
BANYU POS – , JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta otoritas bursa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berbenah dalam merespons anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam dua sesi perdagangan terakhir.
Gonjang-ganjing di pasar saham RI 2 hari belakangan dipicu oleh penilaian dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menyoroti transparansi pasar saham Tanah Air sehingga menyebabkan volatilitas di lantai bursa sejak Rabu (28/1/2026).
Saat itu, IHSG terkoreksi hingga 7,3% hingga Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan penghentian sementara perdagangan atau trading halt.
: Tanggapi Kinerja IHSG, Airlangga dan OJK Bahas Mekanisme Berikutnya
Situasi memburuk pada pembukaan perdagangan hari ini, Kamis (29/1/2026), ketika IHSG kembali tertekan minus 8,5% sehingga trading halt kembali dilakukan menjadi 2 hari berturut-turut. Indeks sedikit membaik pada penutupan sore ini ketika beberapa saham kapitalisasi besar mengakhiri perdagangan di zona hijau.
Menurut Said, kepercayaan pelaku pasar terhadap bursa saham Indonesia masih sangat besar apabila melihat nilai kapitalisasi di IHSG dari perdagangan hari ini yang jauh lebih besar dibandingkan kemarin.
: : Indeks Bisnis-27 Ditutup Perkasa saat IHSG Ambrol Sore Ini (29/1)
Akan tetapi, dia menilai otoritas jangan sampai menutup mata terhadap sejumlah koreksi yang dilakukan oleh MSCI terhadap bursa di Indonesia. Khususnya terkait persoalan free float, likuiditas riil, dan transparansi sejumlah emiten jumbo pada bursa saham Indonesia.
“Pelaku pasar, otoritas bursa, dan OJK harus menangkap pesan MSCI sebagai koreksi konstruktif untuk membangun bursa saham yang sehat. Para pihak ini harus berbenah, membuka diri untuk menerima koreksi yang konstruktif dari siapapun, terutama masukan pembenahan administrasi yang di sarankan oleh MSCI,” terangnya melalui keterangan tertulis, Kamis (29/1/2026).
Said menyoroti dampak penilaian MSCI itu terhadap nasib para investor ritel di pasar saham. Dengan bursa saham Indonesia terguncang sentimen itu, modal investor individu yang bisa jadi baru kecil-kecilan tergerus bahkan lenyap dalam sekejap.
“Dampaknya bisa traumatis, mereka bisa jera main saham, terutama dikalangan para pemula. Padahal kita selama ini bekerja keras memperbaiki literasi, agar investor di BEI makin banyak, suatu langkah untuk menepis otoritas bursa tidak transparan, dan permainan saham hanya dikendalikan sejumlah kecil pemegang saham,” paparnya.
Kritis ke MSCI
Adapun, anggota DPR Fraksi PDIP itu juga menitikberatkan perlunya sikap kritis sekalipun terhadap lembaga sekelas MSCI.
Apalagi, dia menyoroti bahwa tidak banyak lembaga pemeringkat di pasar modal seperti MSCI. Dia blak-blakan mempertanyakan apabila lembaga itu bersih dari kepentingan bisnis atau penyedia kepentingan bisnis.
“Di balik kepercayaan, tidak salah kita menitipkan sedikit pertanyaan kritis soal ini. Kita juga harus jernih dalam membandingkan dan menilai sesuatu,” terang Said.
Menurutnya, bursa saham Indonesia belum terlalu dalam. Pada 2025, OJK mencatat total investor pasar modal telah mencapai 20,2 juta single investor identification (SID) per 23 Desember 2025. Mayoritas investor datang dari usia yang masih cenderung muda.
Said menilai perlu pembuktian lebih lanjut atas penilaian MSCI bahwa kepemilikan saham di Indonesiadikendalikan segelintir pihak. Menurutnya, perlu lembaga pembanding terhadap MSCI agar investor tidak disuguhi ‘kebenaran tunggal’.
“Bukankah dalam dunia bisnis praktik second opinion itu sangatlah wajar, dan kita memerlukan itu saat ini, agar semakin memberikan kejernihan bagi investor di bursa saham Indonesia,” terangnya.




