Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengonfirmasi bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Formasi yang tersedia akan dialokasikan khusus untuk penempatan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sebuah kabar baik yang dinanti banyak pihak.
Purbaya menjelaskan bahwa kuota yang tersedia berjumlah 300 formasi, yang secara spesifik ditujukan bagi para lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Para calon pegawai ini diproyeksikan akan mulai bertugas pada Mei 2026. Ia menambahkan bahwa proses rekrutmen ini, yang sempat tertunda selama beberapa bulan, kini telah dipastikan untuk segera dibuka. “Bulan depan, mungkin di bulan Mei, akan dibuka ya yang 300 lulusan SMA ini,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/4).
Keputusan untuk segera merealisasikan rekrutmen CPNS Bea Cukai ini didasari oleh kebutuhan mendesak Kemenkeu akan tenaga kerja yang kompeten di lapangan. Purbaya menekankan pentingnya merekrut individu untuk mengisi posisi teknis lapangan di Bea Cukai. “Sudah berapa bulan enggak jadi-jadi. Saya bilang eksekusi saja karena saya perlu orang di Bea Cukai yang level pekerjaannya yang betul-betul di level teknis di lapangan,” tegasnya, menyoroti urgensi pemenuhan posisi-posisi krusial tersebut.
Meski demikian, terkait rekrutmen CPNS secara keseluruhan, Purbaya belum dapat memberikan kepastian penuh. Ia menjelaskan bahwa wewenang dan koordinasi terkait proses seleksi nasional tersebut berada di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Kemenkeu, sebagai bagian dari sistem pemerintahan, akan berperan sesuai dengan arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB.
Namun, apabila rekrutmen CPNS tahun ini benar-benar dilaksanakan, Purbaya memastikan bahwa Kementerian Keuangan telah menyiapkan alokasi anggaran yang memadai. “Harusnya sih ada (anggarannya),” katanya, memberikan jaminan bahwa aspek finansial untuk mendukung proses seleksi pegawai baru tidak akan menjadi kendala. Kesiapan anggaran ini mengindikasikan komitmen pemerintah untuk memperkuat aparatur negara demi pelayanan publik yang lebih optimal.
