QRIS tumbuh 75,8 persen, OJK dan BI soroti keamanan transaksi digital

Hikma Lia

 

BANYU POS – – Penggunaan pembayaran digital di Indonesia terus mengalami peningkatan. Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi QRIS tumbuh 75,80 persen secara tahunan pada triwulan III 2026. Lonjakan tersebut turut menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan layanan pembayaran digital oleh masyarakat.

Advertisements

Hingga periode tersebut, jumlah pengguna QRIS telah mencapai 70,6 juta orang dengan 49,4 juta merchant. Namun, pertumbuhan transaksi digital juga diikuti tantangan dalam menjaga keamanan dan kepercayaan konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lebih dari 737 ribu laporan penipuan masuk melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) hingga Oktober 2026. Dari berbagai laporan tersebut, dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp 967,5 miliar.

Advertisements

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Jalin CX Summit 2026 yang diselenggarakan PT Jalin Pembayaran Nusantara pada 12-13 November 2026. Forum tersebut mempertemukan regulator, perbankan, industri teknologi finansial (fintech), dan mitra strategis untuk membahas penguatan ekosistem pembayaran digital.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Susiati Dewi menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara percepatan digitalisasi dan pengelolaan risiko. Hal tersebut sejalan dengan arah Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

“Di tengah pertumbuhan transaksi QRIS dan BI-FAST, penguatan ketahanan infrastruktur serta kesiapan menghadapi ancaman siber menjadi kebutuhan penting untuk menjaga keberlangsungan sistem pembayaran,” ujar Susiati.

Sementara itu, Kepala Direktorat Pelindungan Konsumen OJK, Tri Herdianto, menekankan, bahwa kepercayaan masyarakat perlu dibangun melalui pendekatan Consumer Protection by Design. Artinya, perlindungan konsumen harus menjadi bagian dari proses perancangan layanan keuangan sejak awal, bukan hanya dilakukan ketika muncul permasalahan.

Menurutnya, perlindungan konsumen harus dilakukan sejak awal pengembangan layanan keuangan. Upaya tersebut perlu didukung dengan pertukaran data, edukasi, dan kerja sama lintas industri untuk mengantisipasi penipuan (fraud) serta rekayasa sosial (social engineering).

Melalui langkah tersebut, industri keuangan diharapkan dapat membangun ekosistem yang lebih aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Meski inovasi terus berkembang, perlindungan hak konsumen tetap harus menjadi prioritas.

Tak hanya itu, perubahan perilaku masyarakat juga menjadi perhatian dalam pengembangan layanan pembayaran digital. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, perkembangan teknologi telah mengubah pola konsumsi masyarakat, termasuk pergeseran aktivitas belanja dari transaksi langsung ke daring.

Perbedaan kebutuhan antargenerasi dan wilayah juga perlu diperhatikan agar layanan keuangan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

“Perbedaan kebutuhan antargenerasi dan antarwilayah, termasuk pemerataan akses digital, menjadi pertimbangan dalam mengembangkan layanan keuangan yang inklusif dan relevan,” ujar Amalia.

Dari sisi industri, Direktur Jalin Eko Dedi Rukminto mengatakan, peningkatan kualitas layanan perlu berjalan beriringan dengan keandalan teknologi. Menurutnya, perusahaan tidak cukup hanya menyediakan infrastruktur pembayaran, tetapi juga harus mampu memahami kebutuhan dan masukan para mitra.

“Bagi kami, service excellence bukan hanya tentang keandalan teknologi, tetapi juga tentang kemampuan memahami kebutuhan, merespons masukan, dan menghadirkan solusi yang memberikan nilai tambah bagi bisnis member. Inilah fondasi kepercayaan dan kolaborasi jangka panjang yang ingin terus kami bangun,” ujar Eko.

Jalin yang merupakan bagian dari ekosistem Danantara Indonesia menyatakan akan terus memperkuat infrastruktur pembayaran yang aman dan terintegrasi. Perusahaan juga mendorong peningkatan standar pelayanan serta respons terhadap kebutuhan mitra perbankan dan fintech.

Advertisements

Also Read

Tags