Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2026-2035 ditargetkan rampung pada Oktober mendatang. Landasan pengembangan energi nasional ini akan mengakomodasi sejumlah agenda pemerintah, termasuk akselerasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan biodiesel.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan, dokumen perencanaan 10 tahun itu akan ditinjau lima tahun sekali, untuk merespons dinamika sektor energi baik di tingkat nasional maupun global. Untuk program PLTS, yang diakomodasi adalah 100 gigawatt-peak (GWp), tidak seambisius yang sempat disebut Prabowo yaitu 100 gigawatt.
“Kalau Presiden dengan aspirasi untuk menggenjot sehingga PLTS 100 gigawatt-peak (GWp) itu diharapkan bisa dipenuhi sampai 2029, berarti akselerasi dari apa yang di dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), sehingga itu nanti kami masukkan dalam RUEN,” kata Satya, dalam diskusi ‘Mempercepat Dekarbonisasi Industri melalui Rencana Umum Energi Nasional’, pada Kamis (27/8). KEN adalah acuan RUEN.
Dengan target kapasitas daya puncak 100 GWp, maka artinya total penambahan kapasitas PLTS yang dikejar pemerintah sekitar 30 GW dalam tiga tahun. “100 gigawatt peak, di saat dia peak itu beban puncaknya mungkin satu sampai dua jam. Betul (sekitar 30 GW),” ujar dia.
Baca juga:
- Prabowo Resmikan Proyek PLTS 100 GWp, Investasi Rp 1.140 Triliun
Selain PLTS, RUEN juga akan mengakomodasi akselerasi program biodiesel yang saat ini sudah mencapai B50 (50 persen solar dan 50 persen turunan minyak sawit). “Kalau mengurangi, otomatis KEN-nya harus diubah dulu. Tapi kalau yang dijalankan lebih dari target KEN, itu berarti kita masukkan sebagai akselerasi,” ucapnya.
Menurut Satya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah melakukan konsultasi publik dalam penyusunan RUEN. Nantinya, posisi Dewan Energi Nasinal (DEN) adalah menetapkan RUEN.
“Harapannya, pada Oktober kita sudah punya RUEN yang baru,” ujarnya.
Evaluasi Target EBT Tak Tercapai: Seimbangkan Pasokan dengan Permintaan
Porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional hingga akhir 2025 hanya mencapai 13-14 persen. Padahal, RUEN sebelumnya yang dirilis tahun 2017 dan memuat perencanaan energi hingga 2050, menargetkan bauran EBT mencapai 23 persen pada 2025.
Sebagai evaluasi melesetnya target ini, Satya menyebutkan bahwa perencanaan harus mempertimbangkan permintaan EBT ke depan. “Supply dan demand harus seimbang,” ujarnya. Maka itu, kata dia, pemerintah perlu mendapatkan masukan dari industri mengenai kebutuhannya.
Namun, menurut Satya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat memunculkan permintaan sekaligus mendorong percepatan pasokan EBT. Untuk pengembangan PLTS 100 GWp, pemerintah telah membidik pusat-pusat data sebagai sumber permintaan yang potensial.
