Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta mencatat angka yang cukup signifikan terkait pengangguran di wilayahnya. Pada tahun 2024, tercatat ada 2.323 orang penganggur di Kota Pelajar ini. Data ini menunjukkan bahwa isu pengangguran masih menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah. Rinciannya, angka tersebut didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 765 orang, diikuti lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 624 orang. Sementara itu, terdapat pula 141 penganggur berpendidikan sarjana (S1), 66 orang dengan gelar diploma (D3), dan bahkan 2 orang dengan gelar magister (S2).
“Angka pengangguran di Kota Yogyakarta didominasi oleh lulusan SMK,” ungkap Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Erna Nur Setyaningsih, pada Kamis, 14 Agustus 2025. Pernyataan ini menggarisbawahi perlunya perhatian khusus terhadap kesiapan lulusan SMK dalam menghadapi dunia kerja.
Beberapa faktor menjadi penyebab tingginya angka pengangguran di Yogyakarta. Menurut Erna, kurangnya akses informasi mengenai lowongan kerja menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, kemampuan lulusan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja juga dinilai masih belum optimal. Lebih lanjut, koneksi antara lembaga pendidikan dengan dunia industri yang belum solid turut memperparah situasi ini.
Menyadari permasalahan ini, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta berupaya melakukan berbagai pembenahan. Salah satunya adalah dengan menghidupkan kembali Forum Bursa Kerja Khusus (BKK). Forum ini, yang bermitra dengan pemerintah, sebelumnya dirancang untuk memfasilitasi penempatan kerja bagi lulusan SMK.
Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga aktif menerjunkan tim bimbingan jabatan kepada para lulusan SMK. Program ini melibatkan perwakilan dari dunia usaha sebagai mentor, dengan tujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan industri. “Menyiapkan bagaimana lulusan akan bekerja, jadi disambungkan langsung dengan dunia usaha dan industri,” jelas Erna.
Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengambil langkah-langkah strategis lainnya untuk mengatasi pengangguran. Program penempatan tenaga kerja melalui skema Angkatan Kerja Lokal Antar Daerah (AKAD) dan Antar Negara (AKAN) menjadi salah satu fokus utama. Selain itu, terdapat pula program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), padat karya infrastruktur, serta berbagai pelatihan kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja. Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta juga menyediakan layanan bursa kerja daring melalui laman resminya, yang dapat diakses melalui menu informasi lowongan kerja.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menekankan pentingnya pemanfaatan data-data pemerintah kota oleh perguruan tinggi untuk keperluan riset. “Dengan melibatkan perguruan tinggi, data pengangguran bisa dihidupkan sebagai bahan riset untuk mencari solusi,” ujarnya. Keterlibatan akademisi diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan solusi inovatif dalam mengatasi masalah pengangguran di Kota Yogyakarta.
Ringkasan
Kota Yogyakarta mencatatkan 2.323 penganggur pada tahun 2024, didominasi oleh lulusan SMK sebanyak 765 orang. Kurangnya informasi lowongan kerja, kesenjangan keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri, dan koneksi lemah antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja menjadi faktor utama penyebab tingginya angka pengangguran.
Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta berupaya mengatasi masalah ini dengan menghidupkan kembali Forum Bursa Kerja Khusus (BKK) dan memberikan bimbingan jabatan kepada lulusan SMK yang melibatkan perwakilan dunia usaha. Pemerintah kota juga menjalankan program penempatan tenaga kerja AKAD dan AKAN, Tenaga Kerja Mandiri (TKM), serta pelatihan kompetensi. Wali Kota Yogyakarta mendorong pemanfaatan data pengangguran oleh perguruan tinggi untuk riset dan solusi inovatif.
