Menteri PUPR Soroti Tingginya Backlog Perumahan di Jawa Tengah, Rumah Subsidi Jadi Solusi?
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR), Maruarar Sirait, menyoroti permasalahan klasik yang masih menghantui sektor perumahan di Indonesia, yaitu tingginya angka *backlog*, khususnya di Jawa Tengah. Menurutnya, solusi untuk mengatasi kesenjangan perumahan ini adalah dengan memperbanyak rumah bersubsidi dan memberikan insentif yang meringankan beban masyarakat dalam memiliki hunian.
Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa Jawa Tengah masih memiliki *backlog* perumahan mencapai 1,3 juta unit. Mahalnya harga rumah yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat menjadi penyebab utama masalah ini. “Soal *backlog*, saya sudah sampaikan dalam rapat kabinet. Setelah saya pelajari, saya percaya rumah subsidi adalah solusinya,” tegas Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, saat ditemui di Taman Makam Bung Hatta, Jakarta Selatan, Minggu (24/8/2025).
Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa skema subsidi perumahan dapat menjangkau berbagai lokasi. Di perkotaan, solusi hunian vertikal seperti rumah susun dapat menjadi alternatif. Sementara di pedesaan, dengan ketersediaan lahan yang lebih luas, pembangunan rumah tapak lebih memungkinkan. “Di kota, rumah tapak sudah tidak mungkin, pasti mahal,” ujarnya.
Politisi dari Partai Gerindra ini menekankan bahwa subsidi perumahan akan sangat membantu masyarakat menengah ke bawah untuk memiliki hunian yang layak. Tanpa subsidi, akan sulit bagi mereka untuk membeli rumah, yang pada akhirnya akan memperparah masalah *backlog*.
Selain subsidi, Ara juga memaparkan solusi lain berupa pemberian insentif dan bantuan pendanaan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah. Beberapa insentif seperti penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah berjalan. “Karena kalau tidak ada subsidi, pasti berat,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengakui bahwa wilayahnya menghadapi tantangan besar dalam penyediaan rumah. “Berdasarkan data, Provinsi Jawa Tengah mencatat *backlog* perumahan sebesar 1.332.968 unit,” ungkap Boedyo dalam sambutannya di acara Soloraya Property Awards di Hotel Alana, Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (20/8/2025).
Boedyo menjelaskan bahwa *backlog* perumahan merupakan kesenjangan antara jumlah rumah yang tersedia dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Data tersebut terbagi menjadi *backlog* kelayakan sebanyak 1.122.968 unit untuk rumah tidak layak huni, serta *backlog* kepemilikan sebanyak 210 ribu unit.
Ia menegaskan bahwa kendala-kendala ini memerlukan perhatian dan inovasi dari seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan. Boedyo juga mengapresiasi penyelenggaraan Soloraya Property Awards, yang menurutnya bukan sekadar seremoni, melainkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam memenuhi kebutuhan dasar perumahan.
Septia Ryanthie dari Solo, berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Peluang Laba Setelah Pemangkasan Suku Bunga
Ringkasan
Menteri PUPR, Maruarar Sirait, menyoroti tingginya angka backlog perumahan di Jawa Tengah yang mencapai 1,3 juta unit. Solusi utama yang diusulkan adalah memperbanyak rumah bersubsidi dan memberikan insentif kepada masyarakat. Mahalnya harga rumah yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat menjadi penyebab utama tingginya backlog ini.
Skema subsidi perumahan dapat diterapkan di berbagai lokasi, dengan hunian vertikal seperti rumah susun menjadi solusi di perkotaan dan rumah tapak di pedesaan. Selain subsidi, insentif seperti penghapusan BPHTB dan PBG untuk MBR juga diupayakan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mengakui tantangan besar ini, dengan backlog kelayakan mencapai 1.122.968 unit dan backlog kepemilikan sebesar 210 ribu unit.
