Rencana pemerintah yang belakangan membidik India dan Cina sebagai negara alternatif pemasok bahan bakar minyak (BBM) untuk mengurangi impor dari Singapura dinilai berpotensi menemui sejumlah kendala.
Tantangan yang ditimbulkan dari upaya mengalihkan impor BBM bersubsidi jenis Pertalite (RON 90) dari Singapura ke negara lain yakni meningkatnya biaya logistik dan memperpanjang waktu pengadaan.
Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak, menilai Indonesia perlu mengurangi ketergantungan impor BBM dari Singapura secara bertahap. Menurutnya, ketergantungan terhadap satu negara dapat meningkatkan risiko gangguan pasokan energi nasional ke depannya.
“Indonesia sudah terlalu lama tergantung dari negara lain, khususnya pada level Pertalite dari Singapura. Ketergantungan ini harus diakhiri, atau setidaknya dikurangi,” kata Ali saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Selasa (27/10).
Baca juga:
- Punya Infrastruktur Lengkap, Ini Alasan Singapura Jadi Hub Energi di ASEAN
Ali menilai pemerintah dapat memanfaatkan momentum persoalan hubungan energi dengan Singapura untuk memperluas sumber pasokan BBM. Langkah tersebut juga dapat memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi pemasok sembari meningkatkan kapasitas produksi kilang domestik secara bertahap
Ali menyebut proyek RDMP Balikpapan serta peningkatan kapasitas produksi kilang Balongan dan Cilacap sebagai upaya yang dapat mendukung pengurangan impor BBM dalam jangka panjang.
Dia menyebut India, Cina, dan Vietnam sebagai sejumlah negara yang dapat dijajaki untuk menggantikan sebagian pasokan BBM dari Singapura. Indonesia juga dapat menjajaki Rusia sebagai alternatif pemasok untuk memperluas pilihan sumber pasokan Pertalite.
“Ini bukan berarti berkaitkan dengan pergeseran orientasi pasar, atau orientasi mitra dagang, tapi agar pasokan BBM Indonesia tidak tergantung dan dikendalikan oleh 1-2 negara,” ujarnya.
Ali mengakui bahwa pengalihan impor Pertalite ke negara lain berpotensi meningkatkan biaya transportasi. Singapura memiliki keunggulan geografis karena lokasinya berdekatan dengan Indonesia sehingga kegiatan pengiriman BBM dapat berlangsung dengan biaya logistik yang relatif lebih rendah.
Kendati demikian, ia berpendapat pemerintah tidak seharusnya hanya mempertimbangkan biaya transportasi ketika menentukan negara pemasok.
Ali menilai pemerintah dapat menekan biaya pengiriman dari negara alternatif melalui pembelian BBM dalam volume besar. Pemerintah juga dapat menegosiasikan kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk memperoleh biaya transportasi yang lebih kompetitif.
Menurutnya, pembelian dalam volume jumlah besar dapat menurunkan beban biaya logistik per liter. Langkah ini dinilai menjadi altenatif pemerintah agar tetap memeroleh pasokan Pertalite dari negara yang secara geografis lebih jauh tanpa menanggung kenaikan biaya transportasi secara berlebihan.
“Memang semuanya ada tantangannya. Singapupra dekat secara geografis sehingga biaya logistiknya menjadi murah. Tetapi ada biaya lain yang harus kita bayar, yaitu biaya ketergantungan yang kadang-kadang lebih mahal,” kata Ali.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya menyarankan India dan Cina sebagai negara alternatif pemasok BBM. Ia mengakui bahwa Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan BBM bersubsidi jenis Pertalite dari Singapura.
Ketergantungan impor ini terjadi di tengah konsumsi minyak nasional mencapai 1,6 juta barel per hari. Sedangkan produksi siap jual (lifting) minyak domestik hanya sekitar 600 ribu barel per hari.
