Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 di beberapa daerah berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan biaya kesehatan mencapai Rp 359,58 triliun hingga Rp 565,03 triliun.
Hal itu dilaporkan dalam kajian terbaru CELIOS yang berjudul ‘Membakar Hutan, Hanguskan Ekonomi’ yang dipublikasikan November 2026.
“Total biaya ekonomi dan biaya kesehatan dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2026 berpotensi mencapai Rp 359,58 triliun paling rendah dan paling tinggi mencapai Rp 565,03 triliun berdasarkan data kumulatif Karhutla diakses per 20 Oktober 2026,” dikutip dari laporan tersebut, Senin (2/11).
Dari estimasi kerugian tersebut, biaya ekonomi dari hilangnya aset fisik serta terhentinya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat menjadi penyumbang terbesar, yakni mencapai Rp 340,38 triliun. CELIOS menjelaskan, nilai kerugian ekonomi ini setara 2,69% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
CELIOS juga mencatat, Karhutla turut menggerus pendapatan pemerintah di tingkat daerah pada 2026. Laporan mereka menyoroti bahwa dampak ekonomi dari kebakaran lahan ini menghilangkan potensi penerimaan pajak daerah mencapai Rp 4,06 triliun.
“Secara sektoral, 77% kerugian ekonomi berasal dari sektor kehutanan dan penebangan kayu, lalu diikuti oleh sektor industri pengolahan,” tulis CELIOS.
Dari sisi biaya kesehatan, CELIOS menghitung dua skenario dampak Karhutla terhadap infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Pada skenario warga yang terdiagnosis dengan asumsi kenaikan prevalensi 78% sebagaimana dicatat Kementerian Kesehatan, potensi penderita mencapai 3,58 juta orang dengan total biaya Rp 19,20 triliun. Ini mencakup biaya langsung Rp 14,32 triliun dan biaya tidak langsung Rp 4,87 triliun.
Pada skenario yang memasukkan warga bergejala, potensi penderita melonjak menjadi 41,89 juta jiwa dengan biaya mencapai Rp 224,65 triliun. Ini terdiri atas biaya langsung Rp 167,62 triliun dan tidak langsung Rp 57,03 triliun. Angka ini memakai asumsi kenaikan yang sama dengan skenario terdiagnosis.
Dampak biaya kesehatan bisa lebih tinggi pada wilayah dengan penduduk lebih tinggi.. Sumatera Utara diperkirakan menangggung biaya kesehatan mencapai Rp 22,75 triliun, Sulawesi Selatan Rp 21,74 triliun, dan Nusa Tenggara Barat Rp 18,44 triliun. Biaya kesehatan ketiga wilayah ini lebih besar meski area terbakarnya jauh di bawah Papua Selatan.
Studi CREA yang dikutip laporan itu memperkirakan asap Karhutla menyebabkan 3.560 kematian pada September 2026. Jumlah warga yang terpapar udara dengan kategori tidak sehat hingga berbahaya mencapai rekor bulanan 58 juta jiwa pada bulan yang sama.
CELIOS pun mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional atas Karhutla 2026. “Pemerintah Pusat tidak bisa menyerahkan tanggung jawab pemulihan dan kerugian korban hanya pada Pemerintah Daerah yang mengalami tekanan fiskal akibat pemangkasan dari pusat,” tulis CELIOS.
Rekomendasi lainnya yakni mendesak pemerintah segera membangun tempat pengungsian aman dan evakuasi medis bagi kelompok rentan; kemudian melakukan audit menyeluruh izin perkebunan, kehutanan, PSN, dan pertambangan, disertai pencabutan izin dan pembukaan hasil audit ke publik.
CELIOS juga mendesak penjatuhan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa blacklist kredit modal kerja dan investasi serta pencabutan fasilitas asuransi bagi perusahaan terlibat karhutla, kemudian membuka kerja sama pertukaran data perusahaan lintas negara dalam kerangka ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dan memperkuat kesepakatan lintas negara tentang sanksi pidana dan sanksi administratif pelaku kejahatan Karhutla lintas batas negara.
CELIOS menyebut, dari rekomendasi sebelumnya baru satu yang dijalankan pemerintah, yakni pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pada 24 September 2026. CELIOS juga memperkirakan perlambatan ekonomi daerah akibat karhutla bisa terasa hingga dua tahun ke depan.
