Bank Indonesia (BI) terus menunjukkan komitmennya dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Melalui serangkaian strategi cermat, BI berupaya keras memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter yang akomodatif. Tujuannya jelas: mendorong penurunan suku bunga perbankan dan pada akhirnya, mengakselerasi pertumbuhan kredit demi geliat ekonomi yang lebih dinamis.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa salah satu instrumen kunci dalam upaya ini adalah implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Sejak 16 Desember 2025, KLM telah dirancang untuk memberikan insentif yang lebih substansial kepada perbankan. Insentif ini khususnya ditujukan bagi bank-bank yang proaktif dalam menyalurkan kredit, terutama ke berbagai sektor prioritas yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi.
Tak hanya fokus pada penyaluran kredit, KLM juga menyasar bank-bank yang menunjukkan responsivitas tinggi dalam menurunkan suku bunga kredit baru. Langkah ini selaras dengan arah penurunan suku bunga kebijakan BI. Melalui pendekatan ini, BI berharap dapat mengatasi kecenderungan perbankan yang kerap lambat dalam menyesuaikan penurunan suku bunga, sehingga transmisi kebijakan menjadi lebih optimal dan cepat dirasakan dampaknya oleh masyarakat serta dunia usaha.
Hingga minggu pertama Maret 2026, total insentif KLM yang telah disalurkan BI telah mencapai angka fantastis, yakni Rp 427,1 triliun. Rinciannya, mayoritas sebesar Rp 357,6 triliun disalurkan melalui jalur lending channel atau penyaluran kredit, menunjukkan prioritas pada dorongan ekspansi pinjaman. Sementara itu, Rp 69,5 triliun lainnya dialokasikan melalui jalur interest rate channel, menegaskan komitmen BI dalam mendorong efisiensi suku bunga.
Distribusi insentif ini menunjukkan pola yang menarik. Bank-bank BUMN menjadi penerima terbesar dengan total Rp 225,6 triliun, disusul oleh bank swasta nasional (BUSN) sebesar Rp 165,8 triliun. Kemudian, bank pembangunan daerah (BPD) menerima Rp 28 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp 7,7 triliun. Aliran dana ini menyasar beragam sektor prioritas seperti pertanian, industri dan hilirisasi, sektor jasa (termasuk ekonomi kreatif), konstruksi, real estat, perumahan, serta krusialnya pada UMKM, koperasi, inklusi, dan pembiayaan berkelanjutan, mencerminkan visi BI untuk pertumbuhan yang inklusif dan merata.
Namun, di tengah gelontoran insentif yang masif, transmisi kebijakan terhadap suku bunga perbankan terpantau masih bergerak dengan langkah yang terbatas. Sebagai contoh, suku bunga deposito dengan tenor 1 bulan memang menunjukkan penurunan 64 basis poin (bps), dari 4,81% pada Januari 2025 menjadi 4,17% pada Februari 2026. Angka ini, meski menurun, mengindikasikan bahwa perbankan belum sepenuhnya menerjemahkan sinyal pelonggaran kebijakan secepat yang diharapkan.
“Transmisi penurunan suku bunga kebijakan terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, meskipun geraknya masih lebih terbatas,” ungkap Gubernur Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Selasa, 17 Maret 2026. Pernyataan ini menegaskan bahwa BI menyadari adanya friksi dalam proses penurunan suku bunga di sektor perbankan.
Salah satu tantangan utama yang disoroti BI adalah persistensi praktik pemberian special rate kepada para deposan besar. Fenomena ini masih cukup dominan, mencapai 26,64% dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola perbankan. Praktik ini secara tidak langsung menghambat transmisi kebijakan moneter, sehingga perlu upaya serius untuk menekan porsi tersebut agar efek pelonggaran kebijakan dapat menyebar lebih optimal ke seluruh ekosistem keuangan.
Kondisi yang lebih mengkhawatirkan terlihat pada penurunan suku bunga kredit yang bahkan lebih terbatas. Pada Februari 2026, suku bunga kredit tercatat di angka 8,80%, hanya mengalami penurunan tipis sebesar 40 bps dibandingkan posisi Januari 2025 yang berada di 9,20%. Perlambatan ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat suku bunga kredit yang lebih rendah sangat vital untuk mendorong investasi dan konsumsi masyarakat.
Menyikapi kondisi ini, Gubernur Perry menegaskan, “Ke depan, penurunan suku bunga dana dan kredit masih perlu terus didorong agar dapat meningkatkan pertumbuhan kredit dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.” Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama demi memastikan transmisi kebijakan moneter dapat berjalan lebih efektif, sehingga cita-cita pertumbuhan ekonomi yang kuat dan merata dapat terwujud.