Kapasitas Kilang Domestik Perlu Diperbesar
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai Indonesia sulit mengalihkan impor Pertalite dari Singapura dalam waktu dekat.
Dia menilai Singapura memiliki keunggulan dalam aspek geografis, kapasitas kilang, dan kemampuan menyediakan BBM sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan Indonesia.
Fahmy menjelaskan bahwa kedekatan geografis Singapura dapat menekan biaya transportasi dan asuransi pengiriman BBM. Sebaliknya, pengiriman dari negara yang lebih jauh, seperti kawasan Timur Tengah, Amerika Serikat (AS), Cina, India, atau Rusia, berpotensi membutuhkan biaya dan waktu yang lebih besar.
Selain faktor geografis, Fahmy menilai kilang Singapura memiliki kemampuan untuk menyediakan berbagai jenis BBM sesuai kebutuhan pasar Indonesia. Kemampuan tersebut mencakup penyediaan BBM dengan spesifikasi tertentu, termasuk produk yang membutuhkan proses pencampuran atau blending untuk memenuhi standar yang dibutuhkan.
“Kalau impor dialihkan ke negara lain, saya kira hampir mustahil bisa negara tersebut bisa mengolah sesuai dengan kebutuhan. Semisal minyak dari AS apa mereka mau bleding untuk menghasilkan Pertalite?” kata Fahmy saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Selasa (27/10).
Fahmy juga memperingatkan bahwa pengurangan ekspor BBM dari Singapura dapat memengaruhi ketersediaan pasokan di Indonesia. Apabila Indonesia belum memiliki sumber pasokan alternatif yang memadai, gangguan tersebut berpotensi menimbulkan antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Fahmy menilai pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan kapasitas pengolahan minyak di dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.
Dia mendorong agar pemerintah memperbesar kapasitas kilang domestik untuk mengolah minyak mentah dari berbagai negara menjadi BBM sesuai dengan spesifikasi dan volume yang dibutuhkan pasar Indonesia.
Peningkatan kapasitas kilang juga dapat membantu pemerintah memperluas pilihan sumber minyak mentah tanpa harus bergantung pada pasokan BBM jadi dari Singapura nantinya.
“Jika memang ingin mengurangi ketergantungan impor BBM dari Singapura, maka yang harus dilakukan adalah memperbesar volume kilang agar bisa menghasilkan BBM dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk Pertalite, Pertamax, dan lainnya,” ujar Fahmi.
Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Singapura menjadi negara asal impor minyak bumi dan hasil hasil minyak terbesar Indonesia dalam statistik negara asal utama periode 2017–2024. Pada tahun 2024, impor dari Singapura mencapai 15,87 juta ton, meningkat dibandingkan 13,13 juta ton pada tahun 2023.
Di sisi lain, India disebut menjadi salah satu negara yang memiliki kapasitas pengilangan minyak yang besar dan berorientasi ekspor. Kementerian Perminyakan dan Gas Alam India mencatat negara tersebut memiliki kapasitas kilang sekitar 248,9 juta ton per tahun melalui 23 kilang. India juga mengekspor 61,5 juta ton produk minyak pada tahun fiskal 2025/2026.
Cina juga memiliki industri pengilangan minyak berukuran besar dengan kapasitas total sekitar 19 juta barel per hari pada tahun 2024. Namun, tingkat pemanfaatan kilang Cina pada tahun tersebut cenderung berada di kisaran 75,5% dari kapasitas, dipicu melemahnya permintaan.
US Energy Information Administration (EIA) mencatat, perlambatan pertumbuhan konsumsi bensin di Cina sejalan dengan meningkatnya penggunaan mobil listrik dan hibrida.
Hal tersebut juga dipicu oleh peningkatan penggunaan truk berat berbahan bakar gas alam cair (LNG) dan listrik, serta lambatnya pertumbuhan ekonomi yang menekan permintaan gasoil atau solar sebesar 2,5% pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
