Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam upaya menjamin kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyatakan bahwa sebanyak 1.030 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang bertugas memasak dan mendistribusikan makanan telah diberhentikan sementara.
Langkah ini diambil Prabowo setelah program MBG mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat. Ia segera bergerak cepat, memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk melakukan verifikasi, serta menugaskan timnya untuk turun langsung ke lapangan memantau kondisi program andalannya tersebut.
“Dari sekian puluh ribu, dapur sudah kita tutup lebih dari seribu,” ungkap Prabowo dalam sebuah diskusi bersama jurnalis dan pengamat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/3), yang dikutip secara virtual pada Kamis (19/3). Tidak hanya penutupan, BGN juga telah melayangkan surat peringatan pertama (SP1) kepada 210 SPPG dan surat peringatan kedua (SP2) kepada 11 SPPG lainnya.
Untuk memastikan standar kualitas, Prabowo menambahkan bahwa pemerintah akan menerapkan sistem sertifikasi bagi operasional dapur program MBG. Dapur yang ingin beroperasi wajib memenuhi standar ketat kebersihan dan keamanan pangan, termasuk kualitas air yang digunakan. Dapur MBG yang terbukti tidak memenuhi ketentuan akan dikenai sanksi, mulai dari penutupan permanen hingga sementara.
Lebih lanjut, BGN telah membuka layanan hotline pengaduan SPPG melalui nomor bebas pulsa sebagai wujud transparansi. Prabowo mempersilakan masyarakat, termasuk orang tua dan pihak sekolah, untuk menyampaikan kritik dan masukan. “Kita harus siap terima (kabar) tidak baik, siap dimaki-maki, siap dicurigai, tidak apa-apa, saya belajar banyak,” tuturnya, menunjukkan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.
Temuan Lele Mentah hingga Kelapa Utuh di MBG
Pernyataan dan langkah tegas Presiden Prabowo ini muncul menyusul sejumlah insiden menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat menjadi perbincangan hangat. Salah satunya adalah temuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyajikan lele marinasi mentah beserta dua potong tempe dan tahu sebagai menu MBG.
Insiden ini memicu penolakan dari SMA Negeri 2 Pamekasan, Jawa Timur, yang pada Senin (9/3) menolak porsi MBG untuk siswanya. Kepala Sekolah SMAN 2 Pamekasan, Moh. Arifin, menolak menu tersebut karena berisi ikan lele mentah yang dilumuri saus kuning, serta dua potong tempe atau tahu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang tidak membantah bahwa lele dan tempe mentah memang menjadi bagian dari menu yang disiapkan untuk siswa SMAN 2 Pamekasan. Namun, ia menjelaskan bahwa kedua makanan tersebut bukan merupakan seluruh menu yang diterima. Menurutnya, SPPG Pamekasan Pademawu Buddagan juga menyediakan roti pizza, telur rebus, susu, serta buah naga. “Namun dalam video yang beredar hanya terlihat sebagian menu karena pihak sekolah menolak mengeluarkan paket makanan dari kendaraan distribusi,” jelas Nanik dalam keterangan resmi, Selasa (10/3).
Polemik tidak berhenti di situ. BGN juga terpaksa menghentikan sementara operasional sembilan SPPG di Gresik, Jawa Timur. Keputusan ini diambil lantaran seluruh SPPG tersebut terbukti memberikan kelapa utuh sebagai menu MBG. Nanik mengatakan bahwa pengelola SPPG mengulang polemik menu kelapa utuh yang sebelumnya sempat muncul di Kalimantan Timur pada Februari lalu. “Karena itu, sembilan SPPG di Gresik yang memberikan kelapa utuh [kami tangguhkan],” tegas Nanik dalam keterangan resmi, Minggu (15/3).
