BANYU POS – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah berupaya keras untuk memaksimalkan penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus berkembang hingga akhir tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, BGN mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 28,6 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Hingga 11 November 2025, BGN telah menggunakan Rp 43,47 triliun dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 71 triliun. Sementara itu, dana bantuan pemerintah untuk program MBG yang tersisa adalah Rp 15,9 triliun, dengan hanya sekitar 50 hari tersisa menjelang akhir tahun.
“Berdasarkan proyeksi kami, dalam 50 hari terakhir ini, kami akan menyerap atau membutuhkan dana sekitar Rp 29,5 triliun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah Surat Permintaan Pembayaran Ganti (SPPG) dan penerima manfaat setiap harinya,” jelas Dadan Hindayana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (12/11).
Pansus Perparkiran DPRD DKI Minta Tarif Valet Parking Diturunkan dari Rp 200 Ribu Jadi Rp 50 Ribu
Dadan memberikan contoh konkret, saat ini terdapat 14.800 SPPG aktif dan diperkirakan akan terus bertambah menjadi 17.000 hingga 18.000 pada akhir November. Dengan tren peningkatan ini, penyerapan anggaran diperkirakan akan melonjak pada pertengahan Desember, mencapai angka Rp 10 triliun.
Selain itu, BGN juga memiliki dana sekitar Rp 3,5–3,6 triliun yang saat ini diblokir dan belum dapat dicairkan. Dana tersebut direncanakan akan dioptimalkan untuk membiayai pembangunan SPPG di wilayah-wilayah terpencil yang telah diidentifikasi bersama dengan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Dadan menyampaikan bahwa dari total 8.218 lokasi yang telah diverifikasi, BGN menargetkan setidaknya 6.000 lokasi dapat terealisasi pada tahun ini, dengan perkiraan kebutuhan dana sekitar Rp 18 triliun.
“Setelah dikurangi dengan dana yang diblokir, kami membutuhkan dana tambahan sekitar Rp 14,1 triliun. Sehingga, total dana yang kami ajukan minggu ini ke Kemenkeu adalah kurang lebih sebesar Rp 28,6 triliun,” terang Dadan.
Dadan menambahkan bahwa setelah memperoleh persetujuan dari Kemenkeu, BGN akan segera melaporkan hasil optimalisasi penyerapan dan penggunaan tambahan anggaran tersebut kepada Komisi XI DPR RI.
“Kami telah berkoordinasi, dan Kemenkeu memberikan waktu yang sangat singkat, hanya dua hari, untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran yang kurang dan tambahan anggaran yang dibutuhkan,” pungkasnya.
Ringkasan
Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 28,6 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memaksimalkan penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir tahun 2025. Hingga 11 November 2025, BGN telah menggunakan Rp 43,47 triliun dari total anggaran Rp 71 triliun, dan memproyeksikan kebutuhan dana sekitar Rp 29,5 triliun dalam 50 hari terakhir tahun tersebut.
Peningkatan jumlah Surat Permintaan Pembayaran Ganti (SPPG) dan penerima manfaat menjadi alasan utama permintaan tambahan anggaran ini. BGN juga berencana mengoptimalkan dana yang diblokir sebesar Rp 3,5-3,6 triliun untuk pembangunan SPPG di wilayah terpencil, menargetkan realisasi 6.000 lokasi dari total 8.218 yang telah diverifikasi pada tahun ini.
