Jakarta, IDN Times – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendesak seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk segera mengakselerasi penyerapan anggaran belanja. Hingga awal Oktober 2025, realisasi belanja K/L baru mencapai Rp815 triliun, atau setara dengan 55 persen dari total pagu anggaran K/L yang sebesar Rp1.471 triliun.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, mengakui bahwa ini merupakan “pekerjaan rumah” yang memerlukan perhatian serius. “Kita masih punya PR, karena sekarang ini baru awal Oktober. Jadi, kita masih punya waktu,” ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Jumat (3/10/2025). Ia menambahkan bahwa berdasarkan siklus anggaran, sekitar 38 persen dari total anggaran lazimnya terealisasi pada tiga bulan terakhir tahun berjalan.
Meskipun terdapat kenaikan pagu anggaran belanja K/L tahun ini, yang disesuaikan dengan program-program prioritas pemerintah dari sebelumnya tercatat Rp1.275,6 triliun menjadi Rp1.481,7 triliun per awal Oktober 2025, tingkat penyerapan anggaran masih menjadi sorotan. Prima menjelaskan, “Realisasi anggaran belanja K/L 55 persen ya, pagunya sesuai dinamis program prioritas yang ada, Rp1.481,7 triliun sampai awal Oktober 2025.”
Namun, angka realisasi ini menunjukkan perlambatan signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada September 2024, realisasi belanja K/L mencapai Rp803,35 triliun, setara dengan 73,65 persen dari pagu APBN 2024 sebesar Rp1.090,83 triliun. Artinya, di saat pagu belanja K/L meningkat, kecepatan serapannya justru lebih lambat dibanding tahun sebelumnya.
Prima juga memerinci pola realisasi belanja pemerintah pusat berdasarkan jenisnya. Belanja pegawai telah mencapai 7 persen, disusul oleh belanja bantuan sosial (bansos) sebesar 72 persen. Sementara itu, belanja barang dan belanja modal masing-masing baru sekitar 45 persen. Ia menegaskan kembali bahwa pola penyerapan anggaran kementerian/lembaga (K/L) memang secara historis cenderung meningkat tajam pada kuartal terakhir setiap tahunnya, dengan sekitar 38 persen dari total anggaran dibelanjakan antara Oktober, November, dan Desember.
Meskipun demikian, Dirjen Perbendaharaan tetap optimistis bahwa target penyerapan belanja negara akan tercapai. Salah satu faktor yang menghambat pencairan anggaran di awal tahun adalah pembentukan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) baru pada tahun 2025. K/L baru ini memerlukan waktu untuk menyusun struktur organisasi, merencanakan anggaran, dan baru bisa memulai kegiatan setelah proses administratif tersebut rampung.
“Biasanya, K/L yang baru harus memulai dari pembentukan organisasi, lalu menyusun anggaran dan hal-hal pendukung lainnya. Jika melihat angka saat ini, penyerapan belanja K/L telah mencapai 55 persen. Saya rasa ini merupakan capaian yang membuat kami cukup optimistis,” ungkapnya. Untuk mengatasi perbedaan kecepatan pencairan anggaran di antara K/L, Kementerian Keuangan terus melakukan monitoring dan evaluasi. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, bahkan telah secara langsung mengunjungi beberapa K/L guna menganalisis akar masalah lambatnya penyerapan anggaran.
“Pak Menteri Keuangan telah melakukan pertemuan dengan beberapa K/L. Meskipun belum mencakup semuanya, upaya ini akan terus berlanjut. Tentunya, proses di tingkat teknis juga tetap berjalan,” tambah Prima, menggambarkan keseriusan pemerintah dalam upaya percepatan ini.
Tidak hanya faktor internal, dinamika global, termasuk kondisi geopolitik, juga turut memengaruhi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Kemenkeu mengintensifkan koordinasi antara Menteri Keuangan dengan kementerian/lembaga, baik di tingkat pusat maupun di level teknis daerah. Ditjen Perbendaharaan, melalui 34 kantor wilayah dan 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia, berperan krusial dalam proses verifikasi dan penyaluran anggaran.
Dengan realisasi belanja yang telah melampaui separuh pagu pada awal Oktober, Prima menyatakan keyakinannya bahwa target penyerapan anggaran K/L tahun 2025 dapat terealisasi sesuai harapan.
