Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) dalam tiga tahun. Target ini disampaikan Prabowo saat peluncuran dan melakukan groundbreaking Program PLTS 100 GWp di Monumen Operasi Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8).
Prabowo mengatakan target pembangunan PLTS 100 GW merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat swasembada dan kedaulatan energi nasional. “Kita tidak main-main, target kita adalah 100 Gigawatt dalam tiga tahun,” kata Prabowo dalam acara peluncuran Program PLTS 100 GWp yang disiarkan secara berani, Selasa (25/8).
Menurut dia, skala program tersebut sangat besar. Prabowo membandingkan target PLTS 100 GW dengan total kapasitas pembangkit listrik Indonesia saat ini yang diperkirakan mencapai sekitar 88 GW.
“Seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt. Seluruhnya, dari batu bara, dari minyak, dari gas, dari geotermal, semuanya 88 gigawatt. Kita akan bangun 100 gigawatt,” ujarnya.
Ia juga membayangkan proyek tersebut dapat selesai dalam dua tahun jika seluruh kementerian dan lembaga terkait mampu bekerja sesuai target.
Prabowo mengatakan pengembangan energi surya merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mencapai kemandirian energi. Dia menargetkan Indonesia tidak lagi bergantung pada impor minyak seiring dengan pengembangan energi terbarukan, panas bumi, gas, serta peningkatan produksi minyak.
“Kita tidak boleh mengimpor lagi satu barel pun minyak,” kata Prabowo.
Investasi Proyek PLTS 100 GWp Capai Rp 1.140 Triliun
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW membutuhkan investasi sekitar US$ 73 miliar atau Rp 1.140 triliun.
Bahlil memroyeksikan, investasi tersebut dapat menghasilkan efisiensi subsidi sekitar Rp 73,9 triliun setiap tahun.
“Ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih 5,52 juta lapangan kerja,” kata Bahlil.
Bahlil juga membayangkan program PLTS 100 GW dapat menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Nilai ekonomi karbon dari penurunan emisi tersebut mencapai sekitar Rp 6,31 triliun.
Dalam program fact sheet , pemerintah menyebutkan investasi sebesar Rp 1,140 triliun tersebut akan digunakan untuk pengembangan PLTS secara nasional, termasuk penggantian pembangkit listrik berbasis diesel, elektrifikasi perdesaan dan desa produktif, penguatan jaringan listrik, serta pengembangan kawasan industri.
Untuk merealisasikan investasi tersebut, pemerintah akan mengutamakan keterlibatan badan usaha melalui skema Independent Power Producer (IPP). Bahlil mengatakan apabila harga yang ditawarkan IPP kompetitif, proyek akan diberikan kepada pengembang swasta.
Namun, apabila tidak ada investor yang berminat atau harga yang ditawarkan tidak kompetitif, pemerintah membuka opsi mengambil alih pengerjaan proyek melalui Danantara.
“Kita akan mengambil alih untuk dikerjakan oleh pemerintah melalui Danantara dengan pembiayaan yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden yang efisien, efektif, dan terjangkau,” kata Bahlil.
Pengembangan PLTS juga akan didukung Battery Energy Storage System (BESS) untuk meningkatkan ilusi dan kelistrikan sistem.
Program PLTS 100 GW juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak atau BBM. Khususnya tenaga surya yang saat ini masih digunakan untuk pembangkit listrik.
Bahlil mengatakan saat ini masih terdapat sekitar 12,6 GW pembangkit listrik di Indonesia yang menggunakan tenaga surya. Konsumsi minyak dari pembangkit tersebut disebut ekuivalen dengan sekitar 230 ribu hingga 250 ribu barel per hari.
Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong masuknya energi surya ke daerah-daerah yang masih menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel. “Kalau ini mampu kita lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita khususnya jenis solar akan turun dan semuanya akan kita memakai energi nasional,” ujar Bahlil.
14 Proyek PLTS Pertama
Peluncuran program nasional tersebut ditandai dengan sejumlah proyek PLTS di berbagai daerah. Fact sheet pemerintah menyebut 14 proyek pertama memiliki total kapasitas sekitar 5.216 MWp atau 5,2 GWp dengan nilai investasi sekitar US$ 7,7 miliar atau Rp 135 triliun.
Enam proyek telah disiapkan untuk masuk tahap tender sebagai berikut:
- PLTS Terapung Jatiluhur 1.688 MWp
- PLTS Terapung Cirata 1.250 MWp
- PLTS Terapung Jatigede 636 MWp
- PLTS+BESS Klaster Madura 605 MWp
- PLTS Bali 300 MWp
- PLTS Lahan Bank Tanah Purwakarta 69 MWp
Sementara itu, sejumlah proyek lainnya telah memasuki tahap konstruksi maupun groundbreaking sebagai berikut:
- PLTS Banyuwangi 130,2 MWp
- PLTS Pasuruan 132 MWp
- PLTS Terapung Gajah Mungkur 134,2 MWp
- PLTS Terapung Karangkates 133 MWp
- PLTS Terapung Saguling 92 MWp
- PLTS Tembesi 46 MWp
Program tersebut juga mencakup dua proyek lain untuk melistriki 44 keluarga atau sekitar 200 jiwa di wilayah terpencil yaitu:
- PLTS Desa Sembur di Batam sebesar 0,92 MWp
- PLTS Pulau Rengit sebesar 0,078 MWp
Untuk Bali, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS mencapai 1.000 MWp. Proyek tersebut merupakan bagian dari program Fat Burning Bali untuk menggantikan pembangkit berbasis BBM dengan energi surya yang dipadukan dengan baterai.
Lokasi program utama yang diluncurkan di Jembrana memiliki kapasitas PLTS 198 MWp dan BESS 666 MWh. Proyek tersebut akan dibangun di lahan seluas 211 hektare dan ditargetkan beroperasi komersial pada tahun 2028.
Bahlil mengatakan pengembangan PLTS 1.000 MWp di Bali berpotensi menghemat penggunaan tenaga surya PLN sekitar 0,6 jutakiloliter. Menurutnya, Bali masih menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), sehingga penggantian pembangkit tersebut menjadi salah satu fokus program.
“Bali ini masih memakai PLTD. Jadi tidak heran kemudian kalau ini kita lakukan di Bali, karena kampanyenya adalah green energy ,” ujarnya.
