Langkah strategis diambil oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dalam memperkuat posisi finansial dan fondasi bisnisnya di pasar keuangan nasional. Lembaga perbankan syariah terbesar di Indonesia ini secara resmi telah mengantongi persetujuan mutlak dari para pemegang saham untuk melancarkan aksi korporasi berupa Rights Issue atau Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II). Keputusan strategis tersebut disepakati secara resmi dalam ajang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada Jumat (6/11). Melalui persetujuan RUPSLB ini, BSI diberi mandat penuh untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 6,8 miliar saham Seri B guna memperkuat struktur permodalan perseroan.
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menjelaskan bahwa penerbitan saham baru melalui skema PMHMETD II ini dirancang secara matang sebagai respons terhadap kebutuhan pertumbuhan perseroan. Langkah ini disiapkan oleh manajemen BSI untuk memperkuat struktur permodalan perseroan secara mendasar, sekaligus memperbesar porsi kepemilikan saham publik atau free float. Dengan dorongan modal baru tersebut, BSI membidik penguatan fundamental bisnis secara menyeluruh, perluasan basis investor yang lebih inklusif dan beragam, hingga peningkatan daya saing lembaga di dalam industri perbankan nasional maupun di kancah pasar modal.
Peningkatan porsi saham publik menjadi salah satu poin krusial dalam pelaksanaan aksi korporasi ini. Saat ini, porsi free float saham BSI tercatat masih berada di kisaran 9,9 persen. Angka ini dinilai perlu ditingkatkan agar dinamika perdagangan saham perseroan di bursa efek menjadi jauh lebih aktif dan liquid. Penambahan jumlah saham publik diproyeksikan mampu mendongkrak likuiditas perdagangan saham perseroan di pasar sekunder secara signifikan. Selain itu, porsi saham beredar yang lebih luas juga membuka pintu sebesar-besarnya bagi masuknya investor institusi besar serta investor global yang mensyaratkan tingkat likuiditas tertentu sebelum menempatkan dana investasi mereka.
Peningkatan porsi kepemilikan publik ini juga memberikan manfaat strategis jangka panjang bagi keberadaan BSI di pasar modal internasional. Langkah taktis ini diyakini akan memperbesar peluang BSI untuk masuk ke dalam jajaran konstituen indeks saham dunia. Kehadiran BSI dalam indeks internasional akan semakin meningkatkan profil dan reputasi perusahaan di mata komunitas keuangan global, sekaligus menempatkan perbankan syariah Indonesia pada posisi yang lebih diperhitungkan di kancah global.
Mengenai perluasan akses pasar modal tersebut, Anggoro Eko Cahyo memberikan penjelasannya melalui keterangan tertulis pada Jumat (6/11). Beliau menyampaikan bahwa dengan kepemilikan saham publik yang lebih luas, semakin banyak investor domestik maupun global yang berkesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam pertumbuhan BSI. Manajemen BSI berharap pelaksanaan Rights Issue ini dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia secara keseluruhan, sekaligus mendorong masuknya aliran investasi portofolio asing ke dalam negeri.
Menurut Anggoro Eko Cahyo, permodalan yang kuat dan kokoh merupakan fondasi utama bagi BSI untuk menghadapi berbagai tantangan dinamika ekonomi nasional maupun global, sekaligus menangkap peluang pertumbuhan bisnis yang luas di masa depan. Permodalan yang tebal akan berfungsi sebagai penyangga risiko sekaligus penggerak utama dalam mengeksekusi strategi ekspansi perseroan.
Dalam penjelasannya lebih lanjut, Anggoro mengungkapkan bahwa melalui tambahan modal yang dihimpun dari skema PMHMETD II ini, BSI ingin memastikan bahwa perseroan memiliki penyangga modal atau capital buffer yang sangat memadai. Keberadaan capital buffer yang kuat menjadi faktor penentu untuk menjaga resiliensi perbankan dalam menghadapi gejolak ekonomi, memperluas kapasitas penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dan sektor usaha, serta mendukung pengembangan bisnis secara berkelanjutan. Penguatan permodalan yang terencana ini juga menjadi bagian mendasar dari langkah strategis BSI untuk melangkah menuju kategori perbankan tingkat atas, yaitu KBMI 4.
Rencana penguatan modal ini berpacu secara langsung dengan proyeksi pertumbuhan bisnis perseroan dalam beberapa tahun ke depan. Kebutuhan permodalan BSI diprediksi akan mengalami peningkatan pesat dari Rp 51,07 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp 64,41 triliun pada tahun 2027. Peningkatan kebutuhan modal yang signifikan tersebut menunjukkan skala pertumbuhan dan ekspansi bisnis yang kian membesar.
Sejalan dengan peningkatan kebutuhan modal tersebut, rasio keselamatan finansial BSI juga diproyeksikan mencatatkan penguatan yang sangat positif. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perseroan diperkirakan melesat dari posisi awal 20,38 persen menuju ke level 23,31 persen. Tingkat CAR yang tinggi ini menegaskan bahwa BSI akan memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat terhadap potensi risiko perbankan serta fleksibilitas yang lebih besar dalam mendanai ekspansi pembiayaan secara berkelanjutan.
Dengan fundamental bisnis yang kian solid dan struktur permodalan yang semakin tebal, Anggoro Eko Cahyo merasa optimistis BSI mampu mengejar target strategisnya untuk masuk ke dalam kelompok bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4. Masuk ke jajaran KBMI 4 merupakan pencapaian tertinggi dalam pengelompokan tingkatan bank di Indonesia berdasarkan besaran modal inti yang dimiliki.
Apabila target melangkah ke KBMI 4 tersebut berhasil direalisasikan, BSI bakal mencetak sejarah baru dalam industri perbankan nasional. BSI akan bertengger sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia yang bertengger di jajaran kasta tertinggi KBMI 4. Pencapaian sejarah ini dipastikan bakal memperkuat posisi perbankan syariah sebagai pilar utama dalam sistem keuangan nasional.
Melalui penguatan fundamental bisnis dan struktur permodalan yang semakin kokoh ini, Anggoro optimistis BSI dapat senantiasa menjaga pertumbuhan yang sehat dan stabil, meningkatkan daya saing di industri keuangan, serta memperbesar peran dan kontribusinya secara nyata terhadap percepatan pertumbuhan perekonomian nasional.
