JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengonfirmasi bahwa sumber pembiayaan gaji manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama dua tahun ke depan. Keputusan ini menunjukkan dukungan awal pemerintah terhadap inisiatif penting tersebut.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, menjelaskan bahwa skema pembiayaan ini telah dibahas secara komprehensif oleh lintas kementerian dan lembaga (K/L). “Untuk dua tahun pertama, pembiayaan gaji manajer Kopdes Merah Putih akan diupayakan dari APBN,” tegas Askolani saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, usai Konferensi Pers APBN KiTA, Selasa (5/5). Pernyataan ini menegaskan langkah konkret pemerintah dalam mendukung keberlanjutan koperasi desa.
Lebih lanjut, Askolani menguraikan bahwa dukungan APBN tidak hanya terbatas pada gaji, tetapi juga mencakup biaya proses rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih. Dana ini akan dialokasikan dari anggaran masing-masing kementerian/lembaga yang terlibat, seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), serta Danantara. “Untuk kegiatan rekrutmennya kembali ke masing-masing K/L. Untuk penerimaan pegawainya nanti ada BKN, Kementerian PANRB, dan Danantara,” jelasnya, menggambarkan sinergi antarlembaga.
Setelah periode dua tahun dukungan dari APBN berakhir, pembiayaan gaji manajer Kopdes Merah Putih akan dialihkan sepenuhnya ke sumber internal koperasi. Askolani menerangkan bahwa skema pembiayaan dari APBN ini merupakan bentuk “jembatan awal” atau bridging. Tujuannya adalah agar koperasi memiliki waktu untuk berkembang, beroperasi secara mandiri, dan mampu menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diharapkan menjadi cukup kuat untuk membiayai operasionalnya sendiri.
“Jika mereka (manajer) lulus seleksi, rencana pemerintah adalah mendukung mereka dari APBN selama dua tahun pertama. Setelah dua tahun, mereka akan menggunakan dana operasional dari KDMP,” ungkap Askolani. Ia menambahkan, “Mudah-mudahan setelah dua tahun, KDMP sudah mulai eksis dan untung. Jadi, ini adalah bridging awal yang didukung APBN untuk dua tahun pertama.” Dukungan ini sejalan dengan upaya Agrinas Pangan Nusantara untuk memastikan KDMP dapat berjalan optimal, survive, dan mampu mendanai pegawainya setelah masa transisi tersebut.
Meski demikian, Askolani belum bisa membeberkan detail rinci mengenai alokasi anggaran spesifik dari APBN. Ia menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam tahap pembahasan internal di lingkungan Kementerian Keuangan. “Nanti detail dari APBN-nya akan didiskusikan di internal Kemenkeu,” tuturnya, mengindikasikan bahwa perhitungan final masih memerlukan finalisasi.
Sementara itu, sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas, sempat memastikan bahwa pembayaran gaji pegawai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan dilakukan oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara. Namun, pada saat itu, ia belum dapat merinci skema gaji maupun sumber dananya. “Mengenai skema gaji, nanti akan disampaikan oleh Kementerian Keuangan pada saatnya. Karena Agrinas, jadi Agrinas Pangan yang akan membayar,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (4/5). “Tapi uangnya dari mana, itu nanti akan dijelaskan,” imbuhnya. Pernyataan terbaru dari Kemenkeu kini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sumber pembiayaan awal tersebut.
