BANYU POS JAKARTA — Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan hukum untuk mengambil alih saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang sekaligus menandai peralihan beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Kereta Cepat WHOOSH Indonesia ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Evita Manthovani mengonfirmasi bahwa beleid tersebut akan menjadi panduan utama pemerintah dalam menjamin keberlanjutan operasional kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.
“Di dalam Perpres ini juga nanti akan meliputi penyelesaian kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh secara menyeluruh dan hati-hati,” ujar Evita dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (9/10/2026).
: Whoosh Dongkrak Kunjungan Wisman ke Kota Bandung
Dalam proses pengambilalihan kewajiban ini, Evita mengaku bahwa pemerintah akan memastikan dua prinsip. Pertama, layanan Whoosh tetap beroperasi secara optimal lantaran telah menjadi bagian krusial dari infrastruktur mobilitas publik.
Kedua, pemerintah menjaga agar penyelesaian beban keuangan proyek ini tidak menjadi membebani kas negara. Pengelolaan kewajiban utang akan disebut tidak akan mengganggu kesehatan APBN.
Oleh sebab itu, Kemenkeu saat ini tengah mematangkan rancangan Perpres bersama lintas instansi, mencakup Kementerian Perhubungan, Badan Pembina (BP) BUMN, serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
“Harapannya Perpres ini akan menjadi landasan hukum yang jelas, termasuk pembagian peran masing-masing pihak, serta hak dan kewajiban yang melekat sehingga pada saat proses pengalihan saham PSBI ini berjalan, pengelolaannya akan prudent, efektif, terintegrasi, dan akuntabel,” jelas Evita.
Sebagai catatan, wacana pengalihan tanggung jawab utang Whoosh dari Danantara ke Kemenkeu sebelumnya sempat diungkapkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya memaparkan bahwa Kemenkeu bersiap mengambil alih kepemilikan saham konsorsium BUMN di dalam PSBI hingga porsi 60%. Saham tersebut rencananya akan diserahkan dan dikelola secara langsung oleh entitas Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu, yang mengeksekusi pembayaran cicilan utang proyek Whoosh ke depannya.
