BANYU POS – JAKARTA — Rencana pemerintah untuk mendorong repatriasi atau penarikan kembali dana dolar milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang disimpan di luar negeri menuai kritik. Kali ini, kritik datang dari Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Galih Dimuntur Kartasasmita.
Dalam rapat kerja dengan Bank Indonesia (BI) yang berlangsung pada Senin (22/9/2025), Galih mempertanyakan kepada BI mengenai sejauh mana keterlibatan bank sentral dalam pembahasan rencana insentif repatriasi yang digagas pemerintah. Pertanyaan ini dilontarkan mengingat pentingnya skema yang matang dalam proses repatriasi dana.
“Apakah sudah ada koordinasi, pembicaraan, diajak ngomong, atau sekadar WA-an [diskusi via WhatsApp] dengan BI? Karena ini perlu skema yang jelas. Tidak bisa sembarangan kita menarik dolar milik WNI ke dalam negeri tanpa ada mekanisme yang terstruktur. Bank Indonesia perlu diajak berdiskusi,” ujar Galih, putra dari politisi senior Partai Golkar, Ginandjar Kartasasmita, kepada enam anggota Dewan Gubernur BI, termasuk Gubernur BI Perry Warjiyo, di ruang rapat Komisi XI DPR RI.
: Belanja Daerah Turun 14,1% hingga Agustus 2025, Inpres Efisiensi Anggaran Termasuk jadi Pemicu
Seperti diketahui, rencana repatriasi ini masih dalam tahap awal penggodokan di internal pemerintah. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana ini usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (19/9/2025). Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri merupakan anggota dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Sayangnya, pertanyaan yang diajukan Galih tidak mendapatkan respons langsung dari pihak BI, bahkan dalam kesimpulan rapat. Gubernur BI Perry Warjiyo memilih untuk tidak memberikan komentar apapun kepada awak media yang telah menunggunya usai rapat di depan ruang Komisi XI.
: Menkeu Purbaya Masih Tekor Pajak Rp941,5 Triliun, Pengamat Ingatkan Enam Kondisi
Senada dengan Perry, Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, juga enggan menjawab pertanyaan yang dilontarkan wartawan. Akhirnya, Destry menugaskan Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, untuk memberikan keterangan kepada media.
Namun, pertanyaan terkait rencana repatriasi dolar WNI oleh pemerintah tetap tidak direspons secara spesifik oleh bank sentral. Ramdan hanya memberikan jawaban umum terkait agenda rapat antara BI dan Komisi XI, yaitu mengenai Laporan Kinerja BI Kuartal III/2025.
: PLTU Ombilin Sawahlunto ‘Disuntik’ Mati, Pemprov Sumbar: Paling Cepat 2030
“Secara kesimpulan, Bapak Gubernur berulang kali menjelaskan bahwa Bank Indonesia siap bersinergi dengan pemerintah, dengan semua pihak,” tutur Ramdan.
Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa cara yang sedang dipikirkan pemerintah untuk mendorong repatriasi akan berbasis pada mekanisme pasar (market-based) dan bukan dengan paksaan. Ia menambahkan bahwa mekanisme ini masih dalam tahap pembahasan di Istana Kepresidenan dan belum final.
“Nanti kalau sudah clear baru akan diinformasikan. Saat ini masih dibahas di Istana,” jelas Purbaya kepada wartawan dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (22/9/2025).
Purbaya mencontohkan, masih banyak WNI yang memilih untuk menyimpan dolar Amerika Serikat (AS) mereka di Singapura, karena tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan di sana. Ia mengungkap bahwa setiap bulannya, ratusan juta dolar AS mengalir ke Singapura atau negara lainnya.
Menkeu yang belum genap sebulan menjabat ini menyatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), akan mempertimbangkan masukan dari Istana. Pemerintah saat ini tengah mengkaji potensi risiko yang mungkin timbul jika rencana repatriasi ini dijalankan.
“Kita akan menghilangkan keuntungan tersebut, sehingga tidak ada lagi insentif atau niat bagi WNI untuk menyimpan dolarnya di luar negeri. Kurang lebih seperti itu,” ungkap Purbaya.
Meskipun demikian, Purbaya, yang sebelumnya pernah menjabat di Kantor Staf Kepresidenan hingga Kemenko Kemaritiman dan Investasi, optimis bahwa upaya untuk menarik kembali dolar milik WNI yang ada di luar negeri dapat terealisasi.
“Nanti kita lihat seperti apa implementasinya. Saat ini masih kita hitung juga, apakah ada risikonya atau tidak. Tapi, kelihatannya sih bisa jalan,” pungkasnya.
Sebelumnya, rencana ini pertama kali disampaikan oleh Purbaya setelah menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (19/9/2025).
Ringkasan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Galih Dimuntur Kartasasmita, mengkritik rencana pemerintah terkait repatriasi dana dolar milik WNI. Dalam rapat dengan BI, ia mempertanyakan koordinasi antara pemerintah dan BI terkait skema repatriasi, menekankan pentingnya mekanisme yang terstruktur.
Rencana repatriasi ini masih dalam tahap awal pembahasan pemerintah, dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menggunakan mekanisme pasar. Sementara itu, pihak BI, termasuk Gubernur Perry Warjiyo, tidak memberikan tanggapan langsung terkait rencana ini, hanya menyatakan kesiapan bersinergi dengan pemerintah.
