Antisipasi dampak El Nino, BI gandeng pemerintah perkuat neraca pangan Jawa

Hikma Lia

Bisnis.com, SURABAYA — Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) melalui penguatan neraca pangan di wilayah Jawa. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko dampak El Nino terhadap produktivitas dan ketahanan pangan.

Advertisements

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penguatan Neraca Pangan Wilayah Jawa Tahun 2026 di Yogyakarta, Jumat (13/11/2026).

Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Rifki Ismal mengatakan Departemen Regional BI mendorong penguatan koordinasi lintas instansi. Neraca pangan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar kerja sama antardaerah (KAD) dan antisipasi risiko inflasi pangan, dengan dukungan dashboard inflasi regional.

Advertisements

“Rapat koordinasi merumuskan lima arah penguatan,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (20/11/2026).

Lima arah penguatan tersebut mencakup optimalisasi neraca pangan sebagai dasar early warning system untuk memantau ketahanan pasokan dan stabilitas harga.

Selain itu, pemerintah mendorong penguatan kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan tata kelola data melalui pembentukan tim penyusun neraca pangan di setiap daerah. Kapasitas SDM juga akan diperkuat melalui kegiatan capacity building secara rutin dan terarah.

Agenda lainnya meliputi evaluasi, digitalisasi, dan integrasi data neraca pangan secara bertahap agar pertukaran serta pemutakhiran data antarinstansi dapat berjalan lebih baik. Metodologi pengumpulan dan penyusunan data juga akan dipertajam, termasuk melalui penyusunan referensi data bersama dan mekanisme rekonsiliasi apabila terdapat perbedaan data.

Penguatan berikutnya adalah memperluas perolehan data dan statistik, antara lain melalui pencatatan arus masuk dan keluar (inflow–outflow) komoditas pangan prioritas di simpul perdagangan utama. Upaya tersebut didukung kodifikasi pasar daerah yang dikoordinasikan di tingkat nasional.

Rifki berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat fungsi neraca pangan sebagai dasar perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pengendalian inflasi serta ketahanan pangan di wilayah Jawa.

“Forum ini menjadi wadah koordinasi pusat dan daerah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan implementasi di lapangan sekaligus merumuskan langkah konkret dalam mewujudkan neraca pangan yang lebih akurat, konsisten, dan akuntabel,” ucapnya.

Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Pangan Muhamad Mawardi menekankan pentingnya penguatan tata kelola pangan melalui pendekatan Satu Data, Satu Peta, dan Satu Aksi.

Satu Data bertujuan mengintegrasikan informasi produksi, stok, kebutuhan, perdagangan antarwilayah, dan harga pangan dengan acuan yang selaras. Sementara itu, Satu Peta diperlukan untuk memetakan sentra produksi, wilayah konsumsi, serta koridor logistik guna memperkuat konektivitas distribusi pangan.

Kedua pendekatan tersebut kemudian diterjemahkan melalui Satu Aksi, yakni kesepakatan langkah konkret dan penetapan wilayah prioritas intervensi. Sinergi ketiganya diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi gangguan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, dan mendukung stabilitas harga pangan.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Fauzan Hasan juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan sinergi antarperangkat daerah dalam penyediaan serta pemutakhiran data.

Menurutnya, hasil analisis neraca pangan perlu dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan perencanaan strategis daerah, termasuk penetapan target program dan alokasi anggaran. Dengan demikian, neraca pangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemantauan, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan dan pelaksanaan intervensi pemerintah daerah.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Indra Wijayanto menjelaskan neraca pangan disusun dalam proyeksi tahunan dengan rincian bulanan. Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi potensi surplus dan defisit pangan di daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengantisipasi gangguan pasokan melalui langkah stabilisasi.

Dia mengatakan penguatan kelembagaan didorong melalui pembentukan tim penyusun neraca pangan lintas instansi yang ditetapkan oleh kepala daerah. Bapanas juga menawarkan pendekatan berbeda dalam membaca Indeks Perkembangan Harga (IPH), dengan memilah wilayah berdasarkan besaran kenaikan harga, posisi harga terhadap harga acuan, serta kondisi pasokan dan distribusi. Pemilahan tersebut diharapkan membantu penentuan prioritas intervensi secara lebih selektif.

Menurut Indra, urgensi penguatan neraca pangan juga meningkat seiring implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu sumber permintaan baru dalam sistem pangan nasional.

Inspektur Utama BGN Gustanty Dian Fitrilia menyampaikan bahwa wilayah Jawa memiliki 16.516 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 35,19 juta penerima manfaat.

Besarnya kebutuhan pangan tersebut perlu diantisipasi melalui perencanaan pasokan dan distribusi yang lebih terukur. BGN telah menyusun estimasi kebutuhan pangan berdasarkan data harian SPPG melalui Sistem Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN).

“Ke depan, BGN mengusulkan pengembangan integrasi data dan Early Warning System untuk memperkuat akurasi proyeksi kebutuhan dan antisipasi risiko ketidakseimbangan pasokan pangan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah provinsi se-Jawa menyampaikan perkembangan dan tantangan implementasi penguatan neraca pangan di daerah. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan data perdagangan antarwilayah, terutama melalui moda darat, perbedaan sumber dan metodologi data, serta perlunya penyempurnaan estimasi kebutuhan pangan, termasuk untuk mendukung program MBG.

Rifki mengatakan pemerintah daerah berharap penguatan neraca pangan dapat diarahkan pada harmonisasi dan integrasi data antarinstansi, peningkatan kapasitas SDM, serta perluasan pencatatan arus perdagangan komoditas pangan strategis. Upaya tersebut dapat didukung melalui optimalisasi peran BUMD pangan, pengelola pasar, dan simpul distribusi utama.

Menindaklanjuti tantangan tersebut, BPS menyampaikan pentingnya perancangan ulang (redesign) proses bisnis data Perdagangan Antarwilayah (PAW), termasuk melalui potensi perluasan cakupan survei dan integrasi data administratif lintas instansi.

Langkah tersebut sejalan dengan rencana pengembangan basis data perdagangan antarwilayah yang diinisiasi Kemenhub melalui E-Manifest SUMBA untuk mendigitalisasi data angkutan barang. Sementara itu, Kemendag mengembangkan INATRADE-OSS untuk pelaporan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting oleh pedagang besar setiap bulan.

Kementerian Pertanian turut menekankan perlunya penyempurnaan metodologi penghitungan stok di tingkat provinsi dengan mempertimbangkan perdagangan antarwilayah di dalam provinsi.

Advertisements

Also Read