BANYU POS JAKARTA. Aktivitas penghimpunan dana di pasar modal Indonesia terus menunjukkan geliat yang signifikan, dengan skema penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau lebih dikenal sebagai rights issue menjadi primadona.
Hingga 17 April 2026, data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat bahwa setidaknya tiga perusahaan tercatat telah berhasil merampungkan rights issue dengan total nilai mencapai Rp 3,75 triliun. Fenomena ini menunjukkan optimisme emiten dalam memperkuat struktur permodalan.
Sejumlah emiten lain juga tengah bersiap. Beberapa di antaranya telah mengantongi restu dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk segera melaksanakan aksi korporasi ini, sementara yang lain baru memasuki tahap penerbitan prospektus, menandakan antusiasme yang berkelanjutan di pasar.
Salah satu emiten yang baru saja mendapatkan lampu hijau adalah PT Asuransi Digital Bersama Tbk (YOII). Pada 15 April 2026, RUPS YOII menyetujui penerbitan 684,93 juta saham baru dengan harga Rp 100 per saham.
Dari aksi korporasi ini, YOII diperkirakan akan meraup dana segar senilai Rp 68,49 miliar. Mayoritas dana yang terkumpul direncanakan akan dialokasikan untuk biaya pemasaran, sementara sisanya akan menopang pengembangan aplikasi serta peningkatan Sumber Daya Manusia.
Rahmat Dwiyanto, Sekretaris Perusahaan Asuransi Digital Bersama, menjelaskan bahwa rights issue dianggap sebagai mekanisme paling optimal saat ini. Pilihan ini krusial, terutama untuk memenuhi persyaratan POJK 23/2023 yang mengatur mengenai ekuitas.
“Apabila kami memilih pendanaan melalui pinjaman, YOII memang akan memperoleh likuiditas, namun hal tersebut tidak akan memenuhi persyaratan ekuitas, mengingat pinjaman akan dicatat sebagai liabilitas sesuai Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku,” terang Rahmat kepada Kontan akhir pekan lalu.
Lebih lanjut, Rahmat menambahkan bahwa skema rights issue juga membuka peluang bagi para pemegang saham eksisting dan investor publik untuk turut berpartisipasi aktif dalam rencana pengembangan serta proyeksi pertumbuhan bisnis YOII ke depan.
“Dari sudut pandang manajemen, keunggulan utama rights issue adalah kemampuannya untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan secara langsung dan berkelanjutan, tanpa harus meningkatkan risiko keuangan YOII,” pungkasnya.
Tren rights issue juga diikuti oleh PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO), yang telah memperoleh persetujuan dari pemegang sahamnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 8 April 2026. RMKO berencana menghimpun dana segar sebesar Rp 159,99 miliar melalui penerbitan 457,14 juta saham baru.
Direktur Keuangan Royaltama Mulia Kontraktorindo, Elbert, membeberkan alasan di balik pemilihan rights issue. Salah satunya adalah posisi perusahaan yang berada pada fase post-investment stage, yang menuntut fleksibilitas tinggi dalam aspek keuangan dan operasional RMKO.
Elbert menjelaskan, “Rights issue secara signifikan memperkuat struktur permodalan perusahaan sekaligus mempertahankan fleksibilitas arus kas. Berbeda dengan pinjaman atau obligasi yang cenderung membatasi ruang gerak operasional Perseroan akibat beban bunga dan berbagai ketentuan (covenant) yang mengikat.”
Selain rights issue, penerbitan obligasi juga menjadi alternatif pendanaan yang diminati ketimbang mengandalkan pinjaman perbankan. Data BEI per 17 April 2026 menunjukkan, sebanyak 52 emiten telah menerbitkan obligasi dari 35 penerbit Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS), dengan nilai total mencapai Rp 57,16 triliun.
Salah satu emiten yang memilih strategi pendanaan ganda, yaitu melalui rights issue dan obligasi, adalah PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA). Perusahaan ini baru saja mendapatkan restu pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 16 April 2026.
Rencananya, dana yang diperoleh dari penerbitan sekitar 1,39 miliar saham baru ini akan dialokasikan untuk mendukung pengembangan dan ekspansi bisnis TOBA. Fokus utamanya adalah pada sektor pengolahan limbah, energi terbarukan, dan kendaraan listrik, selaras dengan visi transisi energi hijau.
Di samping itu, TOBA juga bersiap menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap III Tahun 2026. Obligasi ini memiliki jumlah pokok sebesar Rp 175 miliar, dengan masa penawaran umum dijadwalkan pada 4–7 Mei 2026, jika tidak ada kendala.
Obligasi tersebut menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran pokok obligasi akan dilakukan secara penuh pada tanggal pelunasan, yaitu 13 Mei 2033.
Mirza Hippy, SVP Corporate Finance & Investor Relations TBS Energi Utama, menegaskan bahwa sebagai bagian integral dari strategi transisi perusahaan menuju energi hijau, TOBA senantiasa mengevaluasi berbagai instrumen pendanaan, baik melalui ekuitas maupun pinjaman.
Mirza menambahkan, sepanjang tahun 2025 dan 2026, TOBA telah aktif menerbitkan Obligasi Berkelanjutan dalam tiga tahap. Perusahaan telah mengantongi izin untuk menggelar Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama dengan total dana yang diperbolehkan hingga Rp 800 miliar. Obligasi Tahap I Tahun 2025 diterbitkan dengan jumlah pokok Rp 125 miliar, diikuti oleh Tahap II pada tahun yang sama dengan jumlah pokok Rp 500 miliar.
“Persetujuan rights issue yang kami terima dalam RUPSLB merupakan salah satu opsi strategis. Ini memberikan fleksibilitas bagi kami untuk memperkuat struktur keuangan perusahaan jika memang diperlukan,” ujar Mirza kepada Kontan, Jumat (17/4).
Namun, Mirza juga menekankan bahwa sebelum eksekusi rights issue, TOBA akan terus memantau dan mengevaluasi kondisi pasar modal yang dinamis serta minat calon investor, sembari selalu mengedepankan kepentingan terbaik bagi seluruh pemegang saham.
Menanggapi fenomena ini, Budi Frensidy, Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, menyoroti sejumlah keunggulan rights issue. Menurutnya, skema ini memungkinkan perusahaan untuk menghimpun dana tanpa harus terbebani bunga pinjaman dan tanpa menekan arus kas operasional, berbeda dengan pinjaman bank atau penerbitan obligasi.
Budi menjelaskan, “Dari perspektif neraca keuangan, rights issue memberikan dampak positif karena secara langsung menambah ekuitas dan memperbaiki rasio leverage perusahaan. Hal ini juga berpotensi membantu emiten dalam meningkatkan free float saham di pasar.”
Meskipun secara kas, biaya yang dikeluarkan untuk rights issue terasa lebih ringan, Budi mengingatkan bahwa bukan berarti selalu lebih murah. Terdapat biaya implisit berupa potensi dilusi bagi para pemegang saham lama yang tidak ikut serta dalam aksi korporasi ini.
Namun, Budi menambahkan, dari segi kemudahan, rights issue seringkali lebih unggul. Terutama jika terdapat standby buyer atau pemegang saham pengendali yang siap menyerap saham baru, maka kepastian perolehan dana akan menjadi jauh lebih tinggi.
“Pilihan emiten untuk melakukan rights issue ketimbang berutang juga bisa diartikan bahwa emiten merasa harga sahamnya saat ini berada pada level yang baik dan tidak sedang dihargai rendah oleh pasar,” simpul Budi.
