JAKARTA – BANYU POS – Bank Indonesia (BI) melihat implementasi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebagai langkah krusial dalam memperkuat sistem deteksi kecurangan (fraud detection system) di sektor keuangan digital. Era digitalisasi menghadirkan tantangan baru, dan AI menawarkan solusi yang lebih efektif dalam melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
Deputi Gubernur BI, Juda Agung, menekankan bahwa kejahatan digital kini semakin merajalela dan kompleks, termasuk praktik judi online (judol) yang meresahkan. Oleh karena itu, keberadaan alat pendeteksi dini menjadi suatu keniscayaan.
“Saat ini, peran AI sangat vital dalam mendeteksi fraud. Fraud detection system menjadi garda terdepan dalam menghadapi kejahatan digital yang semakin beragam, termasuk judol,” ungkap Juda dalam forum FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).
Baca Juga: BI Ungkap Jejak Digital QRIS Bisa jadi Dasar Penilaian Kelayakan Kredit
Menurutnya, keunggulan AI terletak pada kemampuannya untuk mengenali pola transaksi yang mencurigakan dan menganalisis perilaku pengguna secara real time. Kemampuan ini memungkinkan deteksi indikasi penipuan digital dilakukan secara lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan sistem konvensional. Dengan demikian, respons terhadap potensi ancaman dapat dilakukan dengan segera, meminimalkan kerugian yang mungkin timbul.
Juda juga menyampaikan bahwa BI saat ini menjalin sinergi erat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam menangani kasus fraud di sektor keuangan digital. Kolaborasi ini penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan.
Baca Juga: BI Siapkan Insentif Baru demi Dongkrak Kredit dan Bunga Lebih Murah, Simak Detailnya
Lebih lanjut, Juda mengingatkan akan pentingnya mewaspadai dinamika regional. Ia mencontohkan, Pemerintah Filipina baru-baru ini menerbitkan undang-undang yang melarang praktik judi online.
“Dampaknya bisa saja para pelaku atau penggiat judi online berpindah ke negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kita harus semakin berhati-hati,” tegasnya. Antisipasi dan kewaspadaan menjadi kunci dalam menghadapi potensi risiko yang mungkin timbul akibat perubahan regulasi di negara lain.
Baca Juga: Modal Asing Rp1 Triliun Masuk RI Pekan Ini, Investor Ramai Beli Saham
Sementara itu, Kepala Departemen Pengembangan dan Inovasi Digital BI, Endang Trianti, menambahkan bahwa penipuan beroperasi melalui jaringan (network). Oleh karena itu, BI akan terus berupaya memperkuat jaringan sistem keuangan digital di masa depan.
“Fraud itu bekerja dengan network. Kecepatan network itu sangat dimanfaatkan oleh fraudster [penipu]. Maka combating-nya [melawannya] harus juga dengan network menurut saya,” jelas Endang pada kesempatan yang sama. Dengan memperkuat jaringan dan sistem keamanan, diharapkan dapat meminimalisir celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.
Inklusi Keuangan
Selain berperan dalam mencegah penipuan, Juda meyakini bahwa AI memiliki potensi besar dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.
“Jangan bayangkan AI itu seperti robot pengganti manusia. Bayangkan AI sebagai asisten yang sangat pintar, yang sangat pengertian akan kebutuhan penggunanya,” ujarnya, meluruskan persepsi yang mungkin kurang tepat mengenai peran AI.
Ia menjelaskan bahwa teknologi AI dapat mengolah jejak digital transaksi keuangan yang tercipta dari penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Data olahan AI tersebut kemudian dapat digunakan sebagai basis alternative credit scoring, atau penilaian kredit alternatif. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses ke layanan keuangan formal.
Juda mencontohkan, pelaku UMKM yang menggunakan QRIS akan meninggalkan jejak digital mengenai pemasukan, pengeluaran, tabungan, hingga jumlah pelanggan. Data ini sangat berharga dalam menilai kelayakan kredit.
“Jejak-jejak digital keuangan dari si ibu ini [pelaku UMKM] bisa diubah oleh AI menjadi sebuah akses keuangan, ketika ibu ini memerlukan pinjaman dari bank atau pinjaman dari fintech lending, yang sering sekarang disebut dengan alternative credit scoring,” ungkapnya. Dengan demikian, AI dapat membantu menjembatani kesenjangan akses keuangan bagi pelaku UMKM.
Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan BI dalam mendorong transformasi digital sistem pembayaran dan memperluas inklusi keuangan. Pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.
Menurutnya, digitalisasi yang inklusif bukan sekadar tentang memiliki cip super atau algoritma paling mutakhir. Juda menekankan pentingnya teknologi digitalisasi keuangan untuk menyentuh kehidupan masyarakat yang paling membutuhkan.
“Teknologi canggih perlu, tapi tidak cukup. Kita perlu pergeseran paradigma. Kita tidak hanya membutuhkan teknologi yang high-tech [teknologi canggih], tetapi right-tech atau teknologi tepat guna,” jelasnya. Dengan fokus pada teknologi yang tepat guna, diharapkan digitalisasi keuangan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi inklusi keuangan di Indonesia.
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) menekankan pentingnya implementasi kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat sistem deteksi kecurangan (fraud detection system) dalam menghadapi kejahatan digital, termasuk judi online. AI dinilai mampu mengenali pola transaksi mencurigakan dan menganalisis perilaku pengguna secara real time, memungkinkan deteksi penipuan digital yang lebih cepat dan akurat.
BI juga menjalin sinergi dengan OJK dan Kominfo dalam menangani fraud, serta mewaspadai dampak regulasi judi online di negara lain yang berpotensi mengalihkan aktivitas ke Indonesia. Selain itu, BI melihat AI berpotensi besar dalam memperluas inklusi keuangan melalui pemanfaatan jejak digital transaksi untuk alternative credit scoring, khususnya bagi UMKM yang selama ini kesulitan mengakses layanan keuangan formal.
