Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan tegas kepada seluruh perusahaan tercatat atau emiten di pasar modal Indonesia untuk tidak melakukan praktik greenwashing. Praktik ini terjadi ketika sebuah perusahaan menyampaikan klaim atau narasi seolah-olah produk, layanan, maupun seluruh kegiatan bisnisnya telah menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan, padahal klaim tersebut tidak sesuai dengan kondisi operasional yang sebenarnya di lapangan. Peringatan ini dikeluarkan guna menjaga integritas pasar keuangan nasional serta melindungi investor dari potensi penyesatan informasi.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa kredibilitas laporan keberlanjutan atau sustainability reporting kini menjadi perhatian utama regulator pasar keuangan. Dalam keterangannya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, wanita yang akrab disapa Kiki tersebut menjelaskan bahwa selain greenwashing, korporasi juga dituntut untuk menghindari praktik manipulasi informasi lainnya, yaitu impact washing dan social washing.
Secara lebih mendalam, Friderica memaparkan perbedaan serta definisi mendasar dari istilah-istilah tersebut. Praktik greenwashing dilakukan oleh pihak-pihak yang menyatakan bahwa produk mereka telah memenuhi standar kelestarian lingkungan, padahal kenyataannya tidak demikian. Sementara itu, impact washing terjadi ketika perusahaan mengklaim bahwa produk atau aktivitas bisnis mereka memberikan dampak positif yang besar terhadap lingkungan maupun sektor sosial, padahal dampak nyata tersebut tidak pernah terbukti ada. Selain itu, ada pula social washing yang melibatkan pencitraan palsu terkait pemenuhan aspek-aspek sosial dalam kegiatan usaha.
Adanya kesenjangan yang lebar antara komitmen lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance atau ESG) yang digembar-gemborkan dengan pelaksanaan teknis di lapangan berisiko tinggi merusak kepercayaan publik. Friderica menekankan bahwa ketidaksesuaian ini secara langsung dapat mendegradasi kredibilitas pengungkapan informasi perusahaan di mata para pemangku kepentingan dan investor. Oleh sebab itu, OJK mendorong agar seluruh emiten menyajikan laporan keberlanjutan secara transparan, akurat, jujur, serta selaras dengan kondisi riil tanpa ada informasi yang disembunyikan.
Dalam sebuah forum diskusi yang dihadiri oleh berbagai perwakilan emiten, terungkap bahwa banyak korporasi sebenarnya memiliki iktikad untuk menyusun laporan yang benar, namun mereka menghadapi keterbatasan pemahaman teknis. Sejumlah perusahaan menyampaikan bahwa mereka membutuhkan panduan resmi dan terstruktur agar dapat menyusun laporan keberlanjutan yang berkualitas. Di samping itu, para emiten juga ingin memahami secara pasti mengenai konsekuensi hukum maupun administratif yang harus dihadapi apabila informasi keberlanjutan yang mereka sampaikan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan.
Merespons aspirasi dari pelaku industri tersebut, Friderica menyatakan pentingnya penyediaan pedoman yang komprehensif. Perusahaan pada dasarnya menginginkan petunjuk teknis mengenai cara menyusun sustainability reporting yang baik, menyajikan data apa adanya, serta tidak menutup-nutupi kekurangan operasional. Dalam konteks ini, OJK berharap Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dapat mengambil peran aktif untuk membantu memberikan panduan teknis bagi perusahaan, sehingga emiten dapat menghasilkan laporan keberlanjutan yang valid, terukur, dan kredibel.
Transformasi Risiko Iklim Menjadi Risiko Keuangan
Selain menyoroti isu kredibilitas dan kejujuran dalam laporan ESG, Friderica Widyasari Dewi menggarisbawahi bahwa risiko perubahan iklim kini telah bertransformasi menjadi bagian integral dari risiko keuangan. Risiko ini wajib diperhitungkan dan dikelola secara serius oleh seluruh pelaku industri jasa keuangan. Perubahan kondisi alam tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai isu lingkungan hidup belaka, melainkan sebagai variabel yang berdampak langsung pada stabilitas finansial.
