BANYU POS – DENPASAR – Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa laju inflasi di Provinsi Bali berhasil dijaga tetap terkendali sepanjang periode krusial Ramadan, Hari Raya Nyepi, dan Lebaran. Sebuah pencapaian yang menunjukkan efektivitas strategi pemerintah daerah dan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas harga.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menjelaskan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari berbagai langkah strategis yang diimplementasikan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Bali. Salah satu upaya kuncinya adalah penguatan koordinasi melalui High Level Meeting (HLM) yang digelar menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri dan Nyepi, memastikan capaian inflasi Provinsi Bali tetap berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat inflasi bulanan (mtm) pada Maret 2026 sebesar 0,50%, menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan bulan Februari yang mencapai 0,70% (mtm). Penurunan ini memberikan gambaran positif terhadap upaya pengendalian harga di tengah berbagai dinamika.
Erwin Soeriadimadja, dalam keterangan persnya pada Kamis (2/4/2026), mengungkapkan bahwa beberapa faktor turut mempengaruhi pergerakan inflasi bulanan. “Catatan peristiwa seperti perayaan HBKN Nyepi dan Idulfitri, kenaikan harga komoditas strategis seperti cabai, serta penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, menjadi pendorong utama dinamika inflasi selama periode tersebut,” jelasnya.
Menariknya, secara tahunan (yoy), inflasi Provinsi Bali menunjukkan tren penurunan yang lebih signifikan, yaitu dari 3,89% pada Februari 2026 menjadi 2,81% pada Maret 2026. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan jangka panjang dalam menjaga stabilitas harga. Secara spasial, seluruh Kabupaten/Kota IHK di Bali tercatat mengalami inflasi bulanan pada Maret 2026.
Secara rinci, Singaraja mencatat inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,90% (mtm) atau inflasi tahunan 3,40% (yoy). Diikuti Kabupaten Tabanan dengan inflasi bulanan 0,63% (mtm) atau inflasi tahunan 2,67% (yoy). Sementara itu, Kabupaten Badung mengalami inflasi bulanan sebesar 0,50% (mtm) atau inflasi tahunan 2,09% (yoy).
Adapun Kota Denpasar membukukan inflasi bulanan sebesar 0,42% (mtm) atau inflasi tahunan 3,02% (yoy). Berdasarkan kategori komoditas, inflasi bulanan pada Maret 2026 didorong oleh kenaikan harga cabai rawit, bensin, tarif air minum PAM, canang sari, dan cabai merah. Namun, laju inflasi yang lebih tinggi berhasil tertahan berkat penurunan harga pada beberapa komoditas seperti tarif angkutan udara, emas, bawang putih, beras, dan kangkung.
Meskipun inflasi terkendali, Erwin Soeriadimadja mengingatkan akan beberapa risiko yang perlu diwaspadai ke depan. “Beberapa risiko tersebut mencakup ketidakpastian cuaca pada masa transisi musim hujan ke kemarau yang berpotensi disertai fenomena El Nino, potensi kenaikan harga minyak dan komoditas dunia di tengah ketidakpastian global, serta peningkatan permintaan selama HBKN Galungan-Kuningan,” paparnya.
Untuk memperkuat pengendalian inflasi di masa mendatang, Bank Indonesia Provinsi Bali berkomitmen untuk terus bersinergi dan berinovasi bersama Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Bali. Fokus utama akan diarahkan pada tiga pilar strategis: menjaga stabilitas pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, dan memperkuat aspek regulasi.
Implementasi strategi tersebut diwujudkan melalui intensifikasi operasi pasar dengan kaidah 3T (tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran). Selain itu, penguatan kerja sama antar daerah, baik di dalam Bali maupun dengan daerah di luar Bali, menjadi prioritas. Pengembangan ekosistem ketahanan pangan hulu-hilir yang inklusif juga terus diperluas dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Perumda pangan, dan koperasi, yang diperkuat melalui regulasi pemanfaatan produk pangan lokal oleh para pelaku usaha di daerah. Dengan berbagai langkah strategis ini, inflasi tahun 2026 diproyeksikan akan terjaga dalam rentang sasaran 2,5% ± 1%.
