Google dan induk Instagram minta tak perlu izin pakai karya untuk latih AI

Hikma Lia

Google dan Meta meminta pemerintah memberikan pengecualian izin penggunaan karya untuk keperluan pelatihan kecerdasan buatan (AI) komersial. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Advertisements

Kedua perusahaan teknologi itu menilai kewajiban meminta izin secara terpisah untuk setiap karya yang digunakan melatih AI sulit diterapkan. Sebab, materi yang digunakan dalam proses pelatihan AI dapat mencapai jutaan hingga miliaran konten.

Kepala Kebijakan Publik Meta di Indonesia Berni Moestafa mengatakan, Pasal 44 dan Pasal 46 dalam draf RUU Hak Cipta berpotensi ditafsirkan sebagai kewajiban memperoleh izin terpisah untuk setiap karya yang digunakan dalam pelatihan AI komersial.

Advertisements

Menurut dia, ketentuan tersebut akan sulit dijalankan mengingat besarnya jumlah materi yang digunakan untuk melatih model AI.

Baca juga:

  • TikTok, Induk Instagram, Google Tolak Wacana Atur AI di RUU HaK Cipta
  • Claude AI Anthropic Digugat Pelanggaran Hak Cipta Lagu Elvis Presley
  • Media AS The New York Times Gugat ChatGPT dan Microsoft soal Hak Cipta

“Kami mengusulkan adanya pengecualian text and data mining (TDM) yang jelas untuk menganalisis materi yang diakses secara sah, termasuk untuk pelatihan AI komersial,” kata Berni dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Baleg DPR RI pada Rabu (11/11).

Meta merujuk pada praktik dalam Singapore Copyright Act 2021. Dalam aturan tersebut, Pasal 243 mendefinisikan analisis data komputasional, sedangkan Pasal 244 mengizinkan penggandaan karya untuk keperluan tersebut, termasuk pelatihan machine learning.

Google juga menyampaikan keberatan terhadap kewajiban lisensi teknis untuk penggunaan karya dalam pelatihan AI. Manajer Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik Google Indonesia Agung Pamungkas mengatakan, kewajiban tersebut sulit diterapkan karena besarnya jumlah situs dan halaman web yang terindeks di internet.

“Lisensi wajib secara teknis tidak dapat diterapkan, mengingat terdapat sekitar 1,5 miliar web dan 4 miliar halaman web yang terindeks saat ini di internet,” kata Agung.

Google juga menilai model AI tidak menyimpan konten pelatihan yang digunakan. Selain itu, pembatasan penggunaan data lokal berpotensi menurunkan kefasihan bahasa Indonesia dan menghambat pengembang AI dalam negeri.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar memaparkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah terhadap RUU Hak Cipta. Salah satu poinnya mencakup penyesuaian ketentuan hak cipta terhadap penambangan teks dan data atau text and data mining (TDM), serta perkembangan AI.

Pemerintah telah merumuskan 1.117 butir DIM sebagai bahan pembahasan RUU Hak Cipta.

Regulasi tersebut memiliki lima tujuan, yakni menyesuaikan aturan dengan era digitalisasi dan transformasi teknologi, memberikan perlindungan lebih optimal bagi pencipta dan pemegang hak cipta termasuk karya jurnalistik, serta mengatur kewajiban dan tanggung jawab platform digital dalam mencegah pelanggaran.

Selain itu, RUU Hak Cipta bertujuan menjamin perlindungan ekspresi budaya tradisional dan ciptaan berbasis AI, serta meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan antara hak ekonomi dan akses publik.

RUU itu mencakup sejumlah materi, antara lain ketentuan umum, hak cipta, hak terkait, hak ekonomi lembaga penyiaran dan perusahaan pers, ciptaan berbasis AI, pembatasan hak cipta atau fair use, masa berlaku hak cipta, lisensi, royalti, lembaga manajemen kolektif, sengketa, penegakan hukum, hingga ketentuan pidana.

Advertisements

Also Read

Tags