BANYU POS JAKARTA — Komisi XI DPR RI melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam mengelola tekanan nilai tukar rupiah, menilai pendekatan bank sentral masih terlalu konvensional dan cenderung berhati-hati. Kritik ini muncul seiring depresiasi nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.106 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Selasa, 7 April 2026.
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pandangannya dalam acara Outlook Indonesia 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta. “Saya menemukan cara BI menangani nilai tukar masih sangat konvensional dan terlalu hati-hati. Kebijakan moneter kita, menurut saya, BI harus membuka perspektif lebih kuat,” ujar Misbakhun, menggarisbawahi perlunya inovasi dalam strategi BI.
Meskipun mengakui upaya intervensi kuat yang telah dilakukan bank sentral, baik melalui instrumen Non-Delivery Forward (NDF), Domestic Non-Delivery Forward (DNDF), maupun di pasar spot, Misbakhun menilai respons BI terhadap permasalahan yang kian kompleks belum mengalami pembaharuan signifikan. Ia secara spesifik mempertanyakan alasan mengapa otoritas moneter tidak mengambil peran sebagai penyedia likuiditas valuta asing (valas). Politisi Partai Golkar ini menyarankan agar BI sejak awal melakukan kontrak besar untuk pasokan valas, guna memastikan kebutuhan pasar dapat terpenuhi di saat-saat krusial seperti sekarang. “Ini yang perlu dilakukan perubahan-perubahan fundamental,” tegasnya.
Di sisi lain, terkait isu likuiditas, Misbakhun juga mengungkapkan pernah berdiskusi dengan Gubernur BI Perry Warjiyo mengenai Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Ia mengkritik rencana Gubernur BI untuk menaikkan SRBI demi menarik kembali investor ke dalam negeri. Sebagaimana diketahui, instrumen investasi BI ini digunakan sebagai kebijakan kontraksi. Apabila terjadi aliran modal asing keluar dari pasar keuangan Indonesia, peningkatan imbal hasil SRBI berpotensi menjadi pemicu kembalinya aliran modal ke Surat Berharga Negara (SBN) maupun pasar saham domestik.
Menurut pimpinan Komisi Keuangan DPR tersebut, pasar seharusnya dibanjiri likuiditas untuk memberikan dampak positif terhadap roda perekonomian. Ia menilai langkah kontraksi BI dengan SRBI justru berlawanan arah dengan strategi membanjiri likuiditas yang didorong oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. “Ini yang menurut saya harus dikonsolidasikan. Harus dikonsolidasikan peran BI dalam menjaga stabilisasi nilai tukar,” pungkasnya, sembari menyoroti dampak langsung depresiasi rupiah hingga Rp17.000 terhadap harga pokok industri di sektor yang sangat bergantung pada bahan baku impor, memicu kenaikan biaya produksi.
STRATEGI BI
Menanggapi kritik tersebut, Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, melalui keterangan tertulisnya, menekankan komitmen pihaknya dalam memprioritaskan stabilitas di tengah ketidakpastian global yang sangat tinggi. Destry menyatakan bahwa BI akan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh instrumen operasi moneter yang dimiliki, serta kebijakan operasi moneter, guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
“BI secara konsisten dan terukur akan selalu berada di pasar uang, baik di spot market DNDF maupun NDF di offshore market,” jelas Destry pada Selasa, 7 April 2026. Anggota Dewan Gubernur BI selama dua periode ini juga menyoroti bahwa dampak konflik di Timur Tengah bersifat dua arah. Ia menilai kenaikan harga komoditas global justru dapat memberikan efek positif bagi perekonomian Indonesia sebagai negara eksportir. “Sehingga dapat mengimbangi tekanan terhadap nilai tukar akibat eskalasi tersebut,” ujarnya.
BI memiliki kemampuan untuk menggunakan cadangan devisa yang dikelola untuk mengintervensi pasar keuangan. Kenaikan harga komoditas dapat berdampak positif pada kinerja ekspor, yang pada gilirannya akan memengaruhi posisi cadangan devisa. Berdasarkan data BI hingga Februari 2026, cadangan devisa Indonesia berada di level US$151,9 miliar, mengalami penurunan sebesar US$2,7 miliar dibandingkan posisi Januari 2026 yang mencapai US$154,6 miliar.
