkasnya, menandakan adanya keseimbangan antara peningkatan likuiditas dan dinamika harga awal.
