BANYU POS – , JAKARTA — Prediksi bahwa absennya emiten pelat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari daftar penawaran umum perdana saham (IPO) pada tahun 2026 akan berpotensi menurunkan nilai penggalangan dana di pasar modal mencuat. Namun, kondisi ini diperkirakan tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap likuiditas pasar sekunder secara keseluruhan.
Liza Camelia, Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas, menjelaskan bahwa selama ini emiten BUMN memang dikenal dengan ukuran transaksi atau deal size yang besar, sehingga berkontribusi signifikan pada nilai penggalangan dana secara agregat. Kendati demikian, Liza menegaskan bahwa likuiditas pasar tidak hanya bergantung pada jumlah emiten baru yang melantai di bursa.
Menurut Liza, kedalaman pasar modal saat ini lebih banyak ditentukan oleh proporsi saham publik yang beredar (free float), pergerakan arus dana asing, serta tingkat likuiditas perdagangan saham-saham yang sudah ada (existing) di bursa.
“Dalam konteks peningkatan free float hingga 15%, fokus utama pasar saat ini justru tertuju pada redistribusi suplai saham dan perbaikan struktur likuiditas,” papar Liza kepada Bisnis, seperti dikutip pada Minggu (15/2/2026).
Liza melanjutkan, bagi para pelaku pasar, kualitas kedalaman pasar kini memiliki urgensi yang jauh lebih tinggi ketimbang hanya mengejar volume penggalangan dana atau fundraising dari emiten-emiten baru. Hal ini menunjukkan pergeseran prioritas investor.
Oleh karena itu, absennya IPO BUMN dipandang tidak akan mengurangi minat investor global yang sangat mengutamakan ukuran likuiditas riil dan kejelasan tata kelola. Selama reformasi pasar berjalan secara konsisten dan tingkat transparansi terus meningkat, daya tarik pasar modal Indonesia di mata dunia dipercaya akan tetap prima.
“Reformasi yang kredibel dan dapat dipercaya justru mampu memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar menghadirkan nama-nama besar baru ke bursa,” tegas Liza.
Di sisi lain, strategi pemerintah menunda IPO BUMN hingga proses restrukturisasi dan merger BUMN rampung dinilai sebagai langkah yang sangat strategis. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan valuasi perusahaan-perusahaan tersebut pada tahun 2027 mendatang. Pendekatan ini dipercaya dapat memberikan kepastian yang lebih besar bagi pasar mengenai fundamental bisnis perusahaan.
“Pasar menghargai visibilitas laba (earnings visibility) dan struktur bisnis yang lebih efisien serta sederhana, bukan semata-mata status sebagai BUMN. Likuiditas yang sehat dan struktur bisnis yang kuat akan menjadi fondasi untuk menciptakan valuasi yang lebih berkelanjutan,” pungkasnya.
: Reformasi Pasar Modal, Ini Perintah Prabowo Soal Demutualisasi Bursa
Dalam catatan Bisnis sebelumnya, pihak Danantara telah memastikan bahwa tidak akan ada IPO BUMN yang dilakukan pada tahun ini (2026). Aksi pencatatan saham perdana dari korporasi pelat merah tersebut baru diperkirakan akan mulai bergulir pada tahun 2027.
Dony Oskaria, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, menjelaskan bahwa pihaknya memprioritaskan penyelesaian 41 rencana kerja strategis yang meliputi merger, restrukturisasi, hingga penataan aset. Langkah ini diambil sebelum membawa BUMN melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Dengan demikian, kami berharap pada tahun 2027, proses IPO untuk perusahaan-perusahaan BUMN dapat mulai kami jalankan,” ungkap Dony di Jakarta, pada Selasa (10/2/2026).
Dony memaparkan bahwa setiap BUMN harus melalui empat tahapan evaluasi ketat sebelum akhirnya diputuskan untuk melantai di bursa atau go public. Tahapan tersebut diawali dengan tinjauan fundamental bisnis, yang kemudian dilanjutkan dengan konsolidasi bisnis, termasuk merger atau restrukturisasi.
Setelah itu, perusahaan negara akan memasuki fase penulisan ulang model bisnis, sebelum puncaknya adalah fase penciptaan nilai (value creation) yang berkesinambungan.
“Maka dari itu, untuk tahun ini (2026) memang belum ada rencana IPO yang akan kami laksanakan,” tutup Dony, yang juga mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN.
