BANYU POS – , JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyoroti masih rendahnya permintaan kredit perbankan, khususnya dari sektor industri padat karya. Situasi ini menjadi perhatian utama mengingat target pertumbuhan kredit nasional yang belum tercapai.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa hingga September 2025, pertumbuhan kredit baru hanya mencapai 7,7% secara tahunan (year-on-year/YoY). Angka ini masih berada di bawah target yang ditetapkan bank sentral, yakni antara 8% hingga 11% untuk sepanjang tahun ini. Disparitas terlihat jelas dalam penyaluran kredit antar sektor industri.
Secara rinci, Perry memaparkan bahwa sektor-sektor padat modal menunjukkan pertumbuhan kredit yang signifikan per September 2025. Industri listrik, gas, dan air memimpin dengan pertumbuhan 23,5% YoY, diikuti oleh pertambangan yang melonjak 19,08% YoY. Sektor transportasi dan komunikasi juga menunjukkan performa kuat dengan kenaikan 16,13% YoY, sementara jasa dunia usaha tumbuh 4,85% YoY.
Kontrasnya, sektor industri padat karya masih menghadapi tantangan. Meskipun jasa sosial mencatat pertumbuhan kredit dua digit sebesar 26,4% YoY, sektor-sektor vital lainnya seperti pertanian, perdagangan, dan konstruksi masih lesu. Pertanian hanya tumbuh 3,96% YoY, perdagangan 1,41% YoY, dan bahkan konstruksi mengalami kontraksi sebesar -2,33% YoY. “Ini juga terpengaruh oleh kondisi ekonomi yang ada. Ini yang menjadi perhatian kami bersama, mari kita dorong kredit,” tegas Perry dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD, Senin (16/11/2025).
Menyikapi permasalahan penyaluran kredit perbankan ini, BI bersama otoritas terkait di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus melakukan pemantauan intensif. Sebagai langkah konkret, Bank Indonesia telah mengambil inisiatif untuk memperkuat likuiditas perbankan. Berbagai kebijakan telah digulirkan untuk memastikan ketersediaan dana di sistem keuangan.
Perry menyampaikan bahwa bank sentral telah menyalurkan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) senilai Rp392,8 triliun. Selain itu, BI juga melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp274 triliun dan ekspansi moneter senilai Rp211 triliun, yang dicapai melalui penurunan posisi Surat Berharga Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,9 triliun menjadi Rp705,6 triliun. “Kalau ditotal-total, kurang lebih Rp800 triliun ditambah Rp200 triliun [penempatan dana di perbankan] dari pemerintah. Jadi likuiditas di sektor keuangan itu cukup berlebih, cuma bagaimana likuiditas di sektor keuangan itu mengalir ke sektor riil,” jelas Perry.
BI menjamin bahwa likuiditas dalam sistem perbankan saat ini sangat memadai. Tantangannya kini adalah bagaimana memastikan aliran likuiditas tersebut dari perbankan dapat tersalurkan ke sektor riil melalui kredit. Untuk itu, pemerintah telah meluncurkan delapan program paket ekonomi, termasuk inisiatif seperti program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi dan program padat karya tunai, guna mendorong aktivitas ekonomi.
Lebih lanjut, BI juga berupaya agar suku bunga deposito dan kredit dapat diturunkan, sehingga memacu permintaan kredit. Salah satu cara adalah dengan memperkenalkan insentif KLM baru yang terkait langsung dengan kecepatan bank dalam menurunkan suku bunga. “Insentif likuiditas kami kaitkan seberapa jauh kecepatan bank menurunkan suku bunga; semakin cepat menurunkan suku bunga, semakin banyak insentif likuiditasnya,” ungkap Perry. Insentif baru ini akan berlaku efektif mulai 1 Desember 2025 dan diimplementasikan melalui dua jalur. Skemanya akan dihitung berdasarkan elastisitas suku bunga kredit terhadap BI Rate (suku bunga kebijakan), dengan formula: Elastisitas = (% Perubahan Lending Rate) / (% Perubahan BI Rate). Bank dengan nilai elastisitas.
