Menteri Koperasi, Ferry Juliantono terus mendorong koperasi-koperasi perkebunan kelapa sawit yang memiliki luas lebih dari 5 ribu hektar di seluruh Indonesia untuk mendirikan Pabrik Crude Palm Oil (CPO) sendiri. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut perlu dilakukan untuk mewujudkan hilirisasi industri kelapa sawit di Indonesia.
Ferry menilai, koperasi perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai produksi kelapa sawit. Selama ini, aktivitas koperasi perkebunan masih banyak bertumpu pada pengelolaan hasil perkebunan. Melalui kepemilikan pabrik CPO, koperasi diharapkan dapat masuk ke tahap pengolahan yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.
“Mudah-mudahan tahun depan kalau sudah ada 10 atau belasan kita akan bangun refinery minyak goreng yang selanjutnya minyak goreng bisa dijual langsung di Koperasi Desa Merah Putih” ujar Ferry dalam Forum Ekonomi Politik: Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia, di Tribrata Convention Center, Jakarta, pada Senin (9/11).
Ia juga melaporkan, setelah dua bulan lalu ia meresmikan pabrik CPO di Kabupaten Musi Banyuasin, dalam waktu dekat ini akan ada 6 pabrik baru yang akan di bangun.
“Dalam waktu dekat, bulan desember, ada 6 lagi koperasi perkebunan kelapa sawit yang akan memiliki Pabrik CPO” ujarnya.
Jika enam pabrik tersebut memiliki kapasitas yang sama dengan pabrik CPO di Kabupaten Musi Banyuasin, yang mampu menghasilkan 60 ton CPO per jam dengan dukungan lahan seluas 3.100 hektare, maka enam pabrik baru itu berpotensi memiliki kapasitas produksi gabungan mencapai 360 ton CPO per jam.
Pengepul Berpengaruh Signifikan pada Harga Jual TBS Petani
Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Oil Palm Research pada 2026 mengenai petani sawit mandiri di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, menemukan adanya transmisi harga yang tidak simetris antara harga CPO di tingkat eksportir dan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang diterima petani. Penelitian terhadap 150 responden tersebut menunjukkan bahwa pengepul dan pabrik memiliki pengaruh signifikan terhadap harga jual TBS petani.
Dalam konteks ini, kepemilikan pabrik oleh koperasi dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat posisi tawar petani. Koperasi dapat mengonsolidasikan pasokan TBS anggotanya, dan akhirnya mengurangi ketergantungan terhadap pembeli tertentu, sekaligus memiliki kendali lebih besar atas proses pengolahan dan pemasaran CPO.
Meski demikian, kepemilikan pabrik tidak otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan anggota. Koperasi tetap harus memastikan ketersediaan bahan baku, efisiensi operasional, transparansi penetapan harga TBS, serta pembagian keuntungan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota. Kemampuan mengelola investasi dan teknologi pengolahan juga menjadi faktor penting agar pabrik dapat beroperasi secara berkelanjutan.
