Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintah mampu menangani bencana di sejumlah daerah, termasuk di Aceh dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir,” kata Prabowo saat memberikan Perayaan dalam acara peluncuran Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt Peak (GWp) di Monumen Operasi Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8).
Dalam berbagai hal, Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi berbagai cobaan, termasuk bencana di sejumlah wilayah. Dia menyebut pemerintah telah mengerahkan kekuatan besar untuk menangani kondisi tersebut.
“Kita telah mengerahkan kekuatan yang sangat besar, kita telah menunjukkan negara kita kuat,” kata Prabowo.
Ia menyebut pemerintah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor udara, ratusan pompa udara, serta ribuan personel untuk menangani bencana.
“Saya besar hati, saya bangga dengan prestasi petugas-petugas kita di lapangan. Ini saya sampaikan pada kesempatan ini karena kita walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita menghadapi rintangan, rintangan, kita kuat, kita mampu,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran negara dalam penanganan bencana ditunjukkan melalui berbagai unsur pemerintah. Prabowo menyebut kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, BNPB, serta kementerian yang menangani lingkungan hidup dan kehutanan turut bekerja dalam penanganan bencana.
Prabowo mengatakan penanganan bencana di sejumlah lokasi saat ini mulai teratasi dan termitigasi. Dia berharap seluruh persoalan tersebut dapat diselesaikan dalam satu hingga dua pekan.
“Sekarang saya kira sudah mulai teratasi, termitigasi di beberapa tempat. Saya kira saya berharap dalam satu dua minggu ini bisa menyelesaikan semuanya,” katanya.
Prabowo Singgung Korupsi
Prabowo kemudian mengumumkan kemampuan pemerintah mengerahkan berbagai peralatan dan personel dengan kondisi keuangan negara. Ia menganalisis sumber pembiayaan pemerintah untuk menyediakan berbagai peralatan yang digunakan dalam penanganan bencana.
“Bagaimana kita sekarang bisa mengatasi masalah, bisa punya ratusan helikopter, bisa mengatasi alat berat, kalau kita tidak punya uang? Dari mana uang itu?” kata Prabu.
Menurutnya, salah satu sumber kemampuan tersebut berasal dari upaya pemerintah menyelamatkan keuangan negara dari praktik korupsi.
“Uang itu dari yang kita selamatkan dari korupsi-korupsi yang berjalan selama ini. Kita hentikan kebocoran-kebocoran itu,” ujarnya.
Prabowo mengatakan pemerintah belum puas dengan upaya yang telah dilakukan dan akan terus memperketat pengelolaan keuangan negara. Ia juga menegaskan penyelewengan dan korupsi harus diberantas hingga ke akar-akarnya.
Menurutnya, seluruh kekayaan dan aset bangsa harus dikelola dengan baik dan jujur untuk kepentingan rakyat. Karena itu, penyelewengan, korupsi, harus kita perangi, harus kita berantas sampai ke akar-akarnya, ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghimpun seluruh kekuatan negara dalam menghadapi berbagai persoalan. Prabowo mengatakan seluruh aset dan kekayaan bangsa harus dikelola dengan sebaik-baiknya serta dilandasi rasa tanggung jawab terhadap masyarakat.
“Kekuatan negara pada intinya adalah bahwa semua aset bangsa, semua kekayaan bangsa, harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan dasar patriotisme cinta tanah air, cinta rakyat, rasa tanggung jawab yang sangat besar,” ujarnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menilai pemerintah daerah masih bisa menangani dampak gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan bantuan pemerintah pusat. Saat meninjau lokasi terdampak bencana alam tersebut, bendahara negara berkomunikasi dengan kepala daerah di sana.
Ia meminta bupati untuk menggunakan terlebih dahulu anggaran yang tersedia untuk penanganan bencana. Jika nantinya terdapat kekurangan, Purbaya meminta Bupati untuk meminta anggaran tambahan kepadanya.
“ Approach -nya mungkin mirip dengan Aceh, tapi kita lihat betapa parahnya bencana di sini, apakah perlu Satgas khusus atau tidak perlu,” kata Purbaya dalam keterangannya, Rabu (19/8).
Purbaya menilai, untuk penanganan bencana di NTT agar diselesaikan Pemda terlebih dahulu, dengan bantuan pemerintah pusat. Ia membandingkan kondisi dengan dampak bencana yang terjadi di Aceh pada akhir 2025.
Di sisi lain, Purbaya memastikan ketersediaan anggaran untuk tanggap bencana cukup. Purbaya menyatakan, pemerintah menganggarkan hingga Rp 5 triliun untuk kebutuhan tanggap bencana. Dana tersebut masuk ke dalam pos Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kalau itu BNPB, kami menyediakan cukup banyak. Harusnya sih kami bisa menyediakan sampai Rp 5 triliun ya, tapi kita akan menunggu permintaan dari BNPB seperti apa,” kata Purbaya.
