BANYU POS, JAKARTA – Provinsi DKI Jakarta berhasil menjaga stabilitas harga dengan baik sepanjang tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Jakarta pada periode tersebut berada di angka 2,63% (year on year/yoy), sebuah pencapaian yang lebih rendah dibandingkan angka inflasi nasional yang menyentuh 2,92% (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, menegaskan bahwa realisasi inflasi tahun 2025 ini secara konsisten berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan, yakni 2,5±1% (yoy). Ini menunjukkan efektivitas kebijakan pengendalian harga yang diterapkan di Ibu Kota.
Memasuki akhir tahun, tepatnya pada Desember 2025, BPS mencatat inflasi bulanan di Jakarta sebesar 0,33% (month to month/mtm). Angka ini memang menunjukkan peningkatan dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 0,27% (mtm), namun tetap jauh lebih rendah dari inflasi nasional di angka 0,64% (mtm). Bahkan, pencapaian ini menempatkan inflasi Jakarta sebagai yang terendah di Pulau Jawa. Iwan Setiawan menjelaskan dalam keterangan resminya pada Selasa (6/1/2026) bahwa secara keseluruhan, inflasi Jakarta sepanjang 2025 yang sebesar 2,63% (yoy) memang lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 2,92% (yoy), sebuah indikator keberhasilan pengendalian harga.
Penyebab utama inflasi bulanan pada Desember 2025 ini utamanya bersumber dari tiga kelompok pengeluaran, yaitu Makanan, Minuman, dan Tembakau; Transportasi; serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Fluktuasi harga pada komoditas kunci di kelompok-kelompok ini menjadi pemicu utama.
Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang inflasi paling dominan pada Desember 2025, dengan kenaikan mencapai 1,07% (mtm). Angka ini melonjak signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 0,20% (mtm). Tekanan inflasi pada kelompok ini sebagian besar bersumber dari lonjakan harga daging ayam ras dan cabai rawit. Kenaikan ini dipicu oleh peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), diiringi dengan kenaikan harga live bird serta terbatasnya pasokan cabai rawit dari daerah sentra akibat intensitas curah hujan yang tinggi.
Meski demikian, laju inflasi dari kelompok ini sedikit tertahan oleh penurunan harga cabai merah. Hal ini berkat pasokan yang melimpah dari beberapa daerah sentra yang memasuki musim panen. Selain itu, komoditas ikan mas dan susu cair kemasan juga mencatat penurunan harga, meskipun dengan kontribusi yang sangat kecil dalam menahan laju inflasi.
Selanjutnya, kelompok Transportasi juga menunjukkan peningkatan inflasi sebesar 0,65% (mtm), lebih tinggi dari 0,29% (mtm) pada bulan sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan oleh penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang berlaku efektif sejak 1 Desember 2025, serta peningkatan mobilitas dan penggunaan angkutan antar kota selama periode HBKN Nataru.
Sementara itu, emas perhiasan tetap menjadi salah satu kontributor inflasi di Jakarta, meskipun dengan laju kenaikan yang lebih moderat. Pada Desember 2025, emas perhiasan mencatat inflasi sebesar 1,59% (mtm), turun drastis dari 8,73% (mtm) di bulan sebelumnya. Pergerakan harga ini selaras dengan tren harga emas global yang bertahan di level tinggi, meski dengan kecepatan kenaikan yang melambat. Kondisi ini turut memengaruhi kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, yang mencatat inflasi sebesar 0,49% (mtm), lebih rendah dari 2,17% (mtm) pada bulan sebelumnya.
Di tengah tekanan inflasi, Jakarta juga mengalami deflasi pada kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,06% (mtm). Deflasi ini terutama dipengaruhi oleh penurunan harga telepon seluler, meskipun dampaknya sangat kecil terhadap inflasi keseluruhan.
Keberhasilan Jakarta dalam menjaga inflasi tetap terkendali, khususnya menjelang periode krusial HBKN Nataru, tidak terlepas dari sinergi kuat dan komitmen Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta. Iwan Setiawan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas harga.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui serangkaian program strategis yang efektif. Di antaranya adalah Program Pangan Bersubsidi dan berbagai Program Pangan Murah yang secara aktif diselenggarakan. Sebagai contoh konkret, Perumda Pasar Jaya menghadirkan cabai asal Aceh melalui program Pangan Murah, sementara TPID Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian mengadakan “Aksi Cabai Harga Petani” di Jakarta Selatan. Inisiatif-inisiatif ini merupakan upaya nyata untuk menstabilkan harga cabai di pasaran.
Selain itu, aspek komunikasi publik juga menjadi perhatian utama, terutama menjelang Nataru. Melalui penyebarluasan iklan layanan masyarakat tentang belanja bijak yang melibatkan pimpinan daerah dan lembaga di radio serta media sosial, masyarakat diedukasi untuk membuat keputusan belanja yang lebih cerdas. Bank Indonesia pun turut serta aktif dalam upaya edukasi ini, salah satunya melalui podcast “Rabu Belajar Pemprov DKI Jakarta” yang mengusung tema “Belanja Hemat dengan Transaksi yang CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal)”.
Menatap ke depan, Iwan Setiawan menegaskan bahwa sinergi melalui strategi 4K—yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif—akan terus diperkuat. Fokus utamanya adalah memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga pangan di Ibu Kota.
Upaya masif ini juga akan semakin dimantapkan dengan dukungan penuh dari pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), yang menjadi langkah nyata dalam mengendalikan harga pangan di tingkat nasional. Dengan berlanjutnya sinergi yang solid ini, capaian inflasi Jakarta yang terkendali dengan baik pada tahun 2025 diharapkan tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga diperkuat di tahun 2026, demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi regional.
