Bursa Efek Indonesia (BEI) memasang target ambisius hingga 2030. Bursa menargetkan jumlah perusahaan tercatat mencapai 1.100 emiten sekaligus membawa pasar modal Indonesia masuk ke jajaran 10 bursa terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar.
Saat ini, terdapat 963 perusahaan tercatat di BEI. Artinya, bursa perlu menarik sekitar 137 perusahaan baru dalam empat tahun ke depan, atau sedikitnya 35 emiten baru setiap tahun hingga 2030. Angka itu belum lagi memasukkan emiten-emiten yang berpotensi atau akan melakukan delisting selama periode tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi, menilai target tersebut masih realistis. Menurut dia, bertambahnya jumlah perusahaan tercatat akan mendirong peningkatan kapitalisasi pasar sehingga memperbesar peluang Indonesia mencapai target itu.
“Indonesia saat ini sudah berada pada posisi 20 besar dalam besaran kapitalisasi pasar dan nilai transaksi,” ujar Hasan, dikutip Senin (3/8).
Baca juga:
- Robert Budi Hartono Jadi Pengendali Tunggal BCA (BBCA), Ini Sebabnya
- Aksi Greenpeace Warnai GIIAS, Desak Produsen EV Tolak Nikel Raja Ampat
- Jadwal Siaran Langsung Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026 dan Prediksi Skor
Dia menuturkan, dengan bertambahnya sekitar 150 perusahaan baru yang berkualitas, kapitalisasi pasar akan meningkat secara signifikan. Menurutnya, target tersebut dapat dicapai apabila pertumbuhan perusahaan tercatat terus terjaga, disertai pendalaman pasar serta peningkatan transparansi dan tata kelola.
Berdasarkan data perdagangan Senin (3/8) pukul 09.50 WIB, kapitalisasi pasar BEI mencapai Rp 10.971 triliun. Nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan kapitalisasi pasar yang sempat mencapai sekitar Rp 15.000 triliun pada 2025.
Namun, tantangan jangka pendek masih cukup besar. Hingga awal Agustus 2026, baru enam perusahaan yang melantai di BEI sepanjang tahun ini. Jumlah itu merosot dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 18 emiten baru.
Managing Director of Research Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su mengatakan, minat perusahaan untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham (IPO) sebenarnya masih tinggi. Namun banyak calon emiten memilih menunggu momentum pasar yang lebih kondusif.
Menurut dia, di tengah fluktuasi pasar dan berbagai transformasi di industri pasar modal, sejumlah perusahaan mengambil sikap wait and see agar valuasi dan proses penawaran saham dapat berlangsung lebih optimal.
“Faktor kondisi pasar, kesiapan kinerja perusahaan, valuasi, serta momentum industri juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan waktu pelaksanaan IPO,” ujarnya kepada Katadata.co.id.
Apa Benar Target Masih Realistis?
Meskipun realisasi IPO tahun ini masih rendah, target rata-rata 35 emiten baru per tahun sebenarnya bukan hal yang mustahil jika melihat rekam jejak beberapa tahun terakhir.
Pada 2025, terdapat 26 perusahaan yang melakukan IPO dengan dana yang dihimpun mencapai Rp 18,11 triliun. Walaupun jumlah emiten menurun, target perusahaan mercusuar (lighthouse company) justru terlampaui dari target lima menjadi enam perusahaan.
Pada 2024, sebanyak 41 perusahaan melantai di BEI dengan total dana yang dihimpun sekitar Rp 14,35 triliun. Sementara itu, 2023 menjadi tahun paling produktif dalam sejarah pasar modal Indonesia. Sebanyak 79 perusahaan mencatatkan saham perdana di BEI, menjadi rekor IPO terbanyak sepanjang masa di Tanah Air.
Direktur Trimegah Sekuritas, Anung Rony Hascaryo, menilai lesunya IPO tahun ini lebih dipengaruhi kondisi pasar dibandingkan transformasi yang dilakukan BEI.
“Saya rasa konteksnya bukan di bursanya. Memang kondisi pasar saham sedang cukup menantang,” kata Anung kepada Katadata.co.id.
Menurut dia, emiten masih menginginkan valuasi terbaik sebelum melantai di bursa. Karena itu, sebagian memilih menunggu waktu yang lebih tepat, bukan membatalkan rencana IPO. Anung menambahkan, kondisi tersebut berbeda dengan pasar obligasi yang hingga saat ini masih relatif stabil.
MSCI Jadi Tantangan Lainnya
Selain mengejar target jumlah emiten, BEI juga masih menghadapi tantangan menjaga kepercayaan investor global. Saat ini, pasar modal Indonesia masih berada dalam pemantauan lembaga pengindeks global MSCI dan FTSE Russell terkait isu transparansi, struktur kepemilikan saham serta dugaan perdagangan yang terkonsentrasi.
Isu tersebut menjadi krusial karena Indonesia masih menghadapi risiko penurunan status dari emerging market menjadi frontier market. MSCI bahkan masih membekukan proses rebalancing saham Indonesia pada peninjauan Agustus 2026.
Dalam MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis Juni lalu, MSCI memang masih mempertahankan Indonesia sebagai pasar berkembang. Namun lembaga tersebut menyatakan akan mempertimbangkan membuka konsultasi penurunan status apabila hingga MSCI Index Review November 2026 belum terdapat perbaikan yang memadai.
Perhatian utama MSCI masih tertuju pada transparansi struktur kepemilikan saham, akurasi perhitungan free float, serta dugaan perdagangan yang terkoordinasi. Menurut MSCI, persoalan tersebut memengaruhi kualitas pembentukan harga dan tingkat investability pasar Indonesia.
Di sisi lain, MSCI mengapresiasi berbagai reformasi yang dilakukan regulator, seperti peningkatan keterbukaan data pemegang saham, klasifikasi investor yang lebih terperinci, penerapan kerangka high shareholding concentration (HSC) hingga rencana peningkatan batas minimum free float menjadi 15%.
Kendati demikian, bagi investor global, implementasi kebijakan dinilai jauh lebih penting dibandingkan sekadar pengumuman regulasi. Karena itu, MSCI akan terus mengevaluasi efektivitas reformasi tersebut sebelum mengambil keputusan pada peninjauan indeks November 2026.
Dengan begitu, jalan BEI menuju target 1.100 emiten dan masuk 10 besar bursa dunia tidak hanya bergantung pada banyaknya perusahaan yang melakukan IPO. Keberhasilan reformasi pasar modal untuk meningkatkan transparansi, likuiditas dan kepercayaan investor global juga akan menjadi faktor penentu.
