BANYU POS – JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, baru-baru ini memaparkan arah seluruh bauran kebijakan bank sentral untuk tahun 2026 di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Dalam presentasi tersebut, salah satu poin krusial adalah kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), yang mana justru diminta oleh Kepala Negara untuk dievaluasi secara mendalam. Perry menyampaikan visi strategis ini dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) pada Jumat (28/11/2025).
Pada kesempatan tersebut, Perry Warjiyo menguraikan lima pilar utama dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk tahun mendatang. Pertama, di bidang kebijakan moneter, BI akan meninjau peluang penurunan suku bunga acuan. “Dengan terkendalinya inflasi, kami akan mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Perry, menunjukkan komitmen bank sentral terhadap stabilitas sekaligus stimulus pertumbuhan. Lebih lanjut, untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global, BI akan mengimplementasikan intervensi melalui non-delivery forward (NDF) di pasar luar negeri, intervensi spot domestic non-delivery forward (DNDF), serta melakukan pembelian di pasar sekunder domestik. Kebijakan ini juga meliputi ekspansi likuiditas moneter yang pro-market, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penurunan suku bunga dan memperdalam pasar uang. Selain itu, Perry menegaskan pentingnya menjaga kecukupan cadangan devisa dan memperluas instrumen penempatan valuta asing DHE SDA, sebuah langkah yang berjalan seiring dengan permintaan evaluasi dari Presiden Prabowo.
Kedua, terkait kebijakan makroprudensial, Perry menyatakan bahwa kebijakan longgar akan terus diperkuat pada tahun 2026. Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan kredit perbankan, khususnya yang disalurkan ke sektor-sektor strategis pemerintah. Untuk itu, BI akan menggelontorkan insentif likuiditas secara signifikan, yang jumlahnya dinaikkan menjadi Rp423 triliun mulai Desember ini. Insentif ini akan diberikan kepada bank-bank yang proaktif dalam menurunkan suku bunga kredit. Mengenai isu special rate, BI sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mengatasi berbagai tantangan. Pilar kebijakan kedua ini juga mencakup penguatan surveillance atau pemantauan sistemik guna memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.
Ketiga, dalam aspek sistem pembayaran, Bank Indonesia akan melanjutkan akselerasi digitalisasi sesuai dengan Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia (CBPSI) 2030, mengusung semangat ‘Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa’. Langkah-langkah konkret meliputi pembangunan infrastruktur New BI-Fast yang terintegrasi dengan fast payment industri, modernisasi BI-RTGS, serta pengembangan Pusat Data Transaksi Pembayaran. Konsolidasi industri juga akan dilakukan dengan klasifikasi perusahaan sistem pembayaran utama dan non-utama. Inovasi pada QRIS akan terus digencarkan, menargetkan 60 juta pengguna dan 45 juta merchant, yang sebagian besar merupakan UMKM. Tidak hanya itu, BI berencana membangun pusat inovasi digital nasional bekerja sama dengan ASPI, serta memperluas kerja sama QRIS cross border dengan Korea Selatan, India, dan Arab Saudi. Perry juga menambahkan, “Eksperimen penerbitan digital rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia akan terus dilanjutkan.”
Keempat, untuk pendalaman pasar uang, BI menargetkan peningkatan transaksi pasar uang menjadi Rp81 triliun per hari dan transaksi pasar valas mencapai US$18 miliar per hari pada tahun 2030. Strategi untuk mencapai target ini mencakup peningkatan transaksi repo dan DNDF, penguatan pelaku pasar bersama Asosiasi Pasar Uang Indonesia (Apuvindo), serta sinergi pembiayaan ekonomi dengan pemerintah, KSSK, Danantara, dan asosiasi industri terkait.
Kelima, di bidang kelembagaan dan transformasi kebijakan sumber daya manusia (SDM), Bank Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan digitalisasi melalui Integrated Digital Center Bank. Inisiatif ini akan didukung penuh oleh pusat data yang kuat dan kapabilitas artificial intelligence (AI) yang canggih. “Dan tentu saja, akuntabilitas melalui laporan kinerja kelembagaan kepada Presiden dan DPR, serta transparansi publik, akan terus kami jaga,” pungkas Perry, menegaskan komitmen BI terhadap tata kelola yang baik dan terbuka.
