Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui program pembiayaan senilai USD 1,9 miliar atau sekitar Rp 33,9 triliun (kurs Rp 17.882) untuk Bolivia, termasuk pencairan langsung sebesar USD 214 juta atau sekitar Rp 3,8 miliar. Paket tersebut dirancang untuk membantu Presiden Rodrigo Paz menyelamatkan ekonomi negaranya yang krisis.
Mengutip Bloomberg, Minggu (4/10), Dewan Eksekutif IMF menyebut kesepakatan pinjaman tersebut dapat membantu memulihkan stabilitas makroekonomi sekaligus melindungi rumah tangga yang rentan.
Hampir satu tahun setelah menjabat, Paz yang pro-bisnis mewarisi defisit fiskal yang besar dan perekonomian yang menyusut akibat lonjakan inflasi, cadangan devisa yang menipis, serta penurunan produksi gas alam.
Pada September, Senat Bolivia menyetujui kesepakatan tingkat staf yang dicapai IMF dengan pemerintahan Paz pada Juli. Program berdurasi 36 bulan tersebut mencakup pencairan dana yang dapat dibayarkan hingga 10 tahun dengan tingkat bunga antara 3 persen dan 3,5 persen. IMF mengatakan pencairan berikutnya akan bergantung pada penyelesaian tinjauan program.
Kesepakatan pinjaman tersebut bertujuan membantu Bolivia membangun kembali cadangan devisanya, sekaligus memperbaiki keuangan publik dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan dipimpin oleh sektor swasta.
Dalam beberapa tahun terakhir, Bolivia menghadapi kelangkaan dolar yang parah serta gejolak sosial setelah Paz memangkas belanja pemerintah dan mulai mengurangi subsidi BBM yang mahal.
Wakil Direktur Pelaksana IMF Nigel Clarke mengatakan kesepakatan pembiayaan tersebut ditujukan untuk mengatasi kerentanan fiskal dan eksternal sekaligus membantu masyarakat.
“Keberlanjutan fiskal merupakan jangkar utama program ini, sembari memperkuat dukungan bagi rumah tangga yang rentan,” kata Clarke dalam pernyataan IMF.
Kesepakatan pinjaman tersebut juga bertujuan mendorong nilai tukar yang lebih fleksibel, memperkuat kebijakan moneter, serta menjalankan reformasi yang dapat menarik lebih banyak investasi swasta.
IMF menyoroti perlunya mengakhiri upaya bank sentral sebelumnya dalam membiayai defisit. Reformasi untuk memperkuat independensi, tata kelola, dan akuntabilitas bank sentral juga disebut “penting untuk memperkuat kredibilitas.”
Dalam setahun terakhir, Paz menyatakan Bolivia terbuka terhadap investasi swasta dan menjanjikan paket rancangan undang-undang yang ramah investor di sektor hidrokarbon dan pertambangan. Namun, rancangan tersebut belum sampai ke Kongres.
Pemerintah juga mengumumkan rencana untuk merestrukturisasi atau menutup perusahaan milik negara yang merugi guna mengurangi defisit anggaran.
Sejalan dengan agenda reformasi tersebut, jajaran baru dewan bank sentral Bolivia meninggalkan rezim nilai tukar tetap setelah 15 tahun. Sementara itu, Paz mulai menghapus subsidi bensin secara bertahap dan sepenuhnya menghapus dukungan harga untuk diesel.
Akibat aksi protes, Paz menetapkan keadaan darurat yang diperpanjang hingga Desember. Meski pemerintah berjanji akan menghapus seluruh subsidi bahan bakar pada tahun depan, subsidi bensin dan gas alam masih diberlakukan untuk saat ini.
IMF mengatakan program pinjaman tersebut juga diperkirakan dapat memicu tambahan pembiayaan sekitar USD 4 miliar dari lembaga pemberi pinjaman multilateral lainnya.
