Ketegangan geopolitik kembali memanas setelah Militer Iran dilaporkan telah menutup kembali Selat Hormuz. Langkah krusial ini diumumkan oleh media pemerintah Iran, IRIB, pada Sabtu (18/4) waktu setempat, menandai klaim Iran untuk mengambil kendali penuh atas jalur maritim strategis tersebut.
Keputusan penutupan ini dipicu oleh tuduhan Markas Besar Militer Pusat Iran bahwa Amerika Serikat gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan sebelumnya. “Iran setuju untuk mengizinkan sejumlah terbatas kapal melintas melalui Selat Hormuz sesuai dengan kesepakatan. Namun, Amerika Serikat tidak memenuhi kewajibannya. Akibatnya, Selat Hormuz kini kembali ditutup dan setiap pelayaran harus mendapatkan persetujuan dari Iran,” demikian pernyataan tegas yang dikutip IRIB.
Implikasi dari langkah ini segera terasa. Pantauan dari MarineTraffic menunjukkan bahwa sejumlah besar kapal terpaksa berbalik arah, kembali ke pelabuhan asal mereka, mengindikasikan dampak langsung pada lalu lintas pelayaran internasional.
Keputusan ini tampaknya sejalan dengan peringatan sebelumnya dari Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf. Melalui platform X, Ghalibaf pernah mengkritik Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menyatakan bahwa “Trump membuat tujuh klaim dalam satu jam, dan ketujuhnya salah.” Ia juga menegaskan, dengan “berlanjutnya blokade (Amerika Serikat),” Selat Hormuz “tidak akan tetap terbuka,” memberikan konteks retoris terhadap penutupan terbaru ini.
Baca juga:
- Trump Potensi Pimpin Delegasi Negosiasi AS, Klaim Iran Mau Akhiri Program Nuklir
- Mengukur Campur Tangan Danantara di Penyehatan BUMN Karya, Seberapa Dampaknya?
- Evaluasi MBG, Prabowo Minta Makan Bergizi Dibagikan Selektif Bagi yang Tak Mampu
Menariknya, langkah penutupan ini kontras dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Sehari sebelumnya, pada Jumat (17/4), Araghchi justru mengumumkan bahwa lalu lintas komersial dan perkapalan di Selat Hormuz akan dibuka secara penuh, menyusul berlangsungnya gencatan senjata. Perbedaan sikap ini menyoroti dinamika kompleks dalam kebijakan luar negeri Iran.
Di sisi lain, di tengah eskalasi di Selat Hormuz, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terpisah melontarkan klaim signifikan. Trump menyatakan bahwa Iran telah setuju untuk menangguhkan program nuklirnya tanpa batas waktu. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan mencairkan aset Iran yang sebelumnya telah dibekukan.
Menurut laporan Bloomberg News, Trump mengindikasikan bahwa pembicaraan langsung dengan Iran untuk mencapai penghentian perang secara permanen berpotensi terjadi akhir pekan ini. Meskipun demikian, laporan tersebut tidak merinci siapa yang akan memimpin delegasi Amerika Serikat dalam negosiasi penting ini.
Trump bahkan menyatakan kemungkinan dirinya akan terbang ke Pakistan untuk menandatangani kesepakatan yang diharapkan. Dalam wawancara telepon singkat dengan Bloomberg News pada Sabtu (18/4), Trump mengungkapkan optimismenya, “Sebagian besar poin utamanya telah disepakati, dan prosesnya akan cepat.”
Namun, harapan ini muncul setelah putaran pertama negosiasi yang berlangsung akhir pekan sebelumnya gagal mencapai kesepakatan, meski pembicaraan berjalan cukup lama. Gencatan senjata selama dua pekan yang ditengahi oleh Pakistan juga dijadwalkan akan berakhir pada awal pekan depan, menambah urgensi pada potensi perundingan baru.
Mengenai durasi moratorium program nuklir Iran, Trump menegaskan bahwa penghentian tersebut tidak akan memiliki jangka waktu tertentu, membantah spekulasi 20 tahun. Meskipun demikian, rincian pasti dari kesepakatan yang sedang dibahas masih belum dapat dikonfirmasi secara detail.
Wawancara Trump ini terjadi hanya beberapa jam setelah Axios melaporkan adanya pertimbangan untuk mencairkan dana Iran sebesar 20 miliar dolar AS yang dibekukan, sebagai imbalan atas penyerahan cadangan uranium dari Teheran. Namun, Trump secara tegas membantah bahwa pencairan dana tersebut sedang dipertimbangkan, menambah kerumitan dalam situasi negosiasi.
Selain isu Iran, Presiden AS juga menyinggung gencatan senjata Lebanon-Israel yang tercapai berkat mediasi Amerika Serikat. Trump menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk membantu mengembangkan gencatan senjata tersebut menjadi sebuah kesepakatan yang berkelanjutan.
“Kita tidak akan terus mengebom Lebanon dan kita tidak akan membiarkan pihak lain melakukannya. Kita akan memperbaiki Lebanon,” pungkas Presiden AS, menegaskan peran Amerika Serikat dalam stabilitas regional.