Friderica memberikan gambaran riil mengenai fenomena alam seperti bencana banjir dan kebakaran hutan yang makin sering terjadi. Peristiwa-peristiwa bencana tersebut dapat merusak aset serta mengganggu kelancaran bisnis para debitur, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada lembaga keuangan. Oleh karena itu, OJK merasa perlu untuk mengukur dan memetakan seberapa besar tingkat eksposur para debitur terhadap risiko bencana iklim, serta menganalisis dampaknya terhadap kualitas portofolio kredit secara keseluruhan.
Seluruh dinamika risiko iklim yang terjadi saat ini telah bermutasi menjadi risiko finansial yang sistemik. Dampaknya dapat menjangkau berbagai aspek keuangan, mulai dari penurunan kualitas aset lembaga keuangan, peningkatan potensi risiko kredit macet, pembengkakan klaim pada industri asuransi, hingga penurunan nilai portofolio investasi secara signifikan. Hal ini menuntut sektor jasa keuangan untuk mengintegrasikan variabel iklim ke dalam kalkulasi manajemen risiko mereka.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Iding Pardi. Ia menegaskan bahwa risiko keberlanjutan tidak boleh dipandang secara sempit sebagai persoalan lingkungan hidup semata. Menurutnya, risiko keberlanjutan memiliki daya perusak yang dapat merembet dan memicu berbagai risiko lain, termasuk risiko finansial, risiko hukum, risiko operasional, hingga risiko reputasi yang dapat menghancurkan nilai perusahaan.
lebih lanjut merinci bahwa risiko keberlanjutan dapat mengejawantah dalam bermacam-macam bentuk ancaman bisnis. Ancaman tersebut antara lain berupa penurunan nilai aset perusahaan yang tidak tergolong dalam kegiatan bisnis utama, potensi pengenaan sanksi hukum akibat pelanggaran regulasi keberlanjutan, hingga terjadinya gangguan parah pada sistem rantai pasok (supply chain).
Atas dasar pertimbangan tersebut, BEI menegaskan bahwa bagi setiap perusahaan tercatat, pengelolaan risiko lingkungan dan keberlanjutan sudah saatnya dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka kerja manajemen risiko korporasi (enterprise risk management). Seluruh informasi material yang berkaitan dengan risiko-risiko tersebut wajib disampaikan kepada publik secara transparan, jujur, serta didukung oleh ketersediaan data dan bukti empiris yang dapat dipertanggungjawabkan.
Peluang Pasar dan Minat Investor terhadap Produk ESG
Di tengah berbagai tantangan dan risiko yang ada, Friderica menilai bahwa meningkatnya perhatian terhadap isu keberlanjutan sebenarnya juga membawa peluang bisnis yang sangat besar bagi para emiten. Tren ini membuka kesempatan luas bagi perusahaan tercatat untuk merancang dan mengembangkan berbagai produk investasi berbasis ESG yang makin digemari oleh pasar modal, baik skala regional maupun global.
Untuk menggambarkan besarnya potensi tersebut, Friderica merujuk pada hasil survei yang dirilis oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2023. Survei yang menguji persepsi para investor ritel tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 67 persen investor ritel menempatkan aspek keberlanjutan sebagai prioritas utama dalam menentukan keputusan investasi mereka.
Temuan menarik lainnya dari survei tersebut menunjukkan pergeseran perilaku pemodal. Sebagian investor yang berfokus pada prinsip ESG menyatakan kesediaan mereka untuk menerima imbal hasil (return) yang sedikit lebih rendah, asalkan dana yang mereka tanamkan dialokasikan pada produk-produk investasi yang benar-benar menerapkan aspek keberlanjutan secara konsisten.
Tingginya antusiasme pasar dan pergeseran preferensi investor ini merupakan peluang strategis yang harus dimanfaatkan oleh emiten untuk berinovasi menciptakan produk-produk bernilai tambah berbasis ESG. Kendati demikian, OJK mengingatkan bahwa peluang pasar yang cerah ini hanya dapat dioptimalkan jika ditopang oleh pengungkapan informasi yang kredibel serta eksekusi praktik keberlanjutan di lapangan yang benar-benar terbukti dan dapat diverifikasi secara objektif.
