Pemerintah masih mengantisipasi dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terhadap kegiatan pendidikan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah tengah menyiapkan pembaruan terkait kemungkinan penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di daerah terdampak.
Qodari mengatakan instansi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan untuk mendapatkan informasi mengenai penanganan kegiatan pembelajaran di tengah kondisi abu vulkanik imbas erupsi Gunung Anak Krakatau.
“Kami dari Badan Komunikasi sedang menyiapkan press conference berikutnya terkait dengan pertanyaan yang barusan disampaikan. Yang ditujukan untuk Kementerian Pendidikan,” kata Qodari dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Minggu (6/9/2026).
Selain berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Bakom akan meminta pembaruan dari Kementerian Dalam Negeri terkait kondisi di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
Baca juga:
- Bukan Debu Biasa, Abu Anak Krakatau Mengandung Silika seperti Serpihan Kaca
- Abu Erupsi Anak Krakatau Terdeteksi di Jakarta, Bogor, Depok, Banten, Lampung
- Dokter Ungkap Bahaya Abu Anak Krakatau: Bisa Picu Bronkitis hingga Perburuk Asma
Menurut Qodari, penerapan PJJ dapat menjadi opsi bagi pemerintah daerah terdampak apabila kondisi polusi akibat abu vulkanik telah mencapai tingkat yang membahayakan.
Ia mengatakan kebijakan tersebut dapat mengacu pada pengalaman penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan maupun Sumatera. Dalam kondisi tersebut, pelaksanaan pendidikan disesuaikan dengan tingkat polusi atau indikator polusi di masing-masing lokasi.
“Apabila memang memenuhi atau sampai tingkat yang tidak berbahaya, maka diberikan ruang atau kesempatan kepada pemerintah daerah yang terdampak untuk melakukan pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online,” ujar Qodari.
Dengan demikian, Qodari belum menyampaikan keputusan bahwa seluruh sekolah di wilayah terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau akan menerapkan PJJ. Pemerintah masih memantau kondisi dan berkoordinasi dengan kementerian serta pemerintah daerah terkait.
Qodari mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau beserta potensi dampaknya. Pemantauan dilakukan berdasarkan data dan rekomendasi lembaga teknis terkait.
“Bapak Presiden dan pemerintah memantau secara cermat perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau beserta setiap potensi dampaknya,” kata Qodari.
Ia mengatakan lembaga terkait, seperti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terus memperbarui informasi mengenai kondisi terkini.
Pemerintah juga meminta masyarakat tetap tenang dan waspada selama hujan abu vulkanik masih terjadi. Warga di wilayah terdampak diimbau menggunakan masker dan kacamata ketika beraktivitas di luar ruangan.
Masyarakat juga diminta menutup pintu dan jendela, menutup rapat tempat penampungan air bersih, minum air putih yang cukup, serta mencuci tangan dan wajah setelah beraktivitas.
