BANYU POS – , JAKARTA — Otoritas pasar modal RI memiliki waktu sekitar 6,5 bulan untuk menunjukkan hasil nyata reformasi menyusul ancaman dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), terkait usulan downgrade status pasar saham Indonesia ke Standalone Market dari sebelumnya Emerging Market.
Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata menilai beban pembuktian kini berada pada regulator dan pelaku pasar untuk menunjukkan perbaikan tata kelola serta fungsi pasar saham Indonesia.
“Ini masih proposal [dari MSCI], tapi arahnya default to downgrade. Beban pembuktian ada di regulator dan pasar,” ujar Liza, Jumat (16/10/2026).
Menurutnya, penyusutan bobot Indonesia dalam indeks MSCI Emerging Markets menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan untuk mengukur potensi arus dana keluar pasif apabila reklasifikasi benar-benar diterapkan.
: Usulan Downgrade dari MSCI, Bos BEI Tegaskan Langkah Konkret Reformasi Pasar Modal
Berdasarkan data MSCI, bobot Indonesia dalam indeks tersebut turun dari 1,16% pada 31 Desember 2025 menjadi 0,43% per 30 September 2026.
Pada periode yang sama, kapitalisasi pasar yang disesuaikan dengan free float menyusut 55% menjadi US$53,4 miliar dari US$119,1 miliar, sedangkan jumlah konstituen indeks berkurang dari 18 saham menjadi sembilan saham.
“Sebagian besar penurunan bobot sudah terjadi. Jika menjadi standalone market, outflow pasif tambahan akan dihitung dari basis yang jauh lebih kecil,” jelasnya.
Meski demikian, besaran arus dana keluar tambahan belum dapat dipastikan karena bergantung pada keputusan final MSCI dan mekanisme implementasi reklasifikasi.
Dari sisi sektoral, saham keuangan mendominasi indeks MSCI Indonesia dengan bobot 71,7% per 30 September 2026. Sektor lainnya terdiri atas jasa komunikasi sebesar 10,7%, industri 7,8%, material 6,3%, dan energi 3,4%.
Dominasi sektor keuangan tersebut membuat saham perbankan berpotensi menjadi salah satu kelompok yang paling diperhatikan apabila investor melakukan penyesuaian portofolio berbasis indeks.
Penegakan Aturan Jadi Kunci
MSCI membuka konsultasi perubahan klasifikasi Indonesia setelah menyoroti persoalan transparansi struktur kepemilikan saham dan dugaan aktivitas perdagangan terkoordinasi (coordinated trading).
Sejak Januari 2026, MSCI telah membekukan sejumlah perubahan indeks untuk saham Indonesia. Dalam tinjauan klasifikasi pasar pada Juni 2026, investor juga menyoroti belum konsistennya kemajuan reformasi pasar modal.
Otoritas telah mengumumkan sejumlah langkah perbaikan, termasuk keterbukaan informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih terperinci, pelaporan high shareholding concentration (HSC), serta peta jalan peningkatan batas minimum free float menjadi 15%.
Namun, MSCI menyebut pelaku pasar belum melihat kemajuan yang memadai secara konsisten. Kekhawatiran masih mencakup dugaan perdagangan terkoordinasi dan belum adanya bukti penegakan aturan yang dinilai berarti.
Liza menilai periode konsultasi tersebut menjadi kesempatan bagi otoritas untuk menunjukkan hasil konkret dari reformasi yang telah diumumkan.
“Ada jendela sekitar 6,5 bulan bagi otoritas untuk menunjukkan enforcement nyata, bukan sekadar pengumuman reformasi baru,” kata Liza.
MSCI membuka konsultasi hingga 30 April 2027 dan akan mengumumkan keputusan final paling lambat 30 Juni 2027. Penyedia indeks tersebut menyatakan akan melanjutkan proposal reklasifikasi kecuali konsultasi menemukan bukti jelas mengenai perbaikan material dalam tata kelola dan fungsi pasar.
Selama proses konsultasi, MSCI tetap membekukan sejumlah perubahan indeks, termasuk kenaikan foreign inclusion factor (FIF) dan jumlah saham (number of shares/NOS), penambahan konstituen ke MSCI Indonesia Investable Market Index (IMI), serta migrasi naik antarkelompok kapitalisasi pasar.
MSCI juga akan tetap menghapus saham yang ditandai otoritas dalam kerangka HSC dan menggunakan data keterbukaan pemegang saham di atas 1% untuk menyesuaikan estimasi free float.
