JAKARTA, BANYU POS – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan solusi pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara): tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam rapat perdana Dewan Pengawas (Dewas) Danantara, Menkeu Purbaya menyarankan agar Danantara memanfaatkan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai Rp 90 triliun per tahun, dan mengalokasikan Rp 2 triliun untuk pembayaran utang Whoosh.
“Sudah saya sampaikan, karena Danantara menerima dividen dari BUMN sekitar Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutup Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat,” kata Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat di Kantor Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (15/05).
Purbaya menegaskan, posisi pemerintah sudah jelas, yaitu pembayaran utang Whoosh sebaiknya tidak membebani APBN. Ia menyayangkan strategi investasi Danantara yang masih didominasi penempatan dana di obligasi, yang notabene merupakan bagian dari Surat Utang Negara (SUN).
Padahal, Purbaya meyakini dividen yang diterima Danantara akan terus meningkat setiap tahunnya. “Dan saya yakin uangnya setiap tahun lebih banyak. Dan sebagian akan ditaruh di obligasi, punya saya lagi, pemerintahan lagi,” imbuhnya.
Dalam rapat yang dihadiri oleh jajaran dewas, CEO Danantara Rosan Roeslani, dan jajaran direksi, Purbaya juga menyoroti strategi investasi Danantara yang dinilai terlalu konservatif.
“Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintahan, keahlian Anda apa?” ujarnya.
Menanggapi kritik tersebut, pihak Danantara menjelaskan bahwa penempatan dana di obligasi hanya dilakukan dalam tiga bulan terakhir karena keterbatasan waktu untuk memulai proyek lain. Mereka berjanji akan memperbaiki strategi investasi ke depan.
“Mereka bilang ini kan hanya tiga bulan terakhir ini karena tidak sempat buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan buat proyek-proyek yang mendorong,” ungkap Purbaya.
Mengenai saran pembayaran utang Whoosh, Purbaya menjelaskan bahwa pihak Danantara akan mengkaji lebih lanjut skema yang paling tepat, meskipun ia sendiri telah memutuskan bahwa pembayaran dengan dividen senilai Rp 2 triliun per tahun adalah solusi ideal.
“Dia akan mempelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa. Kalau saya bilang saya udah putus. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Purbaya meyakinkan bahwa selama struktur pembayarannya jelas, utang Whoosh tidak akan menjadi masalah dalam beberapa waktu ke depan. Meskipun klausul perjanjian menyebutkan bahwa pembayaran seharusnya dilakukan oleh pemerintah, Danantara mengambil alih tanggung jawab tersebut.
“Saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting kalau saya tahu CDB, saya pernah diskusi juga. Mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara bayar juga,” tegasnya.
Terakhir, Purbaya menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan terkait utang proyek Whoosh yang dimulai sejak era Presiden Joko Widodo ini. “Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden,” pungkasnya.
Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com
Ringkasan
Menteri Keuangan mengusulkan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) sebesar Rp 2 triliun per tahun kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tanpa menggunakan dana APBN. Usulan ini memanfaatkan dividen BUMN yang diterima Danantara, yang mencapai sekitar Rp 90 triliun per tahun.
Menkeu juga menyoroti strategi investasi Danantara yang terlalu konservatif dan didominasi penempatan dana di obligasi pemerintah. Danantara berjanji akan memperbaiki strategi investasinya ke depan, dan akan mengkaji lebih lanjut skema pembayaran utang Whoosh sebelum melaporkannya kepada Presiden untuk arahan lebih lanjut.
