UMP DIY 2027 Resmi Rp 2,7 Juta: Gaji Buruh Yogyakarta Melonjak!

Hikma Lia

Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah secara resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY untuk tahun 2027. Penetapan ini mengumumkan bahwa UMP DIY 2027 akan berada pada angka Rp 2,7 juta. Angka ini merepresentasikan sebuah peningkatan signifikan sebesar 12,72% dibandingkan dengan besaran UMP tahun sebelumnya, yang berada di angka Rp 2,4 juta. Kenaikan ini menjadi sorotan utama dalam kebijakan ketenagakerjaan di DIY, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para pekerja di wilayah tersebut.

Advertisements

Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan bahwa kenaikan UMP tersebut secara nominal mencapai Rp 307.505. Lebih lanjut, Dwipanti juga menyampaikan bahwa besaran UMP DIY 2027 yang ditetapkan ini setara dengan 56,31% dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah dirilis secara resmi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Proporsi ini memberikan gambaran tentang sejauh mana upah minimum yang ditetapkan mampu memenuhi standar kebutuhan dasar hidup pekerja, menjadi indikator penting dalam evaluasi kebijakan pengupahan. Penetapan ini diharapkan dapat memberikan daya beli yang lebih baik bagi para pekerja, sekaligus menyeimbangkan dengan kondisi ekonomi regional.

Proses penetapan UMP DIY ini, sebagaimana dijelaskan oleh Dwipanti, memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 27 tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya pasal 137 ayat (2). Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Gubernur memiliki kewajiban untuk menetapkan baik UMP maupun Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMPS). Ketentuan undang-undang ini menegaskan bahwa penetapan upah minimum bukan hanya sebuah kebijakan diskresioner, melainkan sebuah amanat hukum yang harus dijalankan oleh pemerintah provinsi demi menjamin hak-hak dasar pekerja.

Advertisements

Dwipanti lebih lanjut menguraikan bahwa UMP DIY Tahun 2027 ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan DIY. Dewan ini merupakan sebuah forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mencakup unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah, dan unsur akademisi. Keberadaan multi-stakeholder dalam Dewan Pengupahan DIY ini memastikan bahwa keputusan yang diambil telah mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan, mulai dari advokasi hak-hak pekerja, keberlanjutan usaha, kebijakan pemerintah, hingga analisis objektif dari kalangan akademisi. Pernyataan ini disampaikan oleh Dwipanti di Kepatihan Yogyakarta, sebagaimana dikutip dari Antara pada Sabtu (21/11).

Secara legal formal, penetapan UMP dan UMPS DIY ini diresmikan melalui dua keputusan gubernur. Untuk UMP, penetapannya termaktub dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026 tentang Penetapan UMP Tahun 2027. Sementara itu, untuk UMPS, diatur dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 393 Tahun 2026 tentang Penetapan UMPS Tahun 2027. Kedua keputusan gubernur ini menjadi landasan hukum yang mengikat bagi seluruh perusahaan dan pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta, memastikan bahwa ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan memiliki kekuatan hukum dan wajib dipatuhi.

Sebelum penetapan resmi oleh Gubernur, Dewan Pengupahan DIY telah terlebih dahulu memberikan rekomendasinya terkait Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMPS). Rekomendasi UMPS ini difokuskan pada beberapa sektor ekonomi spesifik yang dianggap memiliki karakteristik khusus. Sektor-sektor tersebut meliputi aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor konstruksi, serta sektor aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya. Pemilihan sektor-sektor ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih granular dalam kebijakan pengupahan, mengakui bahwa tidak semua sektor memiliki kondisi dan kebutuhan yang sama.

Pemilihan sektor-sektor tersebut untuk penetapan UMPS didasarkan pada pertimbangan yang matang. Dwipanti menjelaskan bahwa pertimbangan utama adalah apakah sektor tersebut merupakan sektor unggulan daerah, atau memiliki karakteristik kerja khusus, atau bahkan berisiko kerja tinggi. Penentuan kriteria ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui kajian mendalam yang dilakukan oleh unsur akademisi Dewan Pengupahan DIY. Kajian akademis ini memastikan bahwa keputusan penetapan UMPS didasarkan pada data dan analisis objektif, sehingga lebih relevan dengan kondisi riil di lapangan dan kebutuhan spesifik setiap sektor. Misalnya, sektor akomodasi dan makan minum mungkin dianggap unggulan karena perannya dalam pariwisata DIY, sementara sektor konstruksi mungkin memiliki risiko kerja tinggi, dan sektor telekomunikasi/IT memerlukan keahlian khusus.

Dwipanti juga menegaskan bahwa baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMPS) DIY yang telah ditetapkan ini memiliki cakupan penerapan yang spesifik. Ketentuan upah minimum ini secara khusus berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pembatasan masa kerja ini merupakan aspek penting dari kebijakan pengupahan yang bertujuan untuk melindungi pekerja yang baru memasuki dunia kerja, memberikan mereka jaminan penghasilan awal yang layak. Sementara itu, untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, besaran upah umumnya disesuaikan berdasarkan struktur dan skala upah yang ditetapkan oleh perusahaan, serta negosiasi antara pekerja dan manajemen.

Kebijakan penetapan upah minimum ini, menurut Dwipanti, merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja. Namun, peningkatan kesejahteraan ini tidak dilakukan secara sepihak. Proses penetapan UMP dan UMPS juga senantiasa memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Pendekatan yang seimbang ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pengupahan tidak hanya menguntungkan pekerja tetapi juga menjaga keberlanjutan operasional dan pertumbuhan ekonomi perusahaan di DIY. Dengan demikian, diharapkan tercipta iklim kerja yang harmonis di mana kesejahteraan pekerja meningkat seiring dengan pertumbuhan produktivitas dan kapasitas usaha.

Advertisements

Also Read

Tags