Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia meresmikan kilang liquified petroleum gas (LPG) Cilamaya, Karawang, Jawa Barat pada Kamis (15/10).
Kilang tersebut dibangun oleh PT Energi Nusantara Perkasa selama 13 bulan. Untuk membangun pengolahan gas ini, perusahaan telah menggelontorkan investasi senilai US$ 36,93 juta.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semua, hari ini tanggal 15 Oktober, saya mengajak kita semua untuk mendoakan agar peresmian hari ini bisa berjalan dengan baik,” kata Bahlil dalam acara peresmian di Karawang, Jawa Barat.
PT Energi Nusantara Perkasa adalah perusahaan swasta nasional. Kilang LPG Cilamaya didesain untuk mengolah gas dengan kapasitas 40 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).
Perusahaan tersebut sudah memiliki kilang LPG yang beroperasi di Gresik, Jawa Timur pada 2007. silam untuk memproduksi LPG dengan kapasitas pengolahan 100 MMSCFD gas bumi. Artinya, kapasitas pengolahan gas oleh PT ENP secara keseluruhan menjadi 140 MMSCFD.
Perusahaan mencatat, selama pembangunan proyek itu berhasil menyerap 200 orang tenaga kerja.
Di Cilamaya, ENP membidik produksi LPG sebesar 160 ton per hari dan kondensat sebanyak 320 barel per hari. Secara tahunan, Kilang LPG Cilamaya dirancang untuk memproduksi 52.800 ton LPG atau setara 18,7 juta tabung LPG ukuran 3 kg.
Dari angka tersebut, total kebutuhan LPG di Jawa Barat sekitar 1000-1500 ton per hari.
“Dengan angka tersebut, berarti 10-15% konsumsi LPG di Jawa Barat dan DKI Jakarta bisa dipenuhi dari kilang ini. Angka ini kontribusi besar,” katanya.
Bahlil mencatat total konsumsi LPG di Indonesia mencapai 8,5 juta ton per tahun. Jika ditambah dengan kebutuhan industri maka total pasokan LPG yang harus dipenuhi Indonesia setiap tahunnya mencapai 11-12 juta ton per tahun.
Angka kebutuhan yang tinggi berbanding terbalik dengan kemampuan produksi LPG domestik yang hanya mencapai 1,8 juta ton per tahun. Hal ini membuat Indonesia harus mengimpor LPG sebesar 7-8 juta ton per tahun.
“Total subsidi untuk LPG yang dipacu oleh konsumsi masyarakat di saat ICP-nya masih di US$ 70 dolar per barel, itu subsidi kita mencapai Rp 87 triliun,” ujarnya.
Tak hanya soal kemampuan domestik yang belum mumpuni, kondisi impor LPG juga diperparah oleh kondisi memanasnya geopolitik global. Harga rata-rata minyak mentah RI saat ini mencapai US$ 90 per barel, sehingga memungkinkan angka subsidi LPG tembus hampir Rp 100 triliun.
“Maka tidak ada cara lain, kita harus mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di negara kita,” ucapnya.
