JAKARTA – Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, baru-baru ini menyampaikan peringatan serius mengenai potensi pelemahan signifikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Menurut Hashim, nilai tukar rupiah berisiko anjlok hingga mencapai level Rp22.000 per dolar AS apabila sentimen negatif yang berasal dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) tidak berhasil dimitigasi secara efektif. Peringatan ini menyoroti kerentanan pasar modal Indonesia terhadap persepsi investor global dan dampak potensialnya terhadap stabilitas mata uang domestik.
Dalam kesempatan tersebut, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima mandat langsung dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Mandat ini bertujuan untuk membantu mengantisipasi kemungkinan penurunan klasifikasi indeks pasar saham Indonesia menjadi stand alone market oleh MSCI. Penurunan klasifikasi ini merupakan sebuah potensi ancaman yang dapat memicu eksodus investasi luar negeri dari bursa saham domestik. Mandat langsung dari pucuk pimpinan negara menunjukkan betapa seriusnya pemerintah memandang isu ini, serta urgensi untuk menjaga kepercayaan investor global terhadap integritas pasar modal Tanah Air.
Menurut Hashim, sorotan utama yang kini menjadi perhatian MSCI dan para investor global terhadap bursa saham Indonesia adalah maraknya praktik manipulasi pasar, yang dikenal luas dengan istilah ‘saham gorengan’. Praktik tidak etis ini merusak prinsip transparansi dan keadilan dalam perdagangan efek, sehingga menimbulkan keraguan di kalangan investor yang mencari lingkungan investasi yang stabil dan terprediksi. Adanya praktik semacam ini tidak hanya mencoreng reputasi pasar modal Indonesia, tetapi juga berpotensi mengusir modal asing yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut, Hashim Djojohadikusumo membeberkan karakteristik umum dari praktik ‘saham gorengan’ tersebut. Ia menjelaskan bahwa manipulasi pasar ini biasanya terjadi pada saham-saham dengan porsi kepemilikan publik (free float) yang sangat sempit. Kondisi free float yang terbatas memudahkan pelaku untuk mengendalikan pergerakan harga saham dengan volume transaksi yang relatif kecil. Ironisnya, saham-saham ini seringkali mencatatkan valuasi rasio harga saham terhadap laba bersih (Price to Earnings Ratio/PER) yang melonjak gila-gilaan pada level yang tidak masuk akal, jauh melampaui fundamental bisnis perusahaan yang sebenarnya. Valuasi yang tidak realistis ini menjadi indikator kuat adanya intervensi artifisial yang bertujuan untuk menarik investor ritel yang kurang berpengalaman.
“Ini masalah sangat-sangat serius, karena kalau investasi luar negeri keluar dari bursa saham kita, rupiah bisa semakin lemah. Saya sudah hitung bisa jadi Rp20.000 sampai Rp21.000, bahkan ada yang bilang Rp22.000 [per dolar AS],” ujar Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Jakarta. Pernyataan ini menegaskan kembali potensi dampak kaskade yang dapat ditimbulkan oleh keluarnya modal asing. Ketika investor asing menarik dananya, mereka akan menukarkan rupiah hasil penjualan saham menjadi dolar AS, yang secara langsung meningkatkan permintaan dolar AS dan menekan nilai tukar rupiah. Pelemahan rupiah yang ekstrem hingga menyentuh angka Rp22.000 per dolar AS akan memiliki konsekuensi ekonomi yang luas dan merugikan.
Menurut Adik Presiden Prabowo Subianto itu, jika depresiasi kurs sedalam itu terjadi, maka beban pembayaran pinjaman luar negeri Indonesia akan melonjak tajam. Mayoritas utang luar negeri pemerintah maupun korporasi swasta umumnya dalam denominasi dolar AS. Ketika nilai tukar rupiah melemah, jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang dalam dolar AS akan meningkat drastis. Hal ini secara langsung akan menggerus anggaran negara dan laba perusahaan, serta berdampak negatif signifikan terhadap keseluruhan perekonomian Indonesia. Peningkatan beban utang luar negeri juga dapat mempengaruhi peringkat kredit negara, yang pada gilirannya dapat meningkatkan biaya pinjaman di masa depan.
Tidak hanya itu, Hashim juga mengingatkan bahwa isu terkait MSCI dan praktik manipulasi pasar ini berpotensi berubah menjadi gejolak politik yang luar biasa. Alasannya sangat jelas: ada sekitar 32,7 juta warga negara Indonesia yang saat ini memiliki rekening efek. Angka ini mencerminkan basis investor ritel yang sangat besar dan terus bertumbuh di pasar modal Indonesia. Gejolak di pasar saham yang merugikan jutaan investor ini dapat memicu ketidakpuasan publik yang meluas, yang kemudian dapat dieksploitasi menjadi isu politik yang sensitif dan memicu instabilitas sosial.
Hashim menyebutkan bahwa jutaan investor ritel tersebut saat ini berada dalam kondisi tidak puas dan merugi akibat tergerusnya nilai portofolio saham mereka. Kehilangan kepercayaan dan kerugian finansial yang dialami oleh sebagian besar investor ritel merupakan bom waktu yang dapat meledak menjadi kemarahan publik. Oleh karena itu, ia mengingatkan kepada seluruh pelaku pasar, khususnya anggota Kadin Indonesia, untuk segera menghentikan praktik ‘goreng-gorengan’ saham. Peringatan ini bukan sekadar imbauan, melainkan desakan serius mengingat potensi dampak sistemik yang dapat ditimbulkan oleh kelanjutan praktik ilegal tersebut.
Menanggapi situasi ini, Hashim memastikan bahwa pemerintah tidak akan segan mengambil langkah represif untuk membersihkan pasar modal dari praktik-praktik yang merugikan. Pernyataan ini mengindikasikan tekad kuat pemerintah untuk menegakkan hukum dan melindungi integritas pasar. Untuk memperkuat peringatannya, Hashim menyinggung langkah tegas otoritas Turki yang baru-baru ini menangkap 94 pelaku pasar modal akibat kasus manipulasi serupa. Contoh dari Turki ini menjadi preseden internasional yang menunjukkan bahwa tindakan keras terhadap manipulasi pasar adalah hal yang lumrah dan diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor serta stabilitas sistem keuangan.
Penegasan mengenai keseriusan pemerintah ini disampaikan dengan sangat jelas. “Mohon dengan sangat, praktik goreng-gorengan segera dihentikan, karena pemerintah sudah akan berkehendak untuk tindak tegas,” pungkasnya. Pernyataan ini merupakan peringatan terakhir yang tegas kepada para pelaku pasar bahwa era toleransi terhadap manipulasi pasar telah berakhir. Pemerintah, melalui mandat yang diterima Hashim Djojohadikusumo dari Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen penuh untuk menciptakan pasar modal yang adil, transparan, dan dapat diandalkan, demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan pertumbuhan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
