BANYU POS – , PEKANBARU — Hilirisasi kelapa berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Provinsi Riau seiring dengan penetapan komoditas tersebut sebagai prioritas hilirisasi perkebunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Potensi tersebut didukung oleh luas areal perkebunan kelapa Riau yang mencapai sekitar 440.000 hektare atau terluas di Indonesia. Riau juga berkontribusi sekitar 11,39% terhadap produksi kelapa nasional.
Berdasarkan hasil kajian Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Riau bersama Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, optimalisasi potensi tersebut membutuhkan penguatan integrasi sektor hulu dan hilir, mulai dari peningkatan produktivitas perkebunan hingga pengembangan industri pengolahan.
Strategi pengembangan diarahkan melalui peremajaan tanaman (replanting), penerapan Good Agricultural Practices (GAP), penggunaan bibit unggul, serta penguatan kemitraan antara industri dan petani melalui model inti-plasma. Selain itu, peningkatan investasi dan dukungan infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan produksi dan nilai tambah kelapa di daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Panji Achmad mengatakan Bank Indonesia turut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui kajian terhadap komoditas unggulan daerah.
“Bank Indonesia turut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk melalui kajian komoditas unggulan daerah,” kata Achmad di Pekanbaru, Rabu (4/11/2026).
Setelah melakukan kajian sektor industri berbasis komoditas pada 2024 dan sawit rakyat pada 2025, KPwBI Provinsi Riau tahun ini mengangkat komoditas kelapa sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk diakselerasi.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan The 3rd BEDELAU (Bincang Ekonomi dan Diseminasi Dukung Akselerasi Ekonomi Riau) 2026 bertema Potensi Hilirisasi Kelapa bagi Perekonomian Riau yang Makin Beragam, Rabu (4/11/2026), di Aula Lancang Kuning, Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Helmi D. menyambut baik kajian tersebut. Menurutnya, hasil kajian dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengembangan komoditas kelapa di Riau.
Dalam diseminasi tersebut, pengembangan hilirisasi kelapa dibahas dari perspektif akademisi, regulator, dan pelaku usaha.
Ketua Tim Peneliti Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Dr. Feryanto menyampaikan bahwa penguatan sektor hulu melalui peremajaan tanaman, penggunaan bibit unggul, dan penerapan GAP perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas industri pengolahan di sektor hilir.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan keunggulan produksi kelapa Riau sekaligus meningkatkan nilai tambah yang dapat dinikmati di daerah.
Dari sisi kebijakan, Ketua Tim Pengembangan Kawasan Kelapa Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Agus Rosyid Wasingun mengatakan pemerintah berkomitmen mempercepat hilirisasi kelapa sebagai salah satu komoditas prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui alokasi program peremajaan perkebunan kelapa seluas 12.000 hektare pada 2026 di Kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti. Program tersebut didukung anggaran sekitar Rp63,4 miliar.
Selain itu, pemerintah membuka peluang tambahan alokasi program peremajaan pada 2027 melalui usulan pemerintah daerah yang didukung kesiapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL).
“Kementerian Pertanian mengalokasikan peremajaan 12.000 hektare di Kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti pada 2026 dengan anggaran sekitar Rp63,4 miliar, serta peluang tambahan alokasi pada 2027 melalui usulan daerah yang didukung kesiapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL),” ujar Agus Rosyadi.
Sementara itu, Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) Provinsi Riau Dr. KRA. H. T. Rusli Ahmad mengatakan hampir seluruh bagian kelapa dapat diolah menjadi produk bernilai tambah.
Dengan potensi tersebut, Riau dinilai berpeluang dikembangkan sebagai pusat industri pengolahan kelapa terintegrasi. Upaya tersebut didorong melalui Gerakan Hilirisasi Kelapa Riau 2026–2030 yang akan dilaksanakan secara bertahap.
Dari sisi basis produksi, hasil kajian BI dan IPB University mencatat sekitar 93,68% dari total areal perkebunan kelapa Riau merupakan perkebunan rakyat. Sektor tersebut melibatkan lebih dari 162.000 rumah tangga pekebun.
Besarnya keterlibatan perkebunan rakyat membuat pengembangan industri kelapa tidak hanya berpotensi meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya petani.
Melalui pengembangan tersebut, para pemangku kepentingan berharap kelapa dapat menjadi alternatif sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mendorong diversifikasi struktur perekonomian Riau.
Ke depan, KPwBI Provinsi Riau akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, akademisi, serta perbankan untuk mendorong pengembangan komoditas kelapa dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
