Anggaran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) naik menjadi Rp 1,95 triliun pada 2027. Angka tersebut telah disetujui oleh Komisi XIII DPR dalam Rapat Kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hak Asasi Manusia pada 16 September 2026 lalu.
Jumlah tersebut naik ribuan kali lipat dibandingkan anggaran tahun ini yang mencapai Rp 22 miliar. Anggaran Bakom ini masuk dalam struktur anggaran tambahan Kementerian Sekretariat Negara.
Pada awalnya Kemensetneg mendapatkan anggaran senilai Rp 2,67 triliun dalam APBN 2027. Kemensetneg kemudian mengajukan usulan tambahan anggaran Rp 6,62 triliun dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR dengan Menteri Sekretaris Negara pada 31 Agustus 2026.
DPR lalu menyetujui penambahan anggaran Kemensetneg. Melalui persetujuan tersebut total anggaran untuk Kemensetneg mencapai Rp 9,29 triliun.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso meminta peningkatan anggaran Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah 2027 diikuti target dan indikator kinerja yang terukur.
Menurutnya, besarnya dukungan anggaran harus menghasilkan komunikasi publik yang mampu menjelaskan capaian pemerintah secara objektif dan mudah dipahami masyarakat.
Sugiat menyoroti usulan anggaran Bakom Pemerintah yang meningkat signifikan dibandingkan anggaran 2026 yang berada di kisaran Rp 22 miliar. Pada prinsipnya, ia menyetujui peningkatan anggaran tersebut, tetapi meminta agar penggunaannya dapat dievaluasi berdasarkan capaian yang jelas.
“Prinsipnya kita setuju, tapi saya ingin memberi catatan supaya nanti ada evaluasi yang terukur bagaimana Bakom Pemerintah ini setelah diberi anggaran yang sangat besar itu berhasil dalam kinerjanya secara objektif,” ujar Sugiat dalam siaran pers DPR pada 31 Agustus lalu, dikutip Selasa (27/10).
Menurutnya, penguatan anggaran Bakom Pemerintah harus diarahkan untuk memperbaiki efektivitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara sejumlah indikator kuantitatif perekonomian dengan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.
Di sisi lain, ia menyebut realisasi investasi Indonesia pada 2026 telah mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun dan turut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, berbagai capaian tersebut menurutnya belum sepenuhnya tersampaikan dalam persepsi masyarakat.
“Ini menunjukkan Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik,” ujarnya.
Ia pun meminta agar besarnya anggaran Bakom Pemerintah pada 2027 memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas. Menurutnya, tingkat penerimaan publik dapat menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi pemerintah, meskipun tetap perlu dibaca bersama indikator kinerja lainnya.
“Kalau nanti di 2027 approval rating pemerintahan Pak Prabowo masih 50%, berarti kan gagal Bakom Pemerintah,” kata Sugiat.
Dia juga mengatakan usulan anggaran Bakom Pemerintah sebesar Rp 1,9 triliun yang dialokasikan untuk program dukungan manajemen serta penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Ia berharap besarnya anggaran tersebut benar-benar berbanding lurus dengan kualitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
“Kalau kerja pemerintah itu sangat baik, approval rating yang rendah, itu yang salah adalah Bakom Pemerintah yang tidak bekerja secara maksimal,” katanya.
