BANYU POS – JAKARTA. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat mandat penerbitan surat utang atau obligasi korporasi masih cukup besar di awal tahun ini.
Hingga 31 Januari 2026, lembaga pemeringkat ini sudah mengantongi mandat sebesar Rp 71,35 triliun. Mandat tersebut berasal dari 43 perusahaan yang berencana menerbitkan surat utang sepanjang 2026. Ini cukup meningkat dari mandat pada Januari 2025 yang sebesar Rp 56,7 triliun.
Nilai tersebut mencerminkan pertumbuhan rencana emisi yang telah masuk dalam pipeline, terutama dari perusahaan-perusahaan yang sudah memperoleh peringkat dan menyampaikan rencana penerbitan dalam waktu dekat.
Resmi Jadi Perusahaan Holding, Leyand International (LAPD) Ubah Logo
Chief Economist Pefindo Suhindarto menyampaikan besarnya mandat pada awal 2026 tidak terlepas dari munculnya sejumlah program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) baru sepanjang tahun lalu. Dengan adanya PUB baru tersebut, perusahaan masih memiliki ruang untuk melanjutkan penerbitan obligasi pada 2026.
“Berbeda dengan kondisi Januari 2025 yang sebagian besar merupakan sisa mandat atau sisa PUB dari periode sebelumnya, sehingga nilainya relatif lebih rendah,” ungkap Suhindarto dalam konferensi pers Pefindo, Rabu (11/2/2026).
Jika dipaparkan berdasarkan sektornya, multifinance menjadi penyumbang terbesar dengan rencana penerbitan sebesar Rp 17,65 triliun dari tujuh perusahaan. Disusul industri bubur kertas dan tisu senilai Rp 8,92 triliun dari tiga perusahaan, serta sektor perbankan sebesar Rp 7,71 triliun dari dua entitas.
“Kemudian yang masih cukup besar juga adalah perusahaan induk (holding) ini ada 4 perusahaan dengan nilai Rp 6,05 triliun,” lanjutnya.
Sementara sektor kimia menyumbang Rp 4,5 triliun dan pertambangan Rp 3,21 triliun. Sejumlah sektor lain yang turut masuk dalam pipeline antara lain menara telekomunikasi Rp 3 triliun, telekomunikasi Rp 2,85 triliun, lembaga keuangan khusus Rp 2,78 triliun, perkebunan Rp 2,22 triliun, serta jalan tol Rp 2,06 triliun.
Adapun sektor perdagangan dan distributor, pelayaran, manufaktur, minyak dan gas, hingga utilitas juga tercatat memiliki rencana penerbitan meski dengan nilai lebih kecil.
Dari sisi jenis instrumen, mandat terbesar berasal dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi sebesar Rp 47,46 triliun. PUB sukuk menyusul dengan nilai Rp 14,15 triliun.
MSCI Rebalancing Emiten Indonesia Periode Maret 2026, Ini Penjelasan BEI
Sementara itu, obligasi non-PUB tercatat Rp 6,1 triliun dan sukuk Rp 2,05 triliun. Instrumen lainnya meliputi medium term notes (MTN) sebesar Rp 1,09 triliun dan sekuritisasi Rp 500 miliar.
Meski demikian, Suhindarto menekankan bahwa angka mandat bersifat dinamis dan sangat bergantung pada periode cut-off pencatatan. Mandat dapat bertambah apabila ada perusahaan baru yang menyampaikan rencana penerbitan, namun juga bisa berkurang seiring realisasi obligasi yang sudah diterbitkan.
