BANYU POS, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) terus berupaya memperluas digitalisasi sistem keuangan pemerintah daerah (pemda). Setelah sukses dengan digitalisasi sistem penerimaan daerah, kini bank sentral membidik pemantauan belanja pemda, termasuk di dalamnya biaya perjalanan dinas.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan hal ini dalam sambutannya saat meluncurkan program Katalis Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Katalis P2DD). Peluncuran ini menjadi bagian dari rangkaian acara hari kedua Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) X Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2025, yang berlangsung pada Jumat, 31 Oktober 2025.
Perry menjelaskan bahwa data dari tim P2DD menunjukkan sebagian besar pemda di Indonesia telah mengadopsi digitalisasi keuangan daerah. Sistem ini terbukti efektif membantu memantau penerimaan daerah, baik dari sektor pajak maupun retribusi. Upaya ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian/lembaga, termasuk BI, kementerian terkait, dan pemerintah daerah.
“Mulai dari parkir hingga pajak hotel dan restoran, digitalisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan,” ujarnya di Jakarta International Convention Center (JICC), seperti dikutip dari kanal YouTube BI, Jumat (31/10/2025).
Baca Juga: Bank Indonesia Akan Terbitkan Rupiah Digital, SRBI versi Digital
Setelah fokus pada sistem penerimaan daerah, Perry mengungkapkan bahwa bank sentral akan mendorong digitalisasi pada sisi pengeluaran atau belanja di lebih dari 500 pemda di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan tata kelola belanja daerah secara keseluruhan.
“Bagaimana *cash management* yang ditawarkan perbankan dapat diimplementasikan secara digital untuk berbagai pengeluaran daerah, termasuk biaya perjalanan dinas. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah akan menjadi lebih efisien dan tata kelola pun semakin baik,” terang Gubernur BI yang menjabat untuk periode kedua ini.
Ujung tombak dari program digitalisasi ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Baca Juga: Bank Indonesia Dorong Percepatan Transisi Ekonomi Hijau di Bali
Program Katalis P2DD ini, lanjut Perry, akan diimplementasikan oleh BI melalui 46 kantor perwakilan yang tersebar di setiap provinsi.
“Kami berharap upaya ini dapat memperkuat dan memperluas digitalisasi daerah, meningkatkan kualitas SDM pemerintah daerah, meningkatkan literasi digitalisasi transaksi keuangan, memperluas kanal pembayaran digital untuk pajak dan retribusi, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik,” jelasnya.
Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca Juga: Serapan Belanja Daerah Lambat, Purbaya Wanti-wanti Ekonomi Tak Bergerak
Pada hari pertama FEKDI X IFSE 2025, Kamis (30/10/2025), BI juga meluncurkan sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Tap In dan Tap Out. Tahun ini menandai pertama kalinya FEKDI dan IFSE diselenggarakan bersamaan.
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) memperluas digitalisasi sistem keuangan pemerintah daerah (pemda), dengan fokus baru pada pemantauan belanja daerah, termasuk biaya perjalanan dinas. Hal ini disampaikan Gubernur BI, Perry Warjiyo, saat meluncurkan program Katalis Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Katalis P2DD) dalam rangkaian acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) X Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2025.
Setelah sukses mendigitalisasi sistem penerimaan daerah, BI akan mendorong digitalisasi sisi pengeluaran di lebih dari 500 pemda untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola belanja daerah. Program Katalis P2DD akan diimplementasikan melalui 46 kantor perwakilan BI di setiap provinsi, dengan harapan dapat memperkuat digitalisasi daerah, meningkatkan kualitas SDM pemda, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
