BANYU POS SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra secara tegas merespons pemberitaan media massa internasional The Economist. Media tersebut melontarkan kritik terhadap sejumlah program prioritas pemerintah yang dinilai membebani kondisi fiskal Indonesia.
Yusril berpandangan bahwa analisis yang kerap muncul dari media asing seringkali menyimpan agenda tersirat. Tujuannya tak lain adalah untuk melemahkan posisi tawar ekonomi Indonesia di kancah global. Menurutnya, kritik terhadap kebijakan fiskal dan program-program strategis tersebut seolah-olah berupaya mengarahkan Indonesia kembali pada struktur ekonomi masa lalu yang kurang optimal, di mana negara ini sangat bergantung pada ekspor komoditas mentah tanpa nilai tambah.
“Karena itu, tidak ada bangsa di dunia ini yang suka melihat Indonesia ini tetap kuat, tumbuh, dan berkembang. Kritik The Economist kemarin tentang ekonomi Indonesia, saya baca berulang-ulang, ujung-ujungnya ya mau mengembalikan kita seperti era Pak Harto (Soeharto). Artinya, bangsa kita ini hanya jadi bangsa pengekspor bahan-bahan mentah yang nilai ekonominya tidak sebanding ketika sudah menjadi produk-produk mesin dan teknologi di zaman modern sekarang,” tegas Yusril di Universitas Negeri Surabaya, Selasa (19/5/2026).
Mengenang kembali masa lalu, Yusril menceritakan bahwa sesaat sebelum badai krisis moneter mengguncang pada medio 1997-1998, pemerintahan era Presiden Soeharto disebutnya berhasil membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia meroket hingga angka 8%. Kala itu, Indonesia nyaris menyandang julukan Macan Asia, salah satu raksasa kekuatan ekonomi terpenting di Benua Asia. “Saya ingat betul pada waktu Pak Harto, hampir kita ini sudah menjadi the Asian Tiger tahun 1997, kekuatan ekonomi terpenting di Asia pada waktu itu. Kenapa? Pak Harto bisa naikkan pertumbuhan ekonomi itu sampai 8% pada waktu itu,” kenangnya.
Namun, pasca-fase “tinggal landas” ketika perekonomian Indonesia tumbuh pesat, serangkaian peristiwa tak terduga sekonyong-konyong menyebabkan nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat, jatuh terpuruk hingga titik nadir. Dalam situasi kacau balau yang terjadi begitu cepat, International Monetary Fund (IMF) hadir menawarkan bantuan untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis moneter 1997-1998. Mereka menyediakan pinjaman senilai US$43 miliar melalui surat kesediaan (Letter of Intent/LoI) paket bantuan selama lima tahun, disertai sejumlah usulan dan rekomendasi untuk perbaikan ekonomi RI.
Namun, tawaran tersebut baru dapat terealisasi jika pemerintah saat itu memenuhi beberapa persyaratan krusial. Yusril, yang pada masa itu bertugas sebagai penulis naskah pidato kepresidenan, mengungkapkan salah satu syarat yang harus dipenuhi Presiden Soeharto adalah bersedia menghentikan pendanaan terhadap aktivitas industri pesawat dalam negeri yang diemban oleh Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) – kini dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia (PTDI) – yang saat itu dikepalai oleh B.J. Habibie, yang kelak menjadi suksesor Soeharto sebagai presiden.
“Karena tidak bisa, diguncang kita dengan mata uang, berantakan semua. Ketika kita kalang kabut, IMF datang. Saya menjadi saksi sejarah bersama Pak Moerdiono (Mensesneg) pada waktu itu. Bagaimana IMF mengatakan, ‘Kami akan membantu Indonesia’. Kita itu ibaratnya bayi lahir, enggak dewasa masuk inkubator. Dia (IMF) akan bantu kita, tapi dengan beberapa permintaan. Salah satu permintaannya dana untuk pengembangan IPTN ditahan oleh kita,” bebernya. Persyaratan yang akhirnya mau tidak mau dipenuhi oleh Presiden Soeharto tersebut, demi menyelamatkan perekonomian negara yang terpuruk, berujung pada stagnasi industri dirgantara Tanah Air.
Yusril Ihza Mahendra membayangkan, seandainya pendanaan terhadap IPTN tetap berlanjut, Indonesia sangat mungkin telah mengembangkan industri pesawat tempur secara mandiri. “Kenapa? Orang-orang [negara] Barat itu tidak akan pernah mau Indonesia itu mampu menjadi negara yang masuk ke era teknologi. Kenapa? Kalau IPTN punya pengembangan terus, Indonesia akan bisa, mungkin hari ini kita sudah bisa bikin pesawat tempur sendiri. Kenapa? Kita digagalkan di sini. Sudah saya bilang harus paham di sini,” tegasnya dengan nada prihatin.
Oleh sebab itu, Yusril mengingatkan segenap masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh narasi asing yang bertujuan mendiskreditkan visi serta program pemerintah yang memiliki niat baik. Mantan Menteri Kehakiman era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut pun menekankan pentingnya mencapai kedaulatan ekonomi dan kemandirian teknologi agar Indonesia dapat segera keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap) dan tidak terus-menerus mendewakan perspektif yang berasal dari luar negeri. “Jangan kita menggantungkan nasib kita ini kepada bangsa lain. Enggak ada yang akan menolong kita itu, kecuali kita sendiri. Ya, jangan kita maki-maki bangsa sendiri, negara kita sendiri, muji-muji bangsa lain. Bahaya itu. Mentalitas seperti itu terburuk. Kita yang harus memperbaiki apa yang kurang pada bangsa kita ini,” pungkasnya.
