Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan, meskipun di tengah gejolak harga minyak dunia yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian integral dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg pada Kamis, 2 April, Purbaya menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki kapabilitas yang memadai untuk menyerap dampak fluktuasi harga minyak dunia. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah mengandalkan serangkaian langkah-langkah fiskal strategis. Ini termasuk pemotongan anggaran kementerian secara signifikan sebesar 10% serta penerapan pajak ekspor baru untuk komoditas batu bara, menunjukkan pendekatan fiskal yang proaktif dan adaptif.
Purbaya menyoroti dampak serius jika subsidi dicabut: “Jika kita menghapus subsidi, inflasi akan meningkat, biaya modal akan meningkat.” Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi pemerintah untuk mempertahankan subsidi sebagai benteng terhadap gejolak ekonomi yang lebih luas.
Lebih lanjut, ia menekankan risiko kenaikan harga BBM terhadap stabilitas sosial, yang berpotensi besar mengganggu laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah secara tegas memilih untuk mencegah skenario ini terjadi, mengingat pengalaman masa lalu. “Akan ada lebih banyak protes di jalanan, yang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Ini adalah kebijakan yang sangat berisiko,” tegas Purbaya, menyoroti konsekuensi sosial-politik yang ingin dihindari.
Keputusan krusial untuk tidak menaikkan harga BBM telah diumumkan pemerintah sejak Rabu, 1 April. Purbaya sebelumnya juga mengungkapkan bahwa kebijakan penahanan harga ini untuk sementara waktu akan ditanggung oleh Pertamina. Meski demikian, ia telah menyiapkan mitigasi berupa tambahan anggaran subsidi BBM yang signifikan, diperkirakan mencapai Rp 90 triliun hingga Rp 100 triliun, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menopang beban ini.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini juga meyakinkan publik bahwa defisit APBN tahun ini akan tetap terkendali dan berada di bawah batas aman yang diatur oleh Undang-Undang. Purbaya memproyeksikan bahwa defisit APBN akan berkisar 2,9% terhadap PDB, bahkan jika asumsi rata-rata harga minyak melonjak ke level US$ 100 per barel dan pemerintah tetap pada pendiriannya untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini menunjukkan kepercayaan diri pemerintah terhadap pengelolaan fiskal.
Dalam kesempatan wawancara sebelumnya, Purbaya juga menggarisbawahi posisi APBN yang aman berkat ketersediaan dana cadangan yang substansial, yakni Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp 420 triliun. Dana ini siap digunakan pemerintah dalam situasi darurat. Secara strategis, hampir separuh dari dana tersebut, sekitar Rp 200 triliun, telah ditempatkan Purbaya di bank-bank BUMN guna membantu menjaga likuiditas sektor perbankan nasional.
Di sisi lain, Purbaya memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak akan membebani pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, penghematan dilakukan pada pos-pos pengeluaran yang dianggap tidak produktif, seperti biaya rapat di hotel dan frekuensi perjalanan dinas yang berlebihan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi tanpa menghambat sektor-sektor produktif.
Optimisme terhadap perekonomian juga diungkapkan Purbaya, yang memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,5% pada kuartal pertama tahun ini dan tetap pada jalur untuk mencapai 6% sepanjang tahun. Target pertumbuhan ekonomi ini terbilang ambisius, mengingat Indonesia belum pernah mencapai angka tersebut dalam satu dekade terakhir. Terakhir kali ekonomi Indonesia tumbuh 6% adalah pada tahun 2012, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang kala itu didorong oleh lonjakan harga komoditas global.
