Sejumlah platform yang tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF) secara tegas membantah kabar bahwa mereka telah dirangkul oleh pemerintah. Penolakan ini mencuat setelah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengumumkan pendekatan baru dalam memperluas strategi komunikasi publik di era digital yang semakin berkembang pesat.
Pengumuman tersebut disampaikan Qodari setelah pertemuan dengan perwakilan INMF di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, pada Rabu (5 Mei). Kala itu, Qodari mengutarakan langkah Bakom untuk merangkul berbagai platform guna memperluas jangkauan penyampaian informasi kepada masyarakat luas.
Namun, hanya sehari setelah pertemuan tersebut, beberapa platform yang disebut-sebut diundang oleh Bakom, serentak mengunggah pernyataan sikap mereka melalui akun Instagram masing-masing. Salah satu yang paling menonjol adalah USS Feeds melalui akun @ussfeeds pada Kamis (7 Mei).
Dalam unggahannya, USS Feeds dengan gamblang menyatakan bahwa mereka tidak pernah bertemu, menghadiri agenda, ataupun menjalin kerja sama atau kesepakatan apa pun dengan Bakom. “Jadi, informasi yang saat ini beredar terkait hal tersebut tidak benar,” tulis @ussfeeds, seraya menegaskan komitmennya. “USS Feeds percaya bahwa independensi dan keberpihakan pada aspirasi publik merupakan nilai yang harus dijaga.”
Penolakan serupa juga datang dari platform yang dikenal sebagai homeless media lainnya. Bapak2id, misalnya, turut menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam pertemuan tersebut, bahkan membantah menjadi bagian dari INMF. “Kami sama sekali tidak terlibat, kaga hadir dan kaga ngarti soal itu,” demikian penjelasan akun Instagram bapak2id yang khas.
Pandemic Talks juga tidak ketinggalan menyampaikan bantahan keras mengenai perekrutan oleh Bakom. Mereka menjelaskan bahwa keterlibatan dalam INMF adalah murni upaya membangun jejaring antar pelaku new media untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung. “Pandemic Talks tetap berkomitmen sebagai New Media yang menjunjung nilai-nilai independen dan kemanusiaan,” tegas mereka melalui akun Instagram.
Folkative pun turut membantah adanya pertemuan dengan Bakom maupun pihak pemerintah. Mereka berjanji untuk terus menjaga independensi dalam setiap aktivitasnya. “Folkative juga bukan merupakan mitra resmi pemerintah,” bunyi penjelasan resmi dari Folkative, memperkuat narasi independensi yang diusung oleh berbagai platform ini.
Pernyataan sikap Folkative usai pernyataan Kepala Bakom Muhammad Qodari. (Instagram/folkative)
Senada dengan itu, Komite Indonesia New Media Forum melalui akun Instagram @inmf.id juga mengeluarkan pernyataan resmi pada Kamis, 7 Mei. Unggahan tersebut memuat empat poin penting, salah satunya menegaskan bahwa tidak ada komitmen maupun kesepakatan yang terjalin antara INMF dan Bakom.
INMF lebih lanjut menjelaskan bahwa daftar media yang beredar di publik sejatinya merupakan pemetaan ekosistem industri dan media sosial, bukan daftar anggota resmi INMF. Forum ini, menurut keterangan mereka, masih dalam tahap penggodokan internal dan belum secara formal membuka pendaftaran anggota ataupun membangun kemitraan dengan pihak manapun.
“Independensi adalah aset utama media baru. Tanpa kepercayaan publik, keberadaan kami tidak memiliki arti,” demikian tegas @inmf.id, menegaskan esensi keberadaan new media.
Alasan Bakom Ingin Gandeng New Media
Dalam konferensi persnya, Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Indonesia New Media Forum diharapkan menjadi wadah kolaborasi bagi sejumlah pelaku media digital yang sebelumnya dikenal sebagai homeless media dan kini telah bertransformasi menjadi entitas media baru yang lebih terorganisir.
Forum ini, jelas Qodari, menghimpun beragam platform digital yang menyajikan konten spesifik, mulai dari gaya hidup, hiburan, komunitas, hingga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Beberapa di antaranya adalah Folkative, Indozone, Dagelan, Indomusikgram, Infipop, USS Feeds, Bapak-Bapak ID, Menjadi Manusia, dan GNFI.
Selain itu, Qodari juga menyebutkan sejumlah nama lain seperti Creativox, Kok Bisa, Taubatters, Pandemictalks, Kawan Hawa, Volix, Ngomongin Uang, Big Alpha, Goodstats, Hai Dudu, Proud Project, Kumpul Leaders, CXO Media, The Mapple Media, Melodi Alam, Mahasiswa dan Jakarta, serta Mature Indonesia.
Qodari menilai bahwa pelibatan dan penguatan kolaborasi dengan new media ini merupakan langkah strategis untuk mendorong peningkatan kualitas konten, sekaligus memperluas efektivitas komunikasi publik pemerintah. Tujuannya adalah agar informasi pemerintah dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam.
“Dengan realita bahwa New Media sudah punya followers yang cukup besar, mungkin bisa sampai 100 juta dengan views yang bisa mencapai angka miliaran, 4 sampai 6 miliar satu bulan, hemat kami yang terbaik adalah kita bisa engage,” kata Qodari, sebagaimana diberitakan oleh Antara pada Rabu (6 Mei), menyoroti potensi besar dari platform-platform digital ini.
Berisiko Kehilangan Audiens
Menanggapi langkah Istana untuk merangkul ‘new media’, Pakar Komunikasi Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menaikkan keterikatan antara pemerintah dan warganet.
Menurutnya, pendekatan tersebut dilakukan dengan mengemas informasi kebijakan dan aturan pemerintah menggunakan bahasa yang lebih kekinian dan disesuaikan dengan berbagai segmen pemberitaan, agar tidak terkesan kaku atau formalistis. Hal ini dinilai positif karena dapat memudahkan masyarakat memahami informasi pemerintah secara lebih cepat dan sederhana.
Namun, Wasisto juga melihat adanya tantangan serius bagi media baru yang berada dalam posisi dilematis. Mereka dihadapkan pada situasi di mana harus menyajikan konten pemerintah, yang belum tentu mampu menarik minat publik yang semakin kritis terhadap informasi resmi.
“Media baru berada dalam posisi dilematis antara mereka dihadapkan pada posting konten negara, namun belum tentu menarik minat publik yang kritis,” kata Wasisto melalui pesan singkat WhatsApp pada Kamis (7 Mei), menggarisbawahi potensi friksi antara agenda pemerintah dan preferensi audiens.
Wasisto turut mengingatkan akan adanya risiko bagi sejumlah ‘new media’ yang selama ini telah memiliki segmentasi konten spesifik, seperti gaya hidup, hiburan, komunitas, maupun Iptek. Ketika media-media ini mulai diarahkan untuk memuat konten pemerintah, hal itu berpotensi memengaruhi karakter audiens yang sebelumnya terbiasa mengonsumsi konten sesuai minat tertentu.
Perubahan pola konten yang terlalu berorientasi pada informasi pemerintah dikhawatirkan dapat mengurangi kedekatan emosional antara platform dan pengikutnya. “Ketika ada arahan posting konten negara, tentu akan berpengaruh pada warganet yang terbiasa dengan konten spesifik,” ujarnya, menekankan pentingnya menjaga identitas dan independensi new media demi keberlanjutan kepercayaan publik.
