Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat mencapai Rp 164,4 triliun hingga April 2026. Angka ini memang menunjukkan penurunan dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang berada di level Rp 240,1 triliun. Meski demikian, sejumlah kalangan mulai menyoroti risiko fiskal yang membayangi Indonesia di masa depan.
Ekonom Vid Adrison memperingatkan bahwa kondisi tersebut berpotensi memburuk hingga melampaui batas defisit 3 persen jika pemerintah terus bersikap denial atau enggan mengakui adanya tantangan nyata pada kondisi fiskal saat ini. Menurut Vid, respons pemerintah menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas mata uang rupiah.
Menjaga Kepercayaan Investor demi Stabilitas Rupiah
Dalam diskusi terbuka Aliansi Ekonom Indonesia di Jakarta, Sabtu (23/5), Vid menegaskan bahwa kepercayaan investor merupakan faktor krusial untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Ia menyoroti bahwa investor cenderung akan menyimpan aset dalam mata uang sebuah negara apabila mereka memiliki keyakinan penuh terhadap kondisi perekonomian domestik.
“Pergerakan rupiah sangat bergantung pada respons pemerintah. Jika pemerintah tidak mengakui adanya masalah fiskal, hal ini justru dapat menggerus kepercayaan investor,” ungkap Vid. Menurutnya, catatan kinerja pemerintah yang transparan dan akuntabel adalah fondasi utama dalam membangun ekspektasi positif terhadap ekonomi nasional ke depan.
Risiko Konflik Global dan Tekanan APBN
Selain faktor internal, situasi geopolitik global juga memberikan tekanan tambahan pada APBN. Konflik yang melibatkan AS-Israel dan Iran diprediksi dapat memicu lonjakan harga minyak mentah dunia. Kenaikan harga energi global ini berisiko memperlebar defisit APBN karena besarnya subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah.
Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit: membebankan kenaikan harga tersebut kepada masyarakat yang akan menggerus daya beli, atau melakukan efisiensi anggaran di sektor lain. “Artinya, pemerintah harus memotong anggaran lain agar memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membantu masyarakat yang terdampak,” tambahnya.
Optimasi Anggaran Makan Bergizi Gratis
Salah satu langkah strategis yang mengemuka adalah opsi realokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengisyaratkan rencana penyesuaian anggaran MBG menjadi Rp 268 triliun dari proyeksi awal Rp 335 triliun. Angka tersebut diketahui selaras dengan pagu anggaran yang sejak awal disusun oleh Badan Gizi Nasional untuk tahun 2026.
Vid menilai, fokus program MBG perlu dipersempit kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pangan. Dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran, pemerintah dapat mengefisiensikan pengeluaran sekaligus memastikan janji program tetap terpenuhi tanpa mengorbankan pos anggaran pelayanan publik lainnya.
Baca juga:
- Asing Keluar Rp 807 M saat IHSG Anjlok 8% Pekan Ini, Saham Apa yang Dijual?
- Trump Lantik Kevin Warsh Jadi Ketua The Fed Baru, Ini Pesannya
Ringkasan
Defisit APBN Indonesia tercatat sebesar Rp 164,4 triliun hingga April 2026, yang memicu kekhawatiran akan potensi pelanggaran batas defisit 3 persen jika tantangan fiskal tidak ditangani secara transparan. Ekonom memperingatkan bahwa sikap pemerintah yang enggan mengakui masalah fiskal dapat menurunkan kepercayaan investor dan melemahkan nilai tukar rupiah. Selain faktor internal, gejolak geopolitik global yang berpotensi meningkatkan harga minyak dunia juga memberikan tekanan berat terhadap beban subsidi energi dalam APBN.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah disarankan untuk melakukan efisiensi anggaran dan realokasi dana, termasuk penyesuaian pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran. Fokus anggaran perlu diarahkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan guna menjaga ruang fiskal tetap stabil tanpa mengorbankan sektor pelayanan publik. Langkah-langkah strategis ini dianggap krusial untuk menjaga ekspektasi positif terhadap perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global.
